PAUD adalah hak, bukan layanan pilihan
Wajib belajar 13 tahun adalah kebijakan pendidikan yang mencakup satu tahun prasekolah bagi anak usia 5–6 tahun, sehingga pendidikan anak usia dini menjadi bagian dari layanan yang harus dijamin negara, bukan semata bergantung pada kemampuan keluarga. Itulah perubahan yang patut diperjuangkan: memperluas akses pendidikan PAUD bukan sekadar menambah jenjang, melainkan mengakui bahwa setiap anak berhak memperoleh awal belajar yang layak. Namun, hak di atas kertas tidak otomatis membuka ruang belajar di dekat rumah atau memastikan mutu pengajaran. Struktur layanan saat ini memperlihatkan ketimpangan besar: 191.250 satuan PAUD atau 96 persen berstatus swasta, sedangkan hanya 7.961 atau 4 persen berstatus negeri. Ketergantungan pada penyelenggara nonnegara membuat tanggung jawab publik makin mendesak. Pemerintah perlu memastikan anak tidak kehilangan kesempatan hanya karena layanan yang tersedia tidak terjangkau atau tidak merata.
Perluasan tidak boleh mengubah PAUD menjadi SD yang dimulai lebih awal. Anak usia dini belajar dengan bermain; kegiatan itu membangun rasa ingin tahu, karakter, serta fondasi literasi. Jika keberhasilan kebijakan hanya diukur dari jumlah anak yang hadir atau kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebelum waktunya, tujuan pendidikan awal justru menyempit. Mutu perlu dinilai dari pengalaman belajar yang sesuai tahap tumbuh kembang, lingkungan yang aman, dan pendidik yang mampu membimbing anak. Sejarah PAUD sebagai bagian dari gagasan pendidikan nasional memberi alasan kuat untuk memperlakukannya sebagai layanan publik. Tantangannya bukan hanya membuka lebih banyak tempat, tetapi menjamin bahwa setiap tempat menawarkan pendidikan yang bermutu dan ramah anak.
Menjangkau anak yang terputus dari sekolah
Perluasan PAUD hanya menjawab sebagian persoalan jika anak yang sudah tidak bersekolah tetap luput dari perhatian. Pada 26 Oktober 2026, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menandatangani perjanjian kerja sama untuk mendukung pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa upaya menjangkau anak membutuhkan kerja lintas sektor, bukan tugas sekolah atau kementerian saja. Perusahaan menyatakan dukungan akan disalurkan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tujuan membantu pemerataan akses pendidikan. Keterlibatan dunia usaha dapat menambah jangkauan dan sumber dukungan, tetapi tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara. Pemerintah tetap perlu memimpin pendataan, memastikan anak yang teridentifikasi memperoleh jalur kembali belajar, dan mengawasi apakah bantuan benar-benar sampai kepada mereka.
Sampai keterangan kerja sama tersebut disampaikan, rincian bentuk bantuan, sasaran penerima, dan mekanisme pelaksanaan belum dijelaskan. Karena itu, penandatanganan kesepakatan sebaiknya dipandang sebagai awal, bukan bukti bahwa masalah telah tertangani. Keluarga perlu mengetahui ke mana harus meminta bantuan; sekolah dan pemerintah setempat perlu memiliki data anak yang berhenti belajar beserta hambatan yang mereka hadapi. Sebagian anak mungkin memerlukan dukungan agar bisa kembali ke sekolah, sementara yang lain membutuhkan solusi atas kendala akses atau kondisi keluarga. Tanpa sasaran, jadwal tindak lanjut, dan pelaporan yang terbuka, kolaborasi berisiko berhenti pada seremoni. Ukuran keberhasilannya haruslah anak yang kembali mendapatkan pendidikan yang sesuai, bukan sekadar jumlah mitra yang menandatangani kerja sama.
Komitmen pemerintah menentukan hasil
Keberhasilan wajib belajar 13 tahun bergantung pada komitmen politik dan pelaksanaan nyata pemerintah pusat hingga desa dan kelurahan. Pemerintah daerah perlu menganggarkan dukungan secara merata dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di satuan PAUD, tanpa memilih penerima berdasarkan kepentingan sektoral atau politik. Ini bukan detail administratif: ketimpangan pendanaan dan tenaga pendidik menentukan apakah keluarga benar-benar dapat mengakses layanan yang layak. Dalam beberapa daerah, guru PAUD masih menerima honor bulanan Rp 200.000. Kondisi itu menegaskan bahwa memperluas akses tanpa memperhatikan kesejahteraan dan kualitas guru dapat menghasilkan tempat belajar lebih banyak, tetapi mutu yang tetap timpang. Pemerintah pusat harus menetapkan arah dan dukungan yang jelas; pemerintah daerah mesti menerjemahkannya menjadi layanan yang hadir dan terjangkau di komunitas.
Langkah berikutnya harus menghubungkan perluasan PAUD dengan penanganan anak tidak sekolah: petakan kebutuhan, tetapkan bantuan dan penanggung jawab, lalu laporkan hasilnya secara berkala. Dukungan perusahaan dapat memperkuat upaya tersebut selama sasaran dan mekanismenya jelas serta terkoordinasi dengan pemerintah. Pada akhirnya, kebijakan ini patut dinilai dari dua hal yang dirasakan keluarga: apakah anak usia dini mendapat layanan belajar yang bermutu, dan apakah anak yang terputus dari sekolah berhasil dijangkau kembali. Wajib belajar 13 tahun bukan janji yang bisa dipenuhi hanya dengan memperluas aturan. Ia menuntut negara hadir dengan anggaran, tenaga pendidik yang didukung, dan kerja lintas sektor yang terukur. Tanpa komitmen pusat dan daerah, hak belajar akan tetap bergantung pada tempat tinggal dan kemampuan keluarga.
