Apa Itu Pendidikan Gratis Hingga Perguruan Tinggi dalam Versi Prabowo?
Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dalam konteks kebijakan Prabowo adalah gagasan penghapusan biaya sekolah negeri, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK sampai perguruan tinggi negeri (PTN), yang didanai penuh oleh anggaran APBN pendidikan dan pengembalian uang negara hasil korupsi, sehingga biaya sekolah negeri dan kuliah di PTN tidak lagi dibebankan kepada peserta didik dan keluarga mereka. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan agar seluruh sekolah negeri dari SD, SMP, SMA-SMK hingga universitas negeri digratiskan saat peringatan HUT ke-28 PAN di JCC Jakarta pada Jumat 18 September 2026. Beberapa hari kemudian, di Istana Merdeka digelar rapat terbatas untuk merumuskan kebijakan pendidikan negeri gratis dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi negeri. Artinya, kebijakan Prabowo pendidikan ini bukan lagi slogan kampanye, tetapi mulai masuk meja perhitungan anggaran dan desain pembiayaan pendidikan nasional.
Angka Kebutuhan: PTN Saja Sudah Rp 93,74 Triliun
Begitu wacana pendidikan gratis PTN masuk tahap perhitungan, realitas fiskal langsung terasa: pemerintah menghitung kebutuhan untuk menggratiskan biaya kuliah di PTN saja mencapai Rp 93,74 triliun untuk 2.833.169 mahasiswa vokasi dan akademik D3, D4, serta S1. Itu baru satu segmen dalam rantai pendidikan yang ingin digratiskan. Ketika Prabowo menegaskan bahwa biaya pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA hingga universitas harus gratis, skala beban pada anggaran APBN pendidikan melonjak berkali-kali lipat. Di titik ini, pertanyaan “uangnya dari mana?” bukan sekadar kekhawatiran oposisi, tetapi tes kewarasan fiskal. Jika PTN menyerap puluhan triliun, sekolah dasar dan menengah negeri akan menambah tagihan, sementara kualitas dan pemerataan layanan tidak boleh turun hanya karena biaya sekolah negeri dihapus.
Klaim 20 Persen Anggaran APBN Pendidikan: Hitungan Optimistis atau Berisiko?
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan cukup untuk menggratiskan biaya kuliah di universitas negeri. Bahkan, menurutnya fraksi PKS sudah menghitung bahwa dari SD sampai perguruan tinggi, tidak hanya negeri tapi juga swasta, bisa gratis dengan porsi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN. Klaim ini menggoda secara politik: siapa yang menolak sekolah dan kampus swasta ikut menikmati pendidikan gratis? Namun secara fiskal, pernyataan bahwa anggaran 20 persen cukup untuk menggratiskan pendidikan hingga swasta mengandung risiko jika tidak dibarengi simulasi rinci dan transparan. Anggaran APBN pendidikan bukan hanya untuk menutup biaya operasional, tetapi juga peningkatan kualitas, infrastruktur, dan pengembangan guru. Menyapu semua menjadi pendidikan gratis tanpa peta prioritas berpotensi membuat sistem gemuk secara biaya, kurus secara mutu.
Mengandalkan Uang Korupsi: Sumber Dana atau Ilusi Politik?
Prabowo menjawab pertanyaan “dari mana uangnya?” dengan menyebut anggaran untuk pendidikan gratis hingga universitas negeri akan diambil dari pengembalian uang negara yang selama ini dicuri atau dikorupsi. Secara moral, pesan ini kuat: pendidikan gratis menjadi simbol hukuman bagi koruptor dan pemulihan hak publik. Namun sebagai skema pembiayaan pendidikan nasional, mengandalkan uang yang dicuri dan dikembalikan sebagai sumber utama adalah keputusan berani sekaligus berbahaya. Pengembalian hasil korupsi bersifat tidak pasti, fluktuatif, dan bergantung pada kinerja penegakan hukum. Program sebesar pendidikan gratis PTN dan pembebasan biaya sekolah negeri butuh arus dana yang stabil dan bisa diprediksi, bukan bergantung pada berapa banyak kasus korupsi yang berhasil dibongkar. Jika janji pendidikan gratis disandarkan terlalu kuat pada sumber yang tidak pasti, APBN berisiko menanggung defisit atau memotong anggaran sektor lain ketika realisasi jauh dari ekspektasi.
Prioritas, Tahapan, dan APBN 2027: Jalan Implementasi Realistis
Pada 2027, postur APBN akan mulai melaksanakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/XXII/2024, yang mewajibkan biaya pendidikan SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, digratiskan. Di titik ini, pemerintah tidak punya kemewahan menunda; langkah nyata menuju pembebasan biaya pendidikan menyeluruh harus diberi landasan eksekusi. Rapat terbatas di Istana Merdeka yang merumuskan pendidikan negeri gratis dari SD, SMP, SMA hingga PTN seharusnya menghasilkan strategi bertahap: mana dulu yang digratiskan, berapa ruang fiskal yang tersedia, dan bagaimana menjaga kualitas. Pendidikan gratis PTN mungkin realistis dimulai dengan kelompok tertentu atau jenjang vokasi, sementara sekolah negeri di tingkat dasar dan menengah mengikuti mandat MK sebagai prioritas. Intinya, kebijakan Prabowo pendidikan akan dinilai bukan dari besarnya janji, tetapi dari kapasitas APBN mengatur pembiayaan pendidikan nasional secara berkelanjutan tanpa mengorbankan mutu layanan dan stabilitas fiskal jangka panjang.
