Batas waktu harus disertai batas sasaran
Penyadapan adalah tindakan mengakses komunikasi secara rahasia untuk kepentingan tertentu, sehingga kewenangannya harus dibatasi oleh sasaran, alasan, prosedur, dan waktu yang ditetapkan undang-undang. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pada Senin (16/11/2026), Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan masa penyadapan untuk kepentingan intelijen selama satu bulan. Usulan batas penyadapan ini patut dibaca sebagai pagar awal, bukan izin luas yang otomatis membuat praktiknya aman. Komisi III kembali membahas RUU penyadapan ketika aturan yang menyeluruh mengenai mekanisme, hal yang diperbolehkan, dan larangan masih belum jelas. Karena itu, batas waktu akan berarti hanya jika sasaran dan alasan penyadapan juga ditentukan secara ketat. Tanpa dua batas tersebut, durasi satu bulan berisiko menjadi sekadar angka administratif.
Polri mengusulkan penyadapan diarahkan hanya untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri dan menangani kejahatan berancaman tinggi, bukan dilakukan terhadap sembarang orang. Pembatasan ini penting karena warga yang tidak terkait ancaman semestinya tidak menjadi sasaran hanya karena teknologi tersedia. Penggunaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok juga harus dilarang. Menetapkan kategori ancaman saja belum cukup: aturan penyadapan perlu menjelaskan bagaimana sasaran dipilih, siapa yang dapat mengajukan permohonan, dan bagaimana keputusan itu dapat diperiksa. Di sinilah DPR perlu memastikan rumusan tidak terlalu lentur sehingga pengecualian dapat menelan prinsip pembatasan.

Enam pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan
Baintelkam menyampaikan enam mekanisme pengendalian penyadapan kepada Komisi III, dengan tujuan menekan risiko penyalahgunaan kewenangan. Dari usulan yang dijelaskan, pokok pengendaliannya mencakup sasaran terbatas berdasarkan ancaman, persetujuan dan perintah tertulis, masa operasi yang terukur, pemisahan peran, pencatatan permanen, serta pengawasan dan sanksi. Dedy menyatakan, “Di Intelkam ini jangka waktu satu bulan.” Pemisahan antara pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis juga ditujukan agar satu pihak tidak mengendalikan seluruh proses. Rangkaian itu lebih meyakinkan daripada mengandalkan larangan umum, tetapi efektivitasnya bergantung pada detail pelaksanaan dan pemeriksaan yang sungguh-sungguh.
Catatan penggunaan sarana harus dibuat dan tidak boleh diubah atau dihapus, sementara pengawasan internal melibatkan pimpinan, inspektorat, serta Divisi Profesi dan Pengamanan. Polri juga mendorong sanksi pidana, etik, dan disiplin bagi pelaksana maupun pemberi perintah yang menyalahgunakan kewenangan. Pengamanan seperti ini perlu agar jejak keputusan dapat ditelusuri dan tanggung jawab tidak berhenti pada petugas teknis. Namun, pengawasan internal saja tidak otomatis menjawab kekhawatiran publik: RUU perlu menjelaskan prosedur pemeriksaan, tindak lanjut atas pelanggaran, serta perlindungan warga terdampak. Enam kendali akan menjadi perlindungan nyata hanya bila pelanggaran punya konsekuensi dan catatan tidak berhenti sebagai arsip.

RUU perlu memberi kepastian, bukan cek kosong
Dorongan membahas RUU ini menguat di tengah perhatian terhadap potensi penyadapan ilegal; DPR sebelumnya membuka peluang percepatan setelah dugaan praktik ilegal mencuat. Dedy mengakui kekhawatiran publik dan parlemen tentang penyalahgunaan teknologi penyadapan. Latar itu membuat pembahasan tidak cukup berfokus pada kebutuhan aparat. Aturan harus memberi kepastian bagi personel yang bekerja sesuai hukum, sekaligus jaminan bagi masyarakat bahwa privasi tidak dikorbankan tanpa alasan yang terukur. RUU Penyadapan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026, sehingga tahap berikutnya adalah mengubah usulan menjadi norma yang dapat diuji dan diawasi. Batas sasaran, durasi, izin, dokumentasi, dan sanksi perlu dirumuskan sebagai satu sistem, bukan daftar pengaman yang berdiri sendiri.
Kesimpulannya, usulan masa maksimal satu bulan dan enam pengendalian memberi bahan awal yang berguna, tetapi belum dengan sendirinya menjamin penyadapan berlangsung proporsional. DPR perlu menegaskan siapa yang berwenang menyetujui, bagaimana sasaran dibuktikan memenuhi kriteria, dan bagaimana penyalahgunaan ditindak. Jika syarat itu dibuat jelas serta pengawasannya dapat dipertanggungjawabkan, aturan penyadapan bisa menjaga ruang bagi kebutuhan keamanan tanpa menjadikan kewenangan rahasia sebagai cek kosong. Keberhasilan RUU ini seharusnya dinilai bukan dari luasnya kemampuan menyadap, melainkan dari ketatnya batas dan nyata tidaknya pertanggungjawaban.






