Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Kasus Penyadapan Pejabat Menguji Batas Kewenangan Aparat

Kasus Penyadapan Pejabat Menguji Batas Kewenangan Aparat
Minat|Keamanan Pintar

Legalitas penyadapan harus dibuktikan, bukan diasumsikan

Penyadapan aparat adalah tindakan memperoleh atau memantau komunikasi seseorang melalui kewenangan negara yang dibatasi hukum, prosedur persetujuan, dan tujuan penegakan hukum yang sah. Karena itu, perangkat canggih tidak dengan sendirinya membuat intersepsi menjadi legal. Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Perkara ini menjadi sorotan karena diduga menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain. Pakar hukum administrasi negara dan kepegawaian Universitas Jenderal Soedirman, Tedi Sudrajat, menegaskan legalitas penyadapan bergantung pada tiga unsur: kewenangan, prosedur, dan substansi. Ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Tanpa dasar kewenangan yang jelas, persetujuan yang diwajibkan, dan tujuan penegakan hukum yang nyata, penyadapan berisiko berubah dari alat penyidikan menjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Kasus penyadapan Polri ini perlu dinilai melalui proses hukum yang berlaku, bukan dugaan yang dianggap sebagai putusan. Namun, status tersangka dan dugaan sasaran komunikasi di tingkat tertinggi negara sudah cukup menjadi alasan untuk menguji apakah kontrol atas kewenangan intersepsi bekerja. Jika aparat dapat menentukan target, memberi persetujuan, menjalankan penyadapan, lalu mengelola hasilnya tanpa pemeriksaan independen, potensi penyimpangan akan sulit ditemukan. Tedi juga mengingatkan bahwa penggunaan kewenangan di luar tujuan yang ditetapkan dapat tergolong penyalahgunaan wewenang dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban administratif maupun pidana.

Prosedur dan tujuan harus membatasi tindakan aparat

Aturan penyadapan aparat harus menjelaskan siapa yang berwenang meminta intersepsi, siapa yang menyetujui, dan siapa yang menjalankannya. Tedi menyebut penggunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS) harus melewati tahapan administratif dan persetujuan berjenjang, termasuk otorisasi pimpinan serta izin tertulis dari pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika tahapan wajib itu diabaikan, penggunaan perangkat tidak sah dari sisi prosedur. Tujuannya pun harus benar-benar berkaitan dengan penegakan hukum; kepentingan lain tidak dapat dijadikan alasan untuk membuka komunikasi seseorang.

LIMS sendiri bukan masalah dengan sendirinya. Intersepsi dapat dibutuhkan untuk menangani kejahatan serius, terorisme, korupsi, dan ancaman keamanan. Masalah muncul saat akses teknis tersedia tanpa verifikasi legalitas yang konsisten. Operator telekomunikasi berada pada posisi penting karena infrastrukturnya dapat menjadi jalur pelaksanaan intersepsi, tetapi keterlibatan teknis tidak otomatis berarti operator mengetahui atau menyetujui dasar hukum permintaan. Operator tetap bertanggung jawab menjaga keamanan infrastruktur dan data pelanggan dari akses ilegal. Karena komunikasi pemerintahan, bisnis, dan masyarakat makin bergantung pada jaringan digital, lemahnya kontrol bukan hanya persoalan internal aparat: risikonya turut menyentuh privasi dan rasa aman pengguna biasa.

  • Pisahkan pihak pemohon, pemberi persetujuan, pelaksana teknis, dan pengawas.
  • Catat otorisasi, perubahan konfigurasi, akses pengguna, serta pengelolaan dan penghapusan hasil intersepsi.
  • Pastikan pengawas independen dapat memeriksa legalitas permintaan dan jejak operasional.

Skandal RI-1 menuntut undang-undang dan pengawasan independen

Skandal penyadapan RI-1 seharusnya menjadi pemicu pembenahan aturan, bukan sekadar perkara disiplin sejumlah personel. Dugaan penyadapan Presiden dan pejabat tinggi yang menyeret mantan Kapolri serta perwira tinggi Polri menjadi alarm bagi keamanan komunikasi nasional. Hingga kini, ketentuan intersepsi tersebar di berbagai aturan sektoral, tanpa satu undang-undang khusus yang menyatukan prinsip dan prosedur lintas lembaga. Aturan internal dapat mengatur cara menjalankan kewenangan, tetapi tidak semestinya menggantikan undang-undang dalam menetapkan batas kekuasaan negara. Tanpa kerangka utuh, garis antara tindakan sah dan penyalahgunaan semakin kabur.

Perbaikan perlu menetapkan syarat permohonan, jenis informasi yang boleh diakses, durasi penyadapan, tata kelola penyimpanan dan pemusnahan data, serta konsekuensi atas penyalahgunaan. Pengawasan juga harus memeriksa bukan hanya dokumen izin, melainkan pelaksanaan intersepsi dan penanganan hasilnya. Audit trail yang terlindungi dari manipulasi dapat membantu memastikan setiap akses tercatat dan dapat ditelusuri. Ke depan, pembentukan Undang-Undang Penyadapan, otoritas pengelolaan teknis yang terintegrasi, serta sistem persetujuan dan audit yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi agenda penting. Sementara proses perkara berjalan, pemeriksaan disiplin dan kode etik perlu dilakukan sesuai aturan. Kesimpulannya, negara memang memerlukan kemampuan menyadap untuk penegakan hukum, tetapi kewenangan itu hanya dapat dipercaya jika dibatasi hukum yang jelas, diawasi secara independen, dan disertai pertanggungjawaban.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!