Kuliah Gratis PTN: Mampukah Anggaran Pendidikan Menanggungnya?

Kuliah Gratis PTN: Janji Politik yang Bergantung pada Kalkulator Anggaran

Kuliah gratis PTN adalah gagasan menjadikan seluruh biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, untuk program vokasi dan akademik, ditanggung penuh oleh negara sehingga mahasiswa tidak lagi membayar uang kuliah tunggal maupun biaya lain yang terkait proses belajar di kampus, dengan tujuan memperluas akses, menekan beban keluarga, dan mengurangi penghalang ekonomi menuju pendidikan tinggi. Di balik slogan kuliah gratis PTN, tersembunyi pertarungan angka dan prioritas politik. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyebut anggaran pendidikan sekitar Rp93,74 triliun dibutuhkan untuk menggratiskan seluruh PTN bagi 2,83 juta mahasiswa vokasi dan akademik, dari D1 hingga D4 dan S1. Sementara Presiden telah menyatakan pendidikan negeri dari SD sampai universitas harus gratis. Pertanyaannya bukan sekadar apakah uangnya ada, melainkan apakah pemerintah mau memindahkan porsi anggaran dari program lain seperti Makan Bergizi Gratis demi mewujudkan kuliah gratis PTN.

Angka Rp93 Triliun vs Rp110 Triliun: Siapa yang Paling Realistis?

Perbedaan estimasi biaya kuliah gratis PTN menunjukkan bahwa merancang anggaran pendidikan nasional jauh dari sederhana. Mendiktisaintek menghitung kebutuhan Rp93,74 triliun untuk membiayai kuliah gratis bagi 2.833.169 mahasiswa di seluruh PTN, mencakup jenjang vokasi dan akademik. Di sisi lain, pengamat pendidikan Darmaningtyas menyebut kuliah gratis perguruan tinggi saja memerlukan sekitar Rp110 triliun untuk menanggung sekitar 10 juta mahasiswa, plus sekolah gratis, kesejahteraan guru, dan infrastruktur sekolah. Dari sini tampak dua pendekatan: pertama, fokus pada mahasiswa PTN yang jumlahnya lebih kecil; kedua, paket besar yang sekaligus menyapu persoalan pendidikan dasar dan menengah. Ketika dua angka besar ini bersaing, publik layak bertanya: apakah kalkulasi pemerintah akan mengikuti pendekatan minimalis ala Mendiktisaintek, atau ambisi yang lebih luas seperti skema yang diajukan pengamat?

MBG Menyerap Ratusan Triliun: Prioritas Gizi atau Akses Kuliah?

Ketika bicara kuliah gratis PTN, program Makan Bergizi Gratis (MBG) pelan-pelan berubah menjadi variabel kunci. JPPI memperkirakan total kebutuhan biaya pendidikan gratis dari SD hingga sarjana, baik negeri maupun swasta, mencapai Rp569 triliun. Angka ini dibandingkan dengan usulan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 yang sekitar Rp820 triliun. Masalahnya, Rp240 triliun di dalam anggaran itu dialokasikan untuk MBG sehingga ruang untuk membiayai pendidikan gratis menyempit. Di sisi lain, Darmaningtyas menyoroti anggaran MBG Rp235 triliun; menurutnya, jika sebagian anggaran tersebut dialihkan, kuliah gratis dengan kebutuhan sekitar Rp110 triliun bisa tertutup dengan mudah. Di sini pemerintah dihadapkan pada dilema klasik: investasi pada gizi siswa atau menurunkan drastis biaya pendidikan tinggi. Keduanya berdampak pada generasi muda, tetapi arah prioritas akan menentukan siapa yang paling diuntungkan dalam jangka pendek.

Biaya Pendidikan Nasional: Angka Besar, Akses Masih Tersendat

Ironisnya, di tengah anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp820–820,9 triliun dalam RAPBN, biaya pendidikan nasional masih menjadi batu sandungan bagi banyak keluarga. JPPI mencatat jika anggaran MBG dikeluarkan dari pos pendidikan, tersisa sekitar Rp580 triliun, hanya selisih Rp11 triliun dari estimasi kebutuhan pendidikan gratis dari sekolah hingga kuliah. Namun di lapangan, uang kuliah tunggal tetap membatalkan mimpi banyak calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus tetapi mundur karena tidak mampu membayar. Darmaningtyas menegaskan tanpa kuliah gratis, minimal biaya harus murah dan terjangkau bagi rakyat kecil; ia mencontohkan pendidikan kedokteran yang saat ini didominasi orang kaya karena biayanya ratusan juta dan UKT mahal akibat kurang subsidi pemerintah. Angka besar pada kertas anggaran belum otomatis berarti akses luas; desain dan prioritas menentukan apakah dana benar-benar meringankan beban warga.

Dari Putusan MK ke Political Will: Ke Mana Harus Mengalir Anggaran?

Momentum kebijakan pendidikan gratis tidak muncul tiba-tiba. Pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan pendidikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan dasar dan menengah tanpa biaya bagi sekolah negeri maupun swasta. Ubaid Matraji menilai tugas mendesak adalah menggratiskan SD-SMP swasta yang selama ini masih membebani orang tua, sekaligus menjalankan putusan MK. Ledia Hanifah mengingatkan agar pembenahan dimulai dari wilayah 3T dan melibatkan sekolah swasta alih-alih selalu membangun sekolah negeri baru. Sementara itu, Mendiktisaintek menyatakan kebutuhan Rp93,74 triliun untuk kuliah gratis PTN akan dibawa ke rapat bersama Presiden, dengan sejumlah skenario tahapan yang mungkin diterapkan. Pada akhirnya, ketersediaan dana bukan masalah utama; yang menentukan adalah political will: apakah pemerintah berani menggeser anggaran, memperketat fokus pada pendidikan, dan memilih antara memperluas MBG atau membuka pintu kuliah gratis PTN. Tanpa keputusan tegas, kuliah gratis akan tetap menjadi slogan kampanye, bukan kebijakan nyata.