Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

RUU Penyadapan: Sasaran Terbatas, Pengawasan Harus Tegas

RUU Penyadapan: Sasaran Terbatas, Pengawasan Harus Tegas
Minat|Keamanan Pintar

Penyadapan perlu batas yang tegas

Penyadapan adalah tindakan memperoleh komunikasi secara diam-diam yang membatasi privasi, sehingga penggunaannya harus memiliki dasar hukum, sasaran, dan prosedur yang jelas. Pada Senin (16/11), Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk membahas RUU Penyadapan. Pertemuan itu bukan sekadar merapikan aturan teknis: DPR mengakui belum ada landasan komprehensif yang menjelaskan tindakan mana yang boleh dan dilarang, sementara mekanisme izin dan masa penyadapan masih perlu diperjelas. Sikap Polri bahwa penyadapan tidak boleh menyasar sembarang orang patut menjadi prinsip dasar rancangan undang-undang. Tanpa batas yang dapat diuji, kewenangan rahasia berisiko meluas melampaui kebutuhan penegakan hukum dan keamanan.

Batas sasaran harus bisa diperiksa

Kepala Baintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti mengusulkan batas sasaran penyadapan: tindakan hanya untuk kepentingan keamanan dalam negeri atau menangani kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi, bukan terhadap sembarang orang maupun demi kepentingan pribadi atau kelompok. Pembatasan ini penting, tetapi frasa sasaran terbatas akan kehilangan makna jika undang-undang tidak menetapkan syarat, alasan, dan proses persetujuan yang dapat diperiksa. Polri juga mengusulkan persetujuan tertulis, masa penyadapan satu bulan di lingkungan Polri, pencatatan pihak pengusul, pemberi izin, dan pelaksana teknis, serta dokumentasi yang tidak dapat diubah atau dihapus. Pembagian peran dan rekam jejak tersebut membantu pengawasan penyadapan; keduanya memungkinkan pemeriksaan atas siapa yang meminta tindakan dan atas dasar apa. Namun, aturan harus menjamin pemeriksaan itu efektif, bukan hanya administratif.

Tumpang tindih aturan membuka risiko

Masalahnya bukan hanya ketiadaan satu undang-undang, melainkan regulasi penyadapan yang tersebar tanpa standar seragam. Pakar hukum pidana UGM Muhammad Fatahillah Akbar menyoroti tumpang tindih aturan dan lemahnya pengawasan yang dapat membuka ruang penyalahgunaan serta mengancam hak konstitusional warga. Ia menunjuk ketentuan penyadapan dalam UU ITE: aturan teknis yang semula didelegasikan ke peraturan pemerintah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena pembatasan hak asasi harus diatur setingkat undang-undang. Akibatnya, batas kewenangan, jenis tindak pidana yang bisa disadap, dan prosedur pelaksanaannya rentan ditafsirkan berbeda atau disimpangkan. Ketidakpastian seperti ini berdampak langsung pada masyarakat biasa: komunikasi privat dapat terseret dalam tindakan yang dasar dan batasnya tidak terang. Karena itu, kepastian hukum bukan urusan birokrasi semata, melainkan perlindungan hak warga.

RUU Penyadapan: Sasaran Terbatas, Pengawasan Harus Tegas

Pengawasan bukan pelengkap

Polri mengusulkan pengawasan oleh Kabaintelkam, fungsi inspektorat, serta Divisi Profesi dan Pengamanan, disertai sanksi pidana, etik, dan disiplin bagi pelaksana maupun pemberi perintah yang menyalahgunakan kewenangan. Rancangan aturan perlu memastikan pengawas dapat menelusuri persetujuan, sasaran, durasi, dan dokumentasi, sekaligus menindak pelanggaran. Pembatasan sasaran menentukan siapa yang boleh menjadi objek; kepastian prosedur dan pengawasan menentukan apakah batas itu dipatuhi. Keduanya harus berjalan bersama. Sorotan terhadap celah hukum menguat setelah muncul dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan RUU Penyadapan telah masuk Prolegnas Prioritas 2026. Akbar mengusulkan moratorium penyadapan sampai payung hukum yang komprehensif dan tegas berlaku. DPR sebaiknya menimbang desakan itu serius: kecepatan membahas RUU tidak boleh mengalahkan mutu perlindungan hak.

Kesimpulannya, RUU Penyadapan hanya layak memperluas kepastian bagi aparat jika sekaligus mempersempit ruang tindakan sewenang-wenang. Batas sasaran yang jelas, izin tertulis, catatan yang tak dapat diutak-atik, pengawas yang berfungsi, dan sanksi yang dapat diterapkan harus dirumuskan sebagai satu sistem. Tanpa itu, pembatasan sasaran tinggal janji, sementara kewenangan rahasia tetap sulit dipertanggungjawabkan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!