Ukuran keberhasilan KUR ada pada hasil usaha
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan pemerintah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang dirancang untuk membuka akses modal produktif serta membantu usaha meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan skala bisnis. Karena itu, keberhasilannya semestinya dinilai dari perubahan yang dirasakan pelaku usaha, bukan hanya dari besarnya dana yang tersalurkan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pembiayaan UMKM harus berorientasi pada peningkatan produktivitas dan perkembangan usaha. Arah ini penting: kredit yang tidak disertai tujuan usaha dan pendampingan berisiko berhenti sebagai tambahan utang, bukan menjadi alat untuk memperbesar hasil. Pemerintah menyatakan KUR akan diperkuat dan aksesnya dipermudah agar pelaku usaha dapat memperluas kegiatan produktif serta meningkatkan kapasitas produksi UMKM. Tantangannya nyata. Hingga Juni 2026, kredit UMKM baru mencakup sekitar 16,7 persen dari total kredit perbankan, sementara sasaran pemerintah adalah 25 persen pada 2029. Memperluas akses kredit UMKM patut didukung, tetapi kualitas penggunaan dana harus menjadi ukuran yang sama pentingnya.
Dari modal kerja menuju nilai tambah
Dorongan di Jawa Timur memperjelas sektor yang seharusnya mendapat perhatian lebih: industri pengolahan dan hilirisasi hasil pertanian. Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mendorong perluasan KUR produktif untuk mengolah bahan baku lokal menjadi barang bernilai jual lebih tinggi, bukan membatasi pembiayaan pada perdagangan bahan mentah. Langkah ini berpotensi menghubungkan petani, pengolah, dan pasar sekaligus membuka kesempatan kerja serta membantu UMKM naik kelas. Per 23 Oktober 2026, penyaluran KUR di Jawa Timur tercatat Rp49,06 triliun kepada 1.065.986 debitur. Besarnya jangkauan itu memberi landasan untuk mendorong pembiayaan ke kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Namun, pelaku usaha yang beralih dari berdagang ke produksi menghadapi tuntutan izin dan standar industri yang lebih rumit. Emil menyatakan koordinasi akan dilakukan untuk mempermudah persyaratan perizinan dan menjaring debitur potensial di sektor hilirisasi. Kemudahan perlu dibarengi pendampingan, agar modal benar-benar berubah menjadi peralatan, proses produksi yang lebih baik, dan produk yang mampu bersaing.
Akses luas perlu diikuti pendampingan dan graduasi
Realisasi nasional hingga 26 Oktober 2026 mencapai Rp262,4 triliun untuk lebih dari 4 juta debitur. Sekitar 706 ribu debitur telah naik kelas, setara 64 persen dari target. Angka-angka ini menunjukkan jangkauan program, tetapi belum cukup untuk memastikan bahwa setiap penerima meningkatkan produktivitas atau memperluas pasar. Tolok ukur dampak tetap harus mengimbangi laporan penyaluran. Hambatan akses bukan semata soal ketersediaan kredit. Banyak UMKM belum memiliki pencatatan keuangan, legalitas, dan informasi usaha yang memadai untuk dinilai lembaga pembiayaan. Pendampingan dalam pengelolaan modal karena itu bukan pelengkap, melainkan bagian dari rancangan KUR. Emil juga mengusulkan dashboard KUR kabupaten/kota yang terhubung dengan perbankan, OJK, dan pendamping UMKM agar distribusi serta kebutuhan usaha dapat dipantau lebih baik. Pemerintah turut menyiapkan jalur pembiayaan bertahap: dari pembiayaan ultra mikro melalui PNM Mekaar dan UMi, berlanjut ke KUR, hingga pembiayaan komersial mandiri. Jalur ini masuk akal jika tiap tahap benar-benar menyiapkan usaha untuk berkembang.
Kredit harus menjadi tangga untuk naik kelas
Arah kebijakan yang tepat bukan sekadar memperbanyak debitur, melainkan memastikan pembiayaan menjangkau usaha produktif, sesuai kemampuan penerima, dan diikuti peningkatan kapasitas. Di Jawa Timur, perhatian pada pengolahan hasil pertanian memberi gambaran konkret tentang bagaimana KUR dapat mendorong nilai tambah sekaligus memperluas kesempatan kerja. Namun, akses yang lebih mudah tanpa dukungan pencatatan, legalitas, standar produksi, dan pendampingan hanya akan menyelesaikan sebagian masalah. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menghubungkan penyaluran dengan perkembangan usaha yang dapat dilihat: produksi yang meningkat, pasar yang meluas, dan pelaku yang siap naik ke pembiayaan berikutnya. KUR akan layak disebut produktif ketika modal membantu UMKM menghasilkan lebih banyak nilai dan menjadi lebih berdaya saing. Itulah ukuran yang seharusnya menentukan keberhasilan program.
