Serapan Anggaran Medan: Masalah Bukan Sekadar Angka
Serapan anggaran Medan di sektor perumahan dan kawasan permukiman adalah kemampuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) mengubah anggaran pembangunan kota yang sudah disetujui dalam APBD menjadi program nyata, proyek fisik, dan layanan publik yang dirasakan warga, sehingga dana tidak mengendap sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan tujuan pembangunan tidak tertunda atau mandek di atas kertas saja. Di Medan, persoalan ini kini berubah menjadi krisis kepemimpinan. Daya serap APBD PKPCKTR masih di bawah 20 persen meski tahun anggaran memasuki triwulan IV, padahal dinas ini memegang anggaran besar untuk perumahan dan permukiman. Ketika uang tersedia tetapi tidak digunakan, yang gagal bukan hanya proyek, melainkan tata kelola dan keberanian mengambil keputusan.
Anggaran Rp749,28 Miliar: Dana Besar, Kinerja Kecil
Pj Sekda Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan PKPCKTR sebagai salah satu OPD dengan serapan anggaran paling rendah, walau memegang anggaran murni Rp567,09 miliar dalam APBD TA 2026. Melalui perubahan APBD, anggaran pembangunan kota untuk dinas ini bahkan ditambah sekitar Rp182,19 miliar, sehingga total mencapai Rp749,28 miliar yang semestinya bisa menggerakkan banyak program. Namun hingga akhir tahun, daya serap APBD masih di bawah 20 persen. Kutipan yang paling telak adalah peringatan Erfin: "Artinya ada Rp749,28 miliar anggaran di Dinas PKPCKTR yang harus dimaksimalkan. Jika tidak dikelola dengan baik, kita khawatir Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan semakin tinggi." Ini bukan sekadar kritik, melainkan sinyal bahwa kegagalan belanja publik dianggap sama seriusnya dengan pemborosan.
Evaluasi Kepala Dinas: Tekanan Politik dan Krisis Kepercayaan
Rendahnya serapan anggaran Medan di PKPCKTR langsung menyeret nama Kepala Dinas, John Ester Lase, ke pusat sorotan. Erfin Fachrurrazi menyebut kinerja sudah dievaluasi dan membuka kemungkinan evaluasi jabatan jika tidak ada perbaikan. Di sisi lain, Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, menilai kinerja John "sangat buruk" karena persentase serapan anggaran bahkan di bawah kelurahan dan kecamatan. Ia mendesak Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas segera melakukan evaluasi kepala dinas. Wong juga mengaitkan masalah ini dengan belum beresnya regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan lemahnya pengawasan bangunan liar, bahkan membuka kemungkinan pemeriksaan Inspektorat dan aparat penegak hukum jika ada dugaan pungli. Ketika komunikasi dengan DPRD disebut satu arah dan tanpa respons, jelas terlihat krisis kepercayaan yang melampaui persoalan teknis belanja.
Mengapa Anggaran Pembangunan Kota Tidak Terserap?
Fakta bahwa anggaran murni saja tidak terserap maksimal, sementara tambahan Rp182,19 miliar sudah disepakati, menunjukkan masalah yang berulang, bukan insiden tunggal. Daya serap APBD yang rendah mengisyaratkan kombinasi hambatan: perencanaan yang lemah, birokrasi yang lamban, dan kepemimpinan yang tidak mampu menggerakkan organisasi. Ketika regulasi PBG belum beres dan pengawasan bangunan liar dianggap lemah, program fisik otomatis tersendat karena izin dan penertiban menjadi prasyarat banyak proyek. Serapan anggaran Medan yang tertahan juga mengindikasikan kapasitas institusional yang belum siap mengelola anggaran besar secara efektif. Tanpa sinergi eksekutif-legislatif, seperti yang dikeluhkan DPRD, arah kebijakan mudah kabur dan pelaksanaan di lapangan kehilangan dukungan politik yang diperlukan.
Kesimpulan: Serapan Anggaran Harus Jadi Ukuran Kepemimpinan
Kasus PKPCKTR Medan menunjukkan bahwa anggaran pembangunan kota yang besar tidak otomatis berarti pembangunan berjalan. Ketika serapan anggaran tetap rendah meski dana ditambah, masalahnya jelas ada pada kepemimpinan dan kapasitas institusi, bukan pada ketersediaan uang. Evaluasi kepala dinas bukan sekadar hukuman personal, melainkan pesan bahwa jabatan teknis harus diukur dari kemampuan mengubah APBD menjadi manfaat nyata. Jika serapan anggaran Medan di sektor perumahan terus tertinggal, SiLPA akan menggunung dan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota terkikis. Wali kota dan DPRD sudah memberi sinyal keras; langkah berikutnya harus berupa perbaikan sistem, penguatan komunikasi, dan bila perlu pergantian pejabat yang tidak mampu mengemban tanggung jawab belanja publik secara efektif.
