Kuliah Gratis Universitas Negeri: Definisi dan Sinyal Politik
Kuliah gratis universitas negeri adalah kebijakan pendidikan gratis yang meniadakan pungutan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tujuan memperluas akses pendidikan tinggi, mengurangi hambatan finansial, dan mengubah universitas negeri menjadi instrumen mobilitas sosial yang lebih inklusif bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Di panggung ulang tahun ke-28 sebuah partai politik, Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap usulan pembebasan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri dan menegaskan bahwa biaya pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis. Pernyataan ini bukan sekadar teknis kebijakan, melainkan sinyal politik besar bahwa pendidikan ingin ditempatkan sebagai hak publik, bukan komoditas. Namun, di balik retorika “harus gratis”, publik berhak mempertanyakan: sejauh mana negara siap membayar harga politik dan fiskal dari janji ini?
Rapat Terbatas dan Kajian: Dari Wacana ke Desain Kebijakan
Presiden menyatakan akan segera mengadakan rapat terbatas untuk membahas rencana kuliah gratis universitas negeri. Di tingkat teknis, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyebut tengah menyiapkan kajian mengenai kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, termasuk opsi skema pembiayaan dan tahapan implementasi sebelum dilaporkan ke presiden. Artinya, kebijakan pendidikan gratis masih berada di fase rancangan, bukan keputusan anggaran. Selama ini akses diperluas lewat KIP Kuliah, program beasiswa universitas, dan UKT rendah; pada 2025 sekitar 28,2 persen mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri telah mendapat dukungan dari skema tersebut. Kutipan penting di sini: “pada 2026 ini juga seluruh desil 1-4 yang diterima di PTN telah mendapatkan KIP yang berarti gratis UKT ditambah dengan biaya hidupnya”. Dengan basis kebijakan yang sudah ada, wacana kuliah gratis berpotensi menjadi perluasan radikal; tetapi tanpa rumusan selektivitas dan pembiayaan yang jelas, ia bisa berubah menjadi slogan tanpa arah.
Anggaran Pendidikan Pemerintah: Antara Keadilan dan Kualitas
Inti persoalan kuliah gratis universitas negeri bukan pada teknologinya, tetapi pada anggaran pendidikan pemerintah. Presiden sempat menyinggung bahwa salah satu sumber pembiayaan dapat berasal dari uang negara yang dikembalikan lewat pemberantasan korupsi. Gagasan itu menarik secara moral, namun terlalu mengandalkan ketidakpastian; korupsi bukan pos anggaran yang stabil. Guru besar pendidikan menegaskan bahwa sebelum melanjutkan kebijakan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, pemerintah harus melihat faktor kesejahteraan guru dan kemampuan APBN, termasuk kewajiban 20 persen APBN untuk pendidikan. Ia mengingatkan, jika kuliah digratiskan sepenuhnya dan tidak selektif, anggaran berisiko tidak mampu menutup biaya operasional kampus, memukul kualitas pendidikan, dan menurunkan standar akademik. Di titik ini, keadilan sosial dan kualitas pendidikan saling tarik menarik: kuliah gratis universal terdengar egaliter, tetapi kuliah gratis yang selektif untuk kelompok rentan jauh lebih realistis dan berpeluang menjaga mutu.
Prioritas Anggaran: Pendidikan Gratis vs Program Lain
Pertanyaan paling tajam datang dari pengamat yang menyebut pernyataan kuliah gratis sebagai lip service atau sekadar gimmick politik. Kritiknya sederhana: jika pemerintah sungguh memprioritaskan kebijakan pendidikan gratis, anggaran pendidikan tidak akan tersisihkan oleh program lain seperti Makan Bergizi Gratis; putusan Mahkamah Konstitusi bahkan telah menandai praktik semacam itu sebagai keliru. Di sisi lain, pandangan akademisi yang lebih moderat mendorong pendekatan bertahap dan selektif: mendahulukan kelompok rentan, memastikan UKT yang ditanggung negara tidak mengurangi biaya operasional kampus, dan mempertimbangkan bantuan pula untuk perguruan tinggi swasta bagi mahasiswa tidak mampu. Program beasiswa universitas yang selama ini menyasar desil bawah menjadi contoh bahwa kebijakan yang terukur lebih tahan uji dibanding janji besar tanpa peta fiskal. Ujung-ujungnya, debat ini bukan soal setuju atau tidak pada kuliah gratis, melainkan apakah pemerintah berani mengorbankan sebagian agenda populis lain demi konsistensi pendanaan pendidikan.
Ujian Sesungguhnya: Keputusan Anggaran dalam Tahun-Tahun Mendatang
Jika ada pelajaran dari wacana kuliah gratis universitas negeri, ia adalah bahwa komitmen politik baru sah disebut serius ketika tercermin dalam anggaran multi-tahun. Saat ini kementerian terkait baru menyiapkan kajian skema pembiayaan dan tahapan implementasi sebelum dibahas lintas lembaga. Akademisi memperingatkan bahwa bila pembiayaan tidak memadai, kuliah gratis bukan hanya sulit menutup operasional kampus, tetapi juga bisa menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Di sisi lain, pengkritik melihat absennya tanda-tanda nyata bahwa pemerintah menggeser prioritas belanja ke pendidikan, sehingga wacana ini tampak sebagai respons politis terhadap keluhan biaya jalur mandiri yang mahal. Kesimpulannya, kuliah gratis universitas negeri layak didukung sebagai arah kebijakan, tetapi hanya dalam bentuk yang selektif, bertahap, dan berbasis anggaran yang jujur. Tahun-tahun RAPBN mendatang akan menjadi ruang ujian: apakah pendidikan sungguh naik kelas menjadi prioritas, atau tetap menjadi retorika yang nyaman di podium politik.
