Dugaan serius, bukan putusan akhir
Penyadapan adalah tindakan memantau atau merekam komunikasi seseorang tanpa sepengetahuannya, dan hanya dapat dibenarkan jika memiliki dasar hukum serta pengawasan yang memadai. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap nomor Presiden dan sejumlah tokoh harus diperlakukan sebagai perkara serius sekaligus tuduhan yang belum terbukti. Pada Rabu, 4 November 2026, Polri menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang sekitar sebulan sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Informasi yang beredar menyebut tindakan itu diduga berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026, dengan sasaran yang disebut mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Namun, penetapan tersangka bukan putusan bersalah. Seluruh dugaan harus diuji melalui proses hukum, bukan dipastikan lewat kabar viral atau spekulasi.
LBH Medan menilai dugaan penyadapan tersebut sebagai ancaman serius terhadap hak privasi warga dan mendesak pengusutan profesional, akuntabel, serta transparan. Organisasi itu juga meminta penyelidikan menelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima hasil sadapan, dan siapa saja yang menjadi sasaran. Tuntutan tersebut layak diperiksa secara hukum, tetapi tetap tidak menghapus prinsip praduga tak bersalah. Klaim luas harus dibuktikan dengan bukti yang dapat diuji, sementara aparat perlu menjelaskan perkembangan perkara tanpa membuka informasi yang dapat mengganggu penyidikan.

Privasi warga tak boleh menjadi korban
Penyadapan bukan semata soal percakapan pejabat atau tokoh terkenal. Jika praktik tanpa dasar hukum dibiarkan, warga biasa pun dapat merasa bahwa komunikasi pribadi mereka tidak aman. Dampaknya melampaui rekaman yang mungkin terkumpul: orang bisa menahan diri untuk berbicara, berorganisasi, atau mencari informasi karena takut diawasi. Itulah sebabnya dugaan penyadapan ilegal harus memicu pemeriksaan serius terhadap aturan, otorisasi, batas penggunaan, penyimpanan, dan akses terhadap hasil sadapan. Pengawasan yang tegas bukan penghambat penegakan hukum; justru itulah yang membedakan tindakan yang sah dan terbatas dari penyalahgunaan kuasa. Hak privasi warga tidak semestinya bergantung pada apakah seseorang memiliki jabatan atau perhatian publik. Perlindungannya harus berlaku bagi semua orang.
Kasus ini juga menguji kepercayaan terhadap institusi yang memiliki kewenangan mengawasi komunikasi. Jika penyelidikan hanya berakhir pada pelaksana lapangan, tanpa mengurai rantai perintah dan aliran informasi, pertanyaan publik akan tetap menggantung. Sebaliknya, proses yang transparan dan berbasis bukti dapat menunjukkan bahwa kewenangan negara memiliki batas serta konsekuensi. Pengungkapan perlu dilakukan dengan hati-hati: keterbukaan tidak berarti menyebarkan materi pribadi atau mengumbar klaim yang belum terverifikasi. Ukurannya adalah informasi yang cukup untuk menjelaskan proses dan pertanggungjawaban, sekaligus menjaga hak pihak-pihak terkait.
Bukti, keterbukaan, dan reformasi
Proses hukum harus menjadi penentu, sementara komunikasi pemerintah yang teratur dapat mencegah kekosongan informasi dipenuhi rumor. Ketika pertanyaan publik menumpuk dan jawaban resmi minim, potongan video, unggahan anonim, serta spekulasi mudah membentuk persepsi yang keliru. Pemerintah perlu menyampaikan apa yang sudah diketahui, apa yang belum dapat dipastikan, dan kapan pembaruan berikutnya akan diberikan. Presiden dapat berbicara langsung, disertai satu kanal informasi resmi yang diperbarui berkala, misalnya harian atau mingguan. Kehadiran semacam itu bukan pengganti penyidikan; ia membantu publik mengikuti perkara tanpa mengaburkan batas antara fakta dan dugaan. Pernyataan prematur justru berisiko merusak kepercayaan dan menekan proses pembuktian.
LBH Medan mendesak Kapolri mengusut perkara secara profesional, akuntabel, dan transparan, serta mendorong reformasi Polri dari sisi struktural maupun kultural. Dorongan itu patut diterjemahkan menjadi aturan penyadapan yang jelas, pencatatan otorisasi, pengawasan independen, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Setiap dugaan harus ditangani berdasarkan bukti, bukan prasangka; setiap kewenangan harus memiliki batas yang dapat ditegakkan. Kesimpulannya, perkara ini bukan hanya tentang siapa yang disadap, melainkan apakah negara mampu membuktikan tuduhan secara adil dan mencegah penyalahgunaan pengawasan. Tanpa pembuktian yang cermat dan reformasi yang nyata, hak privasi warga akan tetap rentan.






