Dari Bankable ke UMKMable: Mengganti Kacamata Penilaian Kredit
Reformasi sistem penilaian kredit UMKM adalah perubahan cara lembaga keuangan menilai kelayakan usaha kecil dengan menempatkan data transaksi, arus kas, dan hubungan rantai pasok sebagai dasar utama pengambilan keputusan pembiayaan, alih-alih bergantung pada agunan fisik dan laporan keuangan formal yang selama ini menjadi hambatan struktural bagi pelaku usaha mikro dan kecil mengakses kredit formal.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, M. Hanif Dhakiri, menegaskan bahwa cara sistem keuangan membaca UMKM perlu diubah. Ia mengingatkan, masalah utama bukan semata-mata pelaku usaha yang belum bankable, melainkan sistem keuangan yang belum mampu membaca karakter UMKM secara utuh. Dalam forum UMKM Finance Summit 2026, ia menyampaikan gagasan penting: bukan hanya UMKM yang harus bankable, tetapi sistem keuangan yang harus makin “UMKMable”. Ini bukan permainan istilah, melainkan tuntutan perubahan paradigma. Ketika lebih dari 64 juta UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, mengabaikan keterbatasan mereka dalam menyediakan agunan berarti mengabaikan tulang punggung ekonomi.
Data Transaksi dan Arus Kas: Agunan Baru yang Lebih Masuk Akal
Selama ini, akses kredit formal UMKM dibatasi oleh syarat agunan dan laporan keuangan rapi, seolah hanya usaha yang mirip korporasi yang layak dibiayai. Padahal banyak pelaku kecil yang tidak punya aset memadai untuk diagunkan, tetapi memiliki informasi ekonomi kaya berupa pelanggan, pesanan, transaksi, dan histori pembayaran. Di sinilah penilaian arus kas UMKM menjadi kunci: bank wajib melihat aktivitas ekonomi yang tercermin dari transaksi dan arus kas, bukan hanya neraca kertas.
Contoh paling nyata adalah penggunaan aplikasi kasir digital. Dengan biaya bulanan terjangkau, pedagang makanan hingga restoran bisa mencatat penjualan, persediaan, dan arus kas secara konsisten. Data transaksi pembiayaan yang tercipta bukan sekadar angka harian, tetapi histori usaha yang menunjukkan ritme penjualan, stabilitas pendapatan, hingga pola pembayaran ke pemasok. Dengan tata kelola data dan perlindungan privasi yang baik, informasi ini bisa menjadi “agunan digital” yang lebih relevan dengan risiko usaha daripada sertifikat tanah yang tidak semua pelaku punya.
Rantai Pasok dan Ekosistem: Menilai Kelayakan dari Jaringan Usaha
Reformasi penilaian kredit UMKM tidak cukup berhenti di data kasir. Hubungan UMKM dengan pemasok, pembeli, dan mitra bisnis dalam rantai pasok juga harus masuk radar penilaian. Hanif menyebut perlunya pengembangan model cashflow-based lending, transaction-based lending, ecosystem-based lending, hingga database lending untuk membaca kapasitas usaha dari ekosistemnya, bukan hanya dari dokumen formal. Pembiayaan rantai pasok yang diatur sebagai salah satu skema khusus dalam regulasi OJK menjadi pintu penting untuk menghubungkan kredit dengan aktivitas usaha dari hulu ke hilir.
Dengan pendekatan ini, data transaksi pembiayaan tidak berdiri sendiri; ia diperkaya dengan kontrak pasokan, histori pesanan dari pembeli besar, hingga rekam jejak keterlibatan UMKM dalam jaringan distribusi. Bagi pelaku yang selama ini mengandalkan jaringan informal, sistem seperti ini dapat mengubah reputasi bisnis yang hanya “diketahui orang sekitar” menjadi rekam jejak yang diakui bank. Jika digunakan konsisten, model ecosystem-based lending membuat bank bisa melihat bahwa risiko gagal bayar berkurang ketika UMKM terikat dalam rantai pasok yang stabil dan produktif.
Melampaui Target Angka Kredit: Ukur dari UMKM yang Naik Kelas
Kebijakan porsi kredit UMKM 30 persen di perbankan sering dirayakan sebagai bukti komitmen negara terhadap usaha kecil. Namun, tanpa ukuran dampak, target ini berisiko menjadi sekadar angka di laporan. Hanif mengingatkan bahwa keberhasilan pembiayaan UMKM tidak boleh berhenti pada berapa besar kredit yang tersalurkan, tetapi harus diukur dari berapa banyak usaha yang naik kelas setelah mendapat pembiayaan. Pertanyaannya: apakah kredit UMKM tanpa agunan yang lebih mudah diakses benar-benar mendorong produktivitas, perluasan pasar, dan penciptaan lapangan kerja baru?
Data menunjukkan jurang yang mengkhawatirkan. Kredit perbankan tumbuh 9,63% secara tahunan pada November 2025, sementara kredit UMKM justru terkontraksi 0,64%, ketika kredit korporasi tumbuh 12,06%. Ini menandakan bahwa peningkatan kapasitas intermediasi perbankan tidak otomatis menjelma menjadi akses kredit formal UMKM yang lebih baik. Indikator keberhasilan harus bergeser: dari volume penyaluran menuju perubahan kapasitas usaha—apakah UMKM lebih produktif, masuk rantai pasok, dan akhirnya mampu mengakses pembiayaan komersial secara mandiri.
Agenda Reformasi: Menjadikan Data Sebagai Jalan Masuk Kredit Formal
Jika kesimpulannya jelas bahwa agunan fisik bukan lagi pintu utama, maka agenda reformasi juga harus tegas. Pertama, regulator perlu mendorong bank memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun ekosistem digital pembiayaan UMKM, sebagaimana arah kebijakan yang sudah diatur dalam POJK tentang kemudahan akses pembiayaan. Kedua, standar penilaian risiko harus memasukkan penilaian arus kas UMKM, histori transaksi, dan posisi dalam rantai pasok sebagai faktor utama, bukan pelengkap.
Bagi pelaku usaha, digitalisasi tidak boleh berhenti pada punya akun media sosial atau aplikasi kasir. Data yang dihasilkan dari aktivitas harian harus disadari sebagai aset ekonomi yang bisa membuka akses kredit formal UMKM. Seperti disampaikan Hanif, pembiayaan harus diposisikan sebagai instrumen untuk mengubah kapasitas usaha, bukan tujuan akhir. Jika sistem keuangan berani berpindah dari agunan ke data, dan pelaku UMKM berani menata jejak transaksi mereka, kredit UMKM tanpa agunan konvensional akan menjadi keniscayaan, bukan pengecualian.
