Ukuran sukses bukan jumlah sertifikat
Pelatihan kerja adalah proses membekali peserta dengan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan atau peluang usaha, agar mereka dapat menerapkannya untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf hidup. Karena itu, keberhasilannya semestinya diukur dari apa yang terjadi setelah kelas berakhir, bukan dari banyaknya sertifikat yang dibagikan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan kesesuaian pelatihan anak muda dengan kebutuhan industri serta perluasan akses terhadap pekerjaan layak dalam Kuliah Umum BEM Universitas Airlangga di Surabaya, Rabu (28/10/2026). Pesan ini penting: sertifikat bisa menjadi bukti kompetensi, tetapi tidak otomatis mempertemukan lulusan dengan lowongan. Evaluasi perlu menelusuri apakah peserta mendapat pekerjaan, mampu menjalankan tugasnya, atau membangun usaha. Tanpa tindak lanjut itu, program berisiko terlihat berhasil dalam laporan, sementara manfaatnya belum terasa bagi pencari kerja.
Pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja menyediakan pengembangan keterampilan, pelatihan ulang, dan sertifikasi kompetensi. Namun, materi yang diajarkan harus mengikuti kebutuhan industri dan jenis pekerjaan yang benar-benar tersedia. Kolaborasi Kementerian Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha merupakan arah yang tepat, asalkan hasilnya tampak dalam kurikulum dan layanan penempatan, bukan berhenti sebagai koordinasi. Akses kerja anak muda juga bergantung pada informasi lowongan, pemagangan, serta perlindungan hak pekerja. Tanpa jembatan-jembatan itu, peserta mungkin memiliki keterampilan yang lebih baik tetapi tetap kesulitan menemukan pekerjaan layak. Ukuran yang lebih masuk akal ialah keterkaitan antara pelatihan, kebutuhan pemberi kerja, dan langkah lulusan setelah program selesai.
Kompetensi perlu berangkat dari peluang setempat
Kecocokan dengan kebutuhan industri tidak berarti semua pelatihan harus berpusat pada perusahaan besar atau pekerjaan formal. Peluang ekonomi di sekitar peserta juga patut menjadi dasar, terutama ketika keterampilan dapat membuka usaha lokal dan memperkuat produktivitas warga. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong pelatihan yang disesuaikan dengan potensi ekonomi setiap kalurahan setelah Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan III Tahun 2026 di Yogyakarta, Selasa (27/10/2026). Di wilayah yang mengandalkan pariwisata, misalnya, kemampuan bahasa asing dan pengelolaan objek wisata dapat memperluas pilihan kerja. Di tempat lain, keterampilan yang mendukung pertanian, perdagangan, atau pengolahan hasil lokal mungkin lebih relevan. Prinsipnya bukan membatasi cita-cita anak muda pada pekerjaan yang sudah lazim, melainkan memberi bekal agar mereka bisa melihat dan mengembangkan peluang di wilayahnya.
Pendekatan lokal juga menjawab persoalan produktivitas, bukan sekadar pengangguran. Produktivitas tenaga kerja di DIY tumbuh rata-rata 5,52% sepanjang 2021–2025, dari Rp48,18 juta menjadi Rp59,74 juta per pekerja. Namun, perdagangan, pertanian, industri pengolahan, serta akomodasi dan makan minum menyerap 66,51% pekerja di daerah itu, sementara produktivitas keempat sektor tersebut masih di bawah rata-rata daerah. Angka ini menunjukkan mengapa pelatihan perlu dirancang lebih tajam: sektor yang banyak menampung warga justru membutuhkan peningkatan kompetensi dan mutu kerja. Program yang sesuai karakter ekonomi wilayah dapat membantu peserta memasuki pekerjaan yang ada sekaligus merintis usaha, alih-alih mengajarkan keterampilan yang tidak punya jalur penerapan yang jelas.
Akses dan tindak lanjut menentukan dampak
Pelatihan yang relevan tetap belum cukup jika anak muda sulit mengaksesnya atau tidak mengetahui langkah setelah lulus. Pemerintah perlu memastikan kesempatan mengikuti pelatihan dan memperoleh pekerjaan layak terbuka bagi berbagai kalangan, termasuk lulusan SMK yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Informasi pasar kerja, pemagangan, layanan penempatan, dan perlindungan hak pekerja harus menyertai pembelajaran keterampilan. Hal-hal tersebut menentukan apakah kompetensi bertemu dengan lowongan yang tepat dan apakah pekerjaan yang diperoleh menawarkan kondisi layak. Akses yang luas juga menuntut perhatian pada hambatan peserta, bukan hanya penyediaan tempat pelatihan. Dengan demikian, kebijakan tidak berhenti pada peluncuran program, tetapi membantu peserta mencapai tahap penerapan keterampilan.
Langkah berikutnya harus mencakup pelacakan hasil lulusan: siapa yang bekerja, bidang apa yang mereka masuki, dan siapa yang berhasil membangun usaha. Sultan berharap pengembangan pelatihan berbasis potensi kalurahan dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk pemetaan program sesuai kebutuhan masyarakat dan karakteristik ekonomi tiap wilayah. Evaluasi semacam ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki materi dan memperluas program yang terbukti berguna. Pemerintah juga perlu menghubungkan data lowongan dengan penyusunan pelatihan agar perubahan kebutuhan industri tidak terlambat direspons. Pada akhirnya, pelatihan kerja yang baik bukan acara singkat untuk mengejar angka peserta, melainkan jalur dari keterampilan menuju kesempatan kerja atau usaha yang lebih produktif.
