Pendidikan bagi anak dengan kebutuhan yang beragam
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan formal dan pembentukan karakter yang dirancang untuk membuka akses belajar bagi anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan. Setelah berjalan lebih dari setahun, program ini menghadapi tantangan yang tak bisa diselesaikan hanya dengan menambah ruang kelas: latar hidup siswa dan sistem berasrama menuntut layanan yang lebih peka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menyampaikan perlunya penanganan yang tepat setelah kegiatan penguatan kapasitas manajerial kepala sekolah di Makassar pada 27 Oktober 2026. Hampir seluruh siswa berasal dari keluarga rentan; sebagian belum memperoleh akses pendidikan yang memadai, mengalami pengasuhan yang kurang mendukung, menjadi korban kekerasan, atau menghadapi persoalan psikososial. Menganggap kebutuhan mereka semata-mata sebagai masalah disiplin atau akademik akan membuat sekolah gagal menjalankan misinya. Layanan pendidikan harus membantu anak belajar sekaligus membangun rasa aman dan kemampuan untuk beradaptasi.
Pendampingan harus mengikuti kebutuhan siswa
Tantangan Sekolah Rakyat tidak seragam, bahkan di dalam satu sekolah. Siswa SD mungkin masih membutuhkan bantuan membangun kemandirian; siswa SMP sedang menghadapi pubertas; sementara siswa SMA mulai menyiapkan langkah menuju kedewasaan. Pengalaman kekerasan dan persoalan mental menuntut pendampingan yang mengutamakan empati, prosedur yang layak, serta penghormatan terhadap martabat anak. Karena itu, pemeriksaan kesehatan sebelum pembelajaran merupakan langkah penting, bukan urusan administratif belaka. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kebutuhan khusus, rehabilitasi melalui sentra Kemensos dapat diberikan sebelum siswa mengikuti proses belajar. Namun, pemeriksaan awal hanya berguna jika tersedia tindak lanjut yang konsisten. Sekolah perlu mampu menghubungkan kebutuhan siswa dengan dukungan yang tepat, tanpa melabeli anak atau menyamakan semua pengalaman mereka. Pendekatan yang seragam mungkin lebih mudah dikelola, tetapi tidak cukup untuk memastikan siswa rentan dapat belajar dengan baik.
Perluasan program menguji tata kelola sekolah
Sekolah Rakyat telah berkembang hingga 182 titik di berbagai daerah, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, sementara jumlah siswanya terus bertambah. Skala ini membuat tata kelola sekolah menjadi penentu mutu layanan, bukan sekadar urusan pencatatan dan rapat. Kemensos mendorong konsolidasi dengan kepala sekolah dari berbagai daerah, sekaligus penguatan manajemen, pemantauan, dan evaluasi berkelanjutan. Pemerintah juga mengakui kebutuhan untuk mencukupi tenaga guru, wali asrama, dan wali asuh. Kekurangan tenaga pendidik dan pendamping berisiko membuat kebutuhan akademik dan keseharian siswa tidak tertangani secara memadai. Konsolidasi penting untuk menyamakan arah, tetapi tidak boleh berhenti pada pengarahan. Evaluasi perlu menilai apakah tiap sekolah memiliki tenaga yang cukup, apakah dukungan diberikan sesuai kebutuhan siswa, dan apakah masalah yang ditemukan benar-benar ditindaklanjuti.
Evaluasi harus terlihat dalam hasil belajar dan masa depan
Pemantauan pemerintah hanya akan berarti jika hasilnya memperbaiki pengalaman siswa, bukan menambah lapisan laporan. Ukuran keberhasilan seharusnya mencakup rasa aman, kemajuan belajar, pendampingan yang tersedia, dan kesiapan siswa melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Materi sumber menyebut hasil tes minat dan bakat sebagai rujukan untuk menyiapkan siswa menuju pendidikan lanjutan atau keterampilan kerja yang mumpuni. Pendekatan vokasi bersama politeknik juga disebut sebagai langkah yang dapat ditempuh, tetapi pilihan itu perlu disesuaikan dengan kemampuan dan aspirasi tiap anak. Pemerintah menyatakan konsolidasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program akan terus dilakukan. Komitmen ini perlu diterjemahkan menjadi tindak lanjut yang jelas bagi sekolah dan siswa. Tanpa tenaga yang memadai dan evaluasi yang berujung pada perbaikan, perluasan program berisiko mendahului mutu layanan.
Pada akhirnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak ditentukan oleh banyaknya titik penyelenggaraan, melainkan oleh kemampuan setiap sekolah melayani siswa rentan dengan aman, empatik, dan bermutu. Konsolidasi Kemensos, penguatan tata kelola, serta evaluasi berkelanjutan adalah langkah yang tepat—asal menghasilkan dukungan nyata di ruang belajar dan asrama. Pemerintah perlu menjaga agar pertumbuhan program berjalan seiring dengan ketersediaan guru, wali asrama, dan pendamping yang memahami kebutuhan anak. Dengan begitu, akses pendidikan dapat berubah menjadi kesempatan nyata untuk belajar, melanjutkan pendidikan, dan membangun masa depan.
