Apa Itu Pendidikan Gratis Negeri dan Mengapa Penting Sekarang?
Pendidikan gratis negeri adalah kebijakan ketika biaya pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi milik negara, dari jenjang dasar hingga universitas, ditanggung penuh oleh anggaran publik sehingga peserta didik tidak lagi membayar iuran atau uang kuliah, dengan tujuan memperluas akses, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkuat mobilitas sosial antar generasi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan secara terbuka keinginannya agar seluruh sekolah negeri, mulai SD, SMP, SMA-SMK hingga universitas negeri, digratiskan tanpa biaya pendidikan. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah perayaan partai politik dan segera ditindaklanjuti lewat rapat terbatas di Istana untuk merumuskan pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi negeri. Momentum politik sudah dibangun; kini pertanyaannya bukan lagi apakah ide ini populer, melainkan apakah ruang fiskal sanggup menahannya tanpa mengorbankan sektor lain.
Anggaran APBN Pendidikan: Cukup 20 Persen atau Sekadar Hitung di Atas Kertas?
Di atas kertas, tampaknya semua mudah. Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, menilai alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sudah cukup untuk menggratiskan pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi, bahkan sampai ke sekolah dan kampus swasta. Ia menegaskan bahwa pemenuhan amanat konstitusi 20 persen anggaran APBN pendidikan diyakini mampu menjangkau bukan hanya sekolah negeri, tetapi juga lembaga pendidikan swasta. Kutipan itu menggiurkan, tetapi juga berbahaya bila dibaca tanpa konteks. Pemerintah sendiri menghitung kebutuhan kuliah gratis PTN saja mencapai sekitar Rp93,74 triliun bagi sekitar 2,83 juta mahasiswa D3, D4, dan S1. Angka sebesar ini menunjukkan bahwa 20 persen APBN bukan angka ajaib; ia hanyalah plafon yang harus dibagi dengan program lain seperti peningkatan mutu guru, riset, sarana, dan digitalisasi.
Dari Mana Uangnya? Antara Uang Korupsi dan Ruang Fiskal Nyata
Presiden Prabowo menjawab pertanyaan klasik “uangnya dari mana?” dengan menyebut pengembalian uang negara yang selama ini dicuri atau dikorupsi sebagai salah satu sumber pendanaan program pendidikan gratis negeri. Secara moral, jawaban ini kuat; publik tentu mendukung uang hasil korupsi dikembalikan ke rakyat. Namun secara fiskal, mengandalkan pemulihan aset sebagai fondasi permanen pembiayaan adalah langkah rapuh. Pemerintah sendiri mengakui lewat perhitungan awal bahwa program kuliah gratis PTN membutuhkan anggaran sekitar Rp93,74 triliun. Di sisi lain, mulai 2027 postur APBN juga harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pendidikan SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, digratiskan. Artinya, beban belanja pendidikan akan melonjak serentak pada saat kapasitas penerimaan negara tidak serta-merta ikut melompat.
Kuliah Gratis PTN dan Ancaman Senyap bagi Kampus Swasta
Wacana kuliah gratis PTN kini masuk tahap perhitungan teknis dan bukan lagi sekadar slogan politik. Di sinilah alarm lain berbunyi: jika kuliah gratis PTN diterapkan tanpa desain ekosistem, perguruan tinggi swasta berpotensi menjadi korban. Analisis menunjukkan, ketika PTN disubsidi penuh dan PTS tetap bergantung pada bayaran mahasiswa, perpindahan mahasiswa dalam skala besar hampir pasti terjadi. Padahal data menunjukkan sistem pendidikan tinggi bertumpu kuat pada PTS, baik dari sisi jumlah kampus maupun kontribusi dosen dan riset. Jika tekanan ini dibiarkan, kampus swasta kecil di daerah bisa kehilangan mahasiswa, menutup program studi, bahkan gulung tikar. Kebijakan pendidikan pemerintah seharusnya melihat pendidikan tinggi sebagai satu ekosistem: membantu mahasiswa miskin tanpa mematikan institusi yang selama ini menyediakan akses.
Dampak Nyata bagi Warga: Gratis UKT Bukan Akhir Cerita
Dalam perdebatan pendidikan gratis negeri, suara warga mudah tenggelam di balik angka-angka triliunan. Padahal di lapangan, problemnya jauh lebih kompleks daripada sekadar UKT. Seorang anak dari pedalaman yang kuliah di kota besar berhadapan dengan biaya tempat tinggal, makan, transportasi, buku, perangkat digital, praktik, dan kebutuhan hidup lain, di luar uang kuliah. Jika kebijakan berhenti pada “kuliah gratis PTN”, maka kelompok miskin tetap tersaring oleh biaya hidup yang tinggi. Di sisi lain, jika 20 persen anggaran APBN pendidikan hanya dihabiskan untuk menghapus iuran, siapa yang membayar peningkatan kualitas dosen, laboratorium, dan riset? Kebijakan pendidikan pemerintah harus berfokus pada total biaya pendidikan dan mutu, bukan hanya menghapus tagihan di loket administrasi kampus.
