Satu tahun prasekolah sebagai fondasi wajib belajar
Wajib belajar 13 tahun adalah kebijakan pendidikan yang menambah satu tahun pendidikan prasekolah melalui layanan PAUD atau TK sebelum anak memasuki sekolah dasar. Perubahan dari 12 menjadi 13 tahun ini tepat bila dipahami sebagai upaya memberi setiap anak pijakan awal, bukan sekadar menambah masa sekolah. Pemerintah Kabupaten Klaten mulai menyosialisasikan kebijakan tersebut di Pendopo Pemkab pada 23 Oktober 2026, menindaklanjuti prioritas nasional. Sosialisasi melibatkan unsur pendidikan, kepala desa, pendidik PAUD, dan Bunda PAUD desa. Klaten merencanakan penerapan pada tahun ajaran 2027/2028 dan sedang menyiapkan regulasinya.
Alasan memperluas pendidikan prasekolah cukup kuat: menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, baru sekitar 66 persen siswa SD yang pernah mengikuti PAUD atau TK. Angka itu menunjukkan bahwa masuk sekolah dasar belum tentu didahului kesempatan belajar dan bersosialisasi dalam lingkungan yang dirancang untuk anak usia dini. Namun, kewajiban baru hanya akan adil jika pemerintah memastikan layanan tersedia dan keluarga memahami manfaatnya.
Angka Klaten mengingatkan bahwa akses belum merata
Kesenjangan layanan terlihat jelas di Klaten. Dinas Pendidikan mencatat ada 1.407 satuan PAUD; dari perkiraan sasaran 35.000 anak, sebanyak 30.990 telah tertampung, sementara 4.369 anak belum terlayani. Angka tersebut membuat perluasan akses pendidikan PAUD menjadi pekerjaan mendesak, bukan pelengkap kebijakan. Anak yang belum terjangkau mungkin menghadapi keterbatasan ruang belajar, sementara sebagian orang tua belum memperoleh informasi yang cukup mengenai layanan prasekolah.
Karena itu, sosialisasi harus berjalan beriringan dengan pencocokan data dan pemetaan kebutuhan di tingkat kecamatan. Mengajak keluarga mendaftarkan anak tanpa memastikan kapasitas layanan berisiko memindahkan beban kepada orang tua dan satuan PAUD yang sudah penuh. Klaten menyebut kolaborasi dinas dan Bunda PAUD sebagai bagian dari upaya menjangkau anak yang belum mendapat layanan. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan banyaknya pertemuan sosialisasi, melainkan berkurangnya jumlah anak yang tertinggal.
Revitalisasi TK harus disertai penguatan guru
Kemendikdasmen dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mendorong wajib belajar 13 tahun sekaligus melipatgandakan bantuan revitalisasi taman kanak-kanak. Pada 2025, bantuan diberikan kepada 1.356 TK; pada 2026, alokasinya meningkat menjadi 13.831 bantuan di seluruh Indonesia. Perluasan sarana itu penting, tetapi jumlah bantuan saja tidak menjamin anak memperoleh pengalaman belajar yang baik. Revitalisasi perlu menjawab kebutuhan nyata tiap lembaga, termasuk ruang dan fasilitas yang aman serta layak.
Mutu pendidikan juga bergantung pada guru. Abdul Mu’ti menekankan bahwa pendidik PAUD dan TK membentuk perkembangan mental serta perilaku anak, sehingga pembelajaran sebaiknya berlangsung menyenangkan melalui kegiatan bermain. Apresiasi kepada guru perlu diikuti dukungan yang memungkinkan mereka mengajar dengan baik dan terus meningkatkan kompetensi. Tanpa perhatian pada kualitas guru, perluasan tempat belajar bisa menghasilkan akses secara administratif, tetapi belum tentu memberi fondasi perkembangan yang dibutuhkan anak.
Keberhasilan ditentukan oleh pelaksanaan yang berpihak pada anak
Langkah Klaten menyosialisasikan kebijakan lebih awal memberi ruang untuk menata regulasi, memeriksa data, dan menemukan daerah yang kekurangan layanan sebelum tahun ajaran 2027/2028. Namun, rencana itu harus diterjemahkan menjadi akses yang benar-benar dapat dijangkau keluarga, bukan hanya kewajiban di atas kertas. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu menyelaraskan pembangunan fasilitas dengan ketersediaan pendidik dan kebutuhan setempat.
Perluasan prasekolah layak didukung karena terlalu banyak anak memasuki SD tanpa pengalaman PAUD atau TK. Tetapi keberhasilannya harus dinilai dari lebih luasnya jangkauan, mutu pembelajaran, dan berkurangnya anak yang belum tertampung. Wajib belajar 13 tahun akan menjadi kebijakan yang berarti jika setiap anak memperoleh awal pendidikan yang aman, menyenangkan, dan bermutu—bukan sekadar satu tahun tambahan dalam hitungan sekolah.
