Tiga titik belum cukup untuk enam provinsi
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan akses belajar yang mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi keluarga. Pada tahun ajaran 2025–2026, pelaksanaannya di Tanah Papua masih terbatas di tiga titik utama, meski mencakup enam provinsi. Merauke melayani Papua Selatan, Timika menjadi lokasi di Papua Tengah, sedangkan Biak, Sarmi, dan Jayapura menjadi titik pelaksanaan di Papua. Kesenjangan ini bukan sekadar soal sebaran fasilitas: anak yang tinggal jauh dari lokasi berisiko tidak memperoleh peluang yang sama, padahal program dirancang untuk membuka jalan keluar dari kemiskinan antargenerasi. Ketimpangan tersebut makin nyata karena Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan belum memiliki lokasi pelaksanaan. Menambah daftar usulan saja tidak akan menyelesaikan masalah; pemerintah perlu memastikan proposal berubah menjadi sekolah yang beroperasi dan bisa dijangkau.
Program dimulai pada 2025 melalui verifikasi dan pemeriksaan bangunan yang dapat dipakai, termasuk penilaian kelayakan serta kebutuhan renovasi. Namun, fasilitas rintisan semestinya menjadi jembatan, bukan alasan untuk menunda pembangunan sekolah permanen. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi prioritas, sejalan dengan sasaran minimal satu gedung permanen di setiap kabupaten/kota. Arah itu tepat, tetapi hasilnya harus diukur dari jangkauan dan mutu layanan, bukan hanya jumlah lokasi yang diumumkan.
Nabire dan Papua Pegunungan ajukan lokasi baru
Dorongan daerah mulai disertai tawaran lokasi konkret. Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengusulkan dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Nabire: satu di atas lahan milik pemerintah kabupaten seluas 10 hektare dan satu lagi di lahan provinsi seluas 9 hektare. Sekolah Rakyat Nabire penting bukan hanya sebagai tambahan kapasitas, melainkan sebagai investasi untuk memutus kemiskinan antargenerasi. Rencana ini juga sejalan dengan rancangan sekolah yang diproyeksikan menampung sekitar 2.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Agar usulan tidak berhenti sebagai dokumen, pemerintah perlu memberi kepastian tahapan pemeriksaan, persetujuan lahan, dan pembangunan.
Di wilayah pegunungan, pemerintah provinsi mengajukan empat titik: dua di Jayawijaya, satu di Yahukimo, dan satu di Yalimo. Lahan yang diajukan merupakan aset provinsi; menurut Wakil Gubernur Ones Pahabol, bangunan sekolah telah berdiri di atasnya dan akses jalan, air, serta listrik tersedia. Meski demikian, pengurusan sertifikat dan pelepasan lahan masih perlu dituntaskan. Ini membuat pembangunan Sekolah Rakyat Papua Pegunungan punya pijakan awal, tetapi bukan jaminan pekerjaan akan segera dimulai. Pemerintah pusat dan daerah sebaiknya mengumumkan langkah penyelesaian administrasi beserta jadwal tindak lanjut, agar warga dapat menilai kemajuan secara terbuka.
Percepatan harus berarti fasilitas layak dan akses nyata
Senator Filep Wamafma mendesak pemerintah pusat mempercepat pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat permanen di enam provinsi Tanah Papua agar anak-anak keluarga miskin memperoleh kesempatan pendidikan dengan standar setara. Desakan itu tepat: gedung saja tidak cukup. Ruang belajar yang layak, asrama aman, perpustakaan, laboratorium komputer, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, akses internet, serta guru berkualitas menentukan apakah anak dapat belajar dengan baik. Pemerataan juga tidak seharusnya berhenti di ibu kota provinsi atau kota besar. Wilayah pedalaman, pesisir, pegunungan, dan daerah 3T perlu menjadi bagian nyata dari prioritas, terutama ketika jarak dan keterbatasan infrastruktur membuat akses lebih sulit.
Filep juga meminta peta jalan pembangunan permanen dibuka secara transparan. Permintaan ini semestinya menjadi ukuran akuntabilitas: masyarakat perlu mengetahui lokasi yang diprioritaskan, status lahan, tahapan pembangunan, dan kesiapan fasilitas pendukung. Kebijakan afirmatif tidak berarti membagi sumber daya secara sama rata tanpa melihat kebutuhan; daerah dengan hambatan geografis dan infrastruktur lebih berat memerlukan dukungan yang sepadan dengan tantangannya. Pada akhirnya, Sekolah Rakyat Papua hanya akan memenuhi tujuannya jika usulan Nabire dan Papua Pegunungan diikuti keputusan, pembangunan, serta layanan yang benar-benar menjangkau anak-anak miskin. Pemerintah perlu mengubah komitmen pemerataan menjadi sekolah yang layak, berfungsi, dan dapat diakses.
