Jumlah pemohon bertambah, keputusan belum ada
Perlindungan saksi adalah langkah untuk menjaga keamanan orang yang memberikan keterangan dalam proses hukum, dengan mempertimbangkan ancaman, kerentanan, dan kebutuhan khusus mereka. Dalam kasus penyadapan yang sedang ditangani Bareskrim Polri, jumlah saksi yang mengajukan perlindungan kepada LPSK meningkat dari enam menjadi delapan orang. Perubahan angka itu menandai bertambahnya permohonan, bukan bukti bahwa perlindungan sudah diberikan. Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengonfirmasi penambahan dua pemohon saat ditemui di Polda Metro Jaya pada 11 November 2026. Dua permohonan tambahan tersebut disampaikan pada 6 November, setelah enam saksi lebih dahulu meminta perlindungan. Perbedaan angka dalam pemberitaan itu karenanya menunjukkan perkembangan jumlah pengajuan dari waktu ke waktu. Penting untuk membedakan status pemohon dari penerima perlindungan: LPSK belum memutuskan apakah semua atau sebagian dari delapan orang itu memenuhi syarat.

Penelaahan menjadi tahap penentu
Bertambahnya permohonan LPSK membuat pemeriksaan atas kebutuhan setiap saksi semakin penting. LPSK menyatakan seluruh permohonan masih ditelaah dan kelayakan pemohon belum diputuskan. Artinya, angka delapan tidak boleh dibaca sebagai jumlah saksi yang telah resmi mendapat perlindungan. Penilaian mencakup pentingnya keterangan, tingkat ancaman, kerentanan, situasi khusus yang dihadapi, serta bentuk bantuan yang dibutuhkan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara. Pendekatan ini tepat: perlindungan saksi seharusnya ditentukan berdasarkan risiko dan kebutuhan, bukan semata-mata karena seseorang tercatat sebagai pemohon. Wawan juga menyebut salah satu dari delapan pemohon mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Namun, pengajuan tersebut pun tidak dengan sendirinya berarti status itu telah disetujui atau perlindungan telah diberikan.
Perkara yang menjadi latar permohonan
Permintaan perlindungan ini muncul di tengah penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum. Perkara tersebut telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, menurut laporan mengenai perkembangan penyidikan. Latar ini membantu menjelaskan mengapa rasa aman saksi menjadi perhatian, tetapi tidak membenarkan anggapan bahwa ancaman terhadap setiap pemohon sudah terbukti. Keterangan saksi dapat berperan dalam proses hukum, sementara LPSK tetap perlu menilai keadaan masing-masing orang secara terpisah. Karena itu, perkembangan paling bermakna saat ini bukan sekadar kenaikan dari enam menjadi delapan saksi penyadapan yang meminta bantuan. Yang patut dipantau adalah hasil penelaahan, bentuk perlindungan yang dinilai perlu, dan keputusan resmi LPSK. Sampai keputusan itu diumumkan, kedelapan orang tersebut tetap disebut sebagai pemohon.






