Usulan didukung, tetapi belum menjadi keputusan pembangunan
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang ditujukan untuk memperluas akses belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan sekolah permanen yang direncanakan melayani jenjang SD hingga SMA. Di Nabire, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengusulkan dua lokasi untuk pembangunan sekolah tersebut. Usulan itu disampaikan saat ia bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta pada 2 November 2026. Dukungan Menteri Sosial memberi usulan ini pijakan politik, tetapi belum berarti pembangunan sudah diputuskan atau dimulai. Pemerintah daerah masih diminta mengirim pengajuan resmi dan memenuhi prasyarat teknis. Karena itu, kabar utama bagi warga bukan sekadar adanya dua bidang tanah, melainkan adanya proses administratif dan pemeriksaan kesiapan yang harus dilalui. Sekolah Rakyat Nabire berpotensi memperluas layanan pendidikan, tetapi jadwal konstruksi belum dipastikan dalam informasi yang tersedia.
Dua bidang tanah, dengan fungsi layanan yang bisa berbeda
Rencana lokasi Sekolah Rakyat mencakup lahan seluas 9 hektare milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan 10 hektare milik Pemerintah Kabupaten Nabire. Perbedaan kepemilikan juga dapat memengaruhi cakupan calon siswa: Menteri Sosial menjelaskan sekolah milik provinsi dapat menerima siswa dari berbagai kabupaten/kota, sedangkan sekolah milik kabupaten diperuntukkan bagi warga kabupaten setempat. Masing-masing sekolah diproyeksikan menampung sekitar 2.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Skala itu menjanjikan daya tampung besar, tetapi angka tersebut masih berupa proyeksi, bukan jumlah penerimaan yang telah ditetapkan. Kejelasan tentang akses, layanan, serta siapa yang dapat mendaftar akan menentukan apakah dua lokasi ini benar-benar saling melengkapi. Pemerintah perlu menjelaskan pembagian manfaatnya agar warga memahami fungsi setiap sekolah sejak tahap perencanaan.
Prioritas 3T menempatkan akses sebagai ukuran keberhasilan
Menteri Sosial menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sebagai bagian dari strategi memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Pemerintah juga menargetkan sedikitnya satu gedung permanen di setiap kabupaten/kota. Dalam konteks Papua Tengah, prioritas ini masuk akal: pembangunan tidak cukup diukur dari berdirinya gedung, tetapi dari kemampuan anak-anak menjangkaunya dan memperoleh layanan pendidikan yang berkelanjutan. Gubernur Meki Fritz Nawipa menyebut Sekolah Rakyat di Nabire diharapkan membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Harapan itu penting, tetapi hasilnya bergantung pada pelaksanaan—termasuk kesiapan fasilitas dasar dan penerimaan siswa yang sesuai tujuan program. Pengalaman program serupa yang telah berjalan di Kabupaten Mimika disebut sebagai contoh yang diapresiasi gubernur. Bagi warga, ukuran keberhasilan akhirnya adalah akses belajar yang nyata, bukan sekadar pengumuman rencana.
Langkah berikutnya: pengajuan resmi dan pemeriksaan teknis
Tahap berikutnya berada di tangan pemerintah daerah: menyampaikan surat resmi, mengajukan lahan, lalu memastikan persyaratan teknis terpenuhi. Menteri Sosial menyebut kondisi kemiringan lahan perlu dipastikan, sementara ketersediaan air bersih, listrik, dan akses jalan juga harus siap. Kementerian Pekerjaan Umum akan mengawal pemeriksaan tersebut. Inilah penentu apakah dukungan terhadap usulan berubah menjadi pembangunan sekolah. Tanpa kejelasan kelayakan lahan dan infrastruktur, dua bidang yang telah ditawarkan belum cukup untuk memastikan proyek dapat dimulai. Informasi yang tersedia belum menyebut jadwal konstruksi, pembagian tahap pembangunan, atau keputusan akhir atas kedua lokasi. Pemerintah daerah perlu menyampaikan perkembangan secara terbuka agar warga Nabire mengetahui kapan rencana bergerak dari usulan menuju pelaksanaan.
