Paket C menjawab kebutuhan belajar yang nyata
Pendidikan kesetaraan adalah jalur belajar di luar sekolah formal yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menuntaskan pendidikan melalui Paket A, Paket B, atau Paket C. Jalur ini bukan sekadar pilihan cadangan, melainkan pintu penting bagi mereka yang terhalang keadaan untuk tetap meraih pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyoroti tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Senayan pada 14 November 2026, ia menceritakan kunjungannya ke sebuah PKBM di Majalengka yang memiliki lebih dari 300 peserta didik. Paket C menjadi kelompok dengan peserta terbanyak.
Besarnya jumlah peserta bukan alasan untuk menganggap jalur ini lebih mudah atau kurang bernilai. Sebaliknya, itu menunjukkan adanya kebutuhan pendidikan yang belum sepenuhnya dijangkau sekolah formal. Bagi warga yang harus bekerja, tinggal jauh dari sekolah, atau menghadapi hambatan sosial, PKBM dapat menjadi kesempatan untuk kembali belajar.

Jalur kesetaraan bukan penghalang untuk maju
Pernyataan Mu’ti bahwa banyak anggota dewan merupakan lulusan Paket C memberi gambaran kuat tentang siapa saja yang dapat menempuh jalur ini. Informasi tersebut ia sampaikan dalam pembahasan pendidikan kesetaraan di DPR, berdasarkan cerita pengelola PKBM yang dikunjunginya.
Fakta itu semestinya membantu mengikis anggapan bahwa lulusan Paket C memiliki peluang masa depan yang lebih sempit. Nilai sebuah pendidikan tidak ditentukan semata oleh jenis lembaga tempat seseorang belajar, tetapi juga oleh mutu pembelajaran dan kemampuan lulusan melanjutkan hidup serta berkarya.
Namun, popularitas program Paket C juga tidak boleh disambut dengan pujian tanpa pemeriksaan. Ketika makin banyak warga bergantung pada jalur ini, pemerintah perlu memastikan proses belajar, pencatatan peserta, dan pengakuan hasilnya berjalan tertib. Akses yang terbuka hanya akan bermakna bila ijazahnya diperoleh melalui proses yang sah dan pembelajaran yang layak.
Akses harus berjalan seiring dengan pengawasan
Pemerintah ingin memperluas pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C, serta mendorong tersedianya program kursus. Langkah ini penting karena anak tidak bersekolah bukan hanya akibat kesulitan ekonomi. Hambatan geografis dan faktor sosial-budaya, termasuk pernikahan usia dini, juga dapat memutus kesempatan belajar.
Tetapi perluasan layanan tanpa pengawasan dapat membuka ruang bagi penyimpangan. Mu’ti menyatakan pemerintah akan memperketat tata kelola PKBM karena peserta didik kesetaraan menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan. Ia menegaskan praktik tidak wajar, seperti peserta dinyatakan lulus Paket C sebelum menuntaskan Paket B, tidak boleh terjadi.
Pengawasan yang baik bukanlah penghalang bagi PKBM, melainkan perlindungan bagi warga belajar dan kepercayaan publik. Pemerintah perlu menjaga agar penertiban tidak berubah menjadi beban administrasi yang menghambat lembaga yang bekerja dengan benar. Ukurannya harus jelas: dana tepat sasaran, tahapan belajar dipatuhi, dan mutu pembelajaran dapat dipertanggungjawabkan.
Mutu dan kepastian aturan menentukan kepercayaan
Manfaat PKBM akan terasa lebih luas jika penguatan lembaga benar-benar mengurangi putus sekolah dan membantu warga menambah lama belajar. Karena itu, keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya peserta atau jumlah lembaga. Pemerintah perlu memastikan program Paket C memberi pembelajaran bermutu dan jalur yang jelas untuk melanjutkan pendidikan.
Pembahasan di Komisi X juga menyinggung ketidakjelasan aturan mengenai penyetaraan hasil akademik dari luar negeri. Komisi tersebut sepakat mengusulkan payung hukum tentang standar dan mekanisme penyetaraan itu dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, agar keputusan administrasi tidak bergantung pada aturan internal kementerian saja.
Minat pada pendidikan kesetaraan patut disambut sebagai peluang, bukan diperlakukan sebagai masalah. Namun, pertumbuhan peserta harus diikuti tata kelola PKBM yang tegas, terbuka, dan adil. Dengan akses yang diperluas serta pengawasan yang melindungi peserta didik, lulusan Paket C dapat memperoleh pengakuan yang sepadan dan PKBM menjalankan perannya dengan lebih dipercaya.






