Apa yang Dimaksud Pendidikan Gratis dari SD hingga Universitas
Pendidikan gratis dari SD hingga universitas negeri adalah gagasan kebijakan pendidikan pemerintah yang meniadakan biaya sekolah negeri dan uang kuliah di perguruan tinggi negeri bagi peserta didik, dengan pembiayaan penuh dari anggaran pendidikan APBN dan sumber sah lain, sehingga akses pendidikan tidak lagi ditentukan kemampuan ekonomi keluarga melainkan prestasi dan kebutuhan sosial yang diatur melalui sistem seleksi dan prioritas yang jelas. Ide besar ini mengemuka ketika Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan agar biaya kuliah di perguruan tinggi negeri digratiskan dalam perayaan HUT ke-28 sebuah partai politik di Jakarta pada Jumat malam, 18 September 2026. Di panggung itu, ia langsung memperluas gagasan: biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, sampai universitas negeri harus gratis. Rencana pendidikan gratis Indonesia ini bukan sekadar kosmetik politik; jika terlaksana, ia akan mengubah cara negara memandang mobilitas sosial warganya.
Ambisi Politik: Membuka Pintu Kampus Negeri Lebih Lebar
Momentum lahirnya wacana pendidikan gratis Indonesia tidak datang dari ruang seminar, melainkan dari keluhan konkret soal mahalnya biaya jalur mandiri di kampus negeri yang disampaikan Zulkifli Hasan kepada Presiden di hadapan publik. Dalam hitungan hari, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyatakan sudah menindaklanjuti arahan itu dan menyiapkan kajian skema pembiayaan serta tahapan implementasi kuliah gratis sebelum dilaporkan kembali kepada Presiden. Secara politis, langkah cepat ini menunjukkan komitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai “pintu rezeki” baru, terutama bagi mereka yang selama ini tersisih oleh biaya sekolah negeri yang kian memberatkan keluarga berpenghasilan rendah. Jika kebijakan ini terwujud, pintu perguruan tinggi negeri akan terbuka jauh lebih lebar bagi anak nelayan, petani, pengemudi ojek online, dan pedagang kecil yang selama ini terhalang biaya.
Namun ambisi besar ini tidak lahir di ruang kosong. Sebelumnya, pemerintah sudah memperluas dukungan pembiayaan lewat KIP Kuliah, beasiswa, dan UKT rendah. Pada 2025, sekitar 28,2 persen mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri mendapat dukungan berbagai skema itu, terutama dari keluarga kurang mampu. Pada 2026, seluruh desil 1–4 yang diterima di PTN bahkan telah memperoleh KIP yang berarti gratis UKT plus biaya hidup. Kutipan ini penting karena menunjukkan: “Sekitar 28,2 persen mahasiswa baru perguruan tinggi negeri pada 2025 sudah menerima dukungan pembiayaan pendidikan tinggi melalui KIP dan beasiswa terkait”. Artinya, rencana kuliah gratis bukan start from zero, tapi loncatan dari kebijakan yang sudah berjalan, sekaligus ujian apakah negara berani melangkah dari bantuan tertarget menuju pembebasan biaya menyeluruh.
Realitas Fiskal: 20 Persen Anggaran Pendidikan APBN Tidak Ajaib
Di atas kertas, konstitusi sudah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan APBN untuk sektor pendidikan. Di lapangan, angka ini sering diperlakukan seperti kata kunci ajaib yang diyakini mampu menutup semua kebutuhan, termasuk wacana kuliah gratis. Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, mengingatkan bahwa sebelum menggratiskan biaya kuliah, pemerintah perlu melihat faktor lain: kesejahteraan guru dan kesanggupan anggaran 20 persen APBN pendidikan menanggung wacana kuliah gratis. Jika bersikeras menggratiskan seluruhnya tanpa perhitungan, ia menilai anggaran tidak akan sanggup menutup operasional perguruan tinggi. Pernyataan tegasnya: menggratiskan orang kaya dari sisi keadilan belum tepat waktu. Ini adalah kritik langsung terhadap gagasan pendidikan gratis universal yang tidak selektif. Tanpa pemisahan jelas antara kelompok mampu dan tidak mampu, anggaran pendidikan APBN berisiko menjadi subsidi besar-besaran bagi kelas menengah atas.
Ketua DPR Puan Maharani menambah lapisan kehati-hatian. Menurutnya, rencana pendidikan gratis hingga universitas harus dikaji dari sisi kemampuan anggaran negara dan situasi global sebelum diputuskan. Ia mengingatkan bahwa SPP SD dan SMP di sekolah negeri sudah gratis, dan perlu dilihat lagi bagaimana kekuatan APBN untuk melanjutkan kebijakan sampai SMA dan perguruan tinggi. Sikap DPR ini pada dasarnya memberi sinyal: dukungan politik ada, tetapi bersyarat pada rasionalitas fiskal dan analisis manfaat jangka panjang. Puan merangkum dengan jelas, “Kita kaji dahulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan APBN”. Kalimat itu seharusnya menjadi pegangan utama pemerintah: jangan mengorbankan keberlanjutan fiskal demi kemenangan retorika sesaat.
Risiko terhadap Kualitas dan Keadilan jika Implementasi Tergesa-gesa
Wacana pendidikan gratis Indonesia membawa harapan, tetapi juga memunculkan pertanyaan keras: apakah kampus negeri siap secara kualitas ketika biaya kuliah dan biaya sekolah negeri dihapus? Cecep Darmawan mengingatkan bahwa menanggung UKT seluruh mahasiswa tanpa seleksi bisa menggerus biaya operasional kampus dan pada akhirnya menurunkan kualitas pendidikan. Ia menyarankan pendekatan bertahap dan selektif, dengan sasaran kelompok rentan dan tidak mampu, bukan seluruh populasi mahasiswa. Pendekatan “by name by address” yang ia sebut sebenarnya adalah penegasan bahwa kebijakan pendidikan pemerintah harus berbasis data sosial, bukan sekadar slogan. Risiko lain adalah ketimpangan antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Cecep menyebut bantuan juga seharusnya diberikan ke perguruan tinggi swasta bagi mahasiswa yang tidak mampu. Tanpa itu, kebijakan kuliah gratis di PTN dapat menggerus ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan, memaksa kampus swasta berjuang sendiri menghadapi kompetisi yang timpang.
Di jenjang dasar dan menengah, tantangannya bukan hanya biaya sekolah negeri, melainkan ekosistem: kesejahteraan guru, fasilitas, dan mutu pembelajaran. Jika pendidikan negeri SD, SMP, SMA digratiskan seperti ambisi Presiden, sementara anggaran tidak bertambah sejalan kebutuhan, potensi terjadinya kelas-kelas penuh, rasio guru-murid yang makin berat, dan fasilitas yang aus tanpa perbaikan sangat nyata. Kebijakan pendidikan pemerintah selama ini sibuk memperluas akses lewat KIP Kuliah dan UKT rendah, tetapi rencana baru menuntut sesuatu yang lebih sulit: memastikan bahwa akses yang luas tidak mengorbankan mutu. Pendidikan gratis yang menurunkan kualitas akan berakhir menjadi janji kosong: ijazah tetap bertambah, tetapi kompetensi dan daya saing lulusan tidak berubah, bahkan bisa melemah.
Kesimpulan: Pendidikan Gratis Harus Diukur, Bukan Sekadar Dideklarasikan
Rencana pendidikan gratis dari SD hingga universitas negeri adalah ambisi sosial yang patut diapresiasi, tetapi tidak boleh dijalankan dengan kacamata kuda. Persetujuan Presiden terhadap usulan kuliah gratis dan komitmen menggelar rapat terbatas menunjukkan keseriusan politik. Kementerian terkait sudah menyiapkan kajian skema pembiayaan dan tahapan implementasi, sementara DPR mendesak agar manfaat dan kekuatan APBN dikaji sebelum keputusan diambil. Di titik ini, pemerintah harus jujur: 20 persen anggaran pendidikan APBN bukan jaminan otomatis bahwa semua jenjang pendidikan negeri bisa digratiskan tanpa mengorbankan kualitas atau keadilan. Jalan paling masuk akal adalah kombinasi: pendidikan gratis yang dimulai dari kelompok ekonomi lemah, prioritas kepada mereka yang tidak mampu, dan perluasan bertahap sesuai ruang fiskal. Pendidikan gratis yang berkelanjutan bukan tentang siapa yang berani berjanji paling lantang, melainkan siapa yang sanggup merancang kebijakan yang adil, terukur, dan tahan krisis.
