Kesetaraan akses adalah kewajiban pelayanan publik
Akses setara bagi santri dan pesantren berarti memperoleh peluang yang adil untuk menjangkau program pemerintah, tanpa menghapus tradisi, kemandirian, dan otonomi lembaga. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan hak pendidikan santri dan kesempatan pesantren dalam arahan pada acara Munajat Santri untuk Negeri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (30/10/2026). Komitmen ini patut dinilai dari hasilnya: apakah dukungan negara benar-benar sampai kepada lembaga yang selama ini berada jauh dari pusat layanan. Kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama memberi kesempatan untuk memperkuat pelayanan, tetapi pembentukan unit baru bukan bukti keberhasilan dengan sendirinya. Nasaruddin mengingatkan bahwa direktorat tersebut memikul tanggung jawab lebih besar untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah menjangkau seluruh pesantren. Kesetaraan, dengan demikian, harus terlihat dalam akses dan tindak lanjut, bukan berhenti sebagai pernyataan.
Koordinasi daerah menjadi ujian jangkauan
Akses pendidikan pesantren tidak akan merata jika pelaksanaan program hanya bertumpu pada kebijakan pusat. Karena itu, Nasaruddin meminta jajaran Direktorat Jenderal Pesantren membangun koordinasi dengan pemerintah daerah agar dukungan menjangkau pesantren hingga pelosok. Langkah ini penting karena kebutuhan dan kondisi setiap lembaga tidak selalu sama; pelayanan yang menghormati kekhasan pesantren perlu disertai pendataan dan pelaksanaan yang peka terhadap keadaan setempat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa koordinasi menghasilkan layanan yang dapat digunakan, bukan sekadar rapat dan pembagian tanggung jawab. Penguatan dukungan, menurut Menag, bukan dimaksudkan untuk mengubah karakter pesantren, melainkan memberi ruang agar lembaga-lembaga itu berkembang. Ukuran komitmen yang sesungguhnya adalah apakah santri dan pengelola pesantren dapat memperoleh kesempatan yang sebanding, termasuk ketika mereka berada di wilayah yang sulit dijangkau.
Fasilitas dan beasiswa memberi bentuk konkret
Dua tindak lanjut yang disebutkan memberi gambaran lebih nyata tentang program pendidikan pesantren. Pertama, Presiden Prabowo menjanjikan papan cerdas atau smartboard untuk pondok pesantren. Menurut penjelasan Nasaruddin, pesantren akan menerima tiga atau empat unit secara langsung, sementara pemberian untuk sekolah dilakukan bertahap. Kedua, Kementerian Agama memiliki beasiswa afirmasi santri yang memungkinkan penerimanya melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan pembiayaan dari APBN. Beasiswa ini dapat membuka jalan bagi santri yang ingin terus belajar, sedangkan perangkat pembelajaran berpotensi menambah sarana pendidikan di pesantren. Namun, janji fasilitas dan keberadaan program beasiswa baru bermakna jika penerimaannya jelas dan aksesnya tidak terkonsentrasi pada lembaga tertentu. Pemerintah perlu memastikan pesantren mengetahui program yang tersedia dan santri yang memenuhi syarat dapat menjangkaunya.
Pengakuan sejarah harus disertai dukungan masa depan
Pesantren telah lama menjadi ruang pendidikan, pembentukan karakter, pemeliharaan martabat, dan penumbuhan kesadaran kebangsaan sebelum kemerdekaan. Nasaruddin juga mengingatkan peran kiai dan santri dalam perjuangan, termasuk melalui Resolusi Jihad yang dipelopori Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari. Pengakuan atas sumbangan itu seharusnya menguatkan alasan bagi negara untuk menghadirkan layanan yang adil sekarang, bukan sekadar menjadi penghormatan seremonial terhadap masa lalu. Menag mengajak santri meneruskan pengabdian melalui ilmu pengetahuan, teknologi, kemandirian ekonomi, akhlak mulia, dan karya bagi masyarakat. Ia berharap pesantren melahirkan bukan hanya ahli agama, tetapi juga generasi yang berkarya di beragam bidang. Pada akhirnya, kesempatan setara akan terbukti ketika komitmen pemerintah hadir dalam program yang menjangkau pesantren, menghormati otonominya, dan membuka jalur pendidikan lebih luas bagi santri.
