Definisi Rapor Kinerja Kabinet dan Pesan Utama CELIOS
Rapor kinerja kabinet adalah penilaian sistematis terhadap capaian, kualitas kebijakan, dan tata kelola pemerintah dalam periode tertentu, yang mengukur sejauh mana janji politik, program prioritas, dan pengelolaan negara diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi warga, sekaligus menilai apakah kekuasaan dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan elite politik atau kelompok tertentu. Laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang disusun CELIOS memberi gambaran muram: rata-rata kinerja Kabinet Merah Putih hanya 2,9 dari skala 10. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahwa tata kelola pemerintah sedang berada di zona bahaya. Ketika ahli independen memberi nilai sedemikian rendah, pesan utamanya jelas: arah kebijakan perlu dikoreksi, bukan dirayakan.
Kontras Penilaian Ahli dan Publik: Negara Tidak Baik-baik Saja
Rapor kinerja kabinet Prabowo-Gibran menunjukkan jurang persepsi antara ahli dan masyarakat umum. CELIOS mencatat nilai rata-rata 2,9 dari 10 untuk kabinet berdasarkan penilaian ahli independen, sementara masyarakat umum masih memberi skor 4,7 dari 10. Untuk presiden, publik memberi 4,6, sedangkan ahli hanya 2,8; wakil presiden mendapat 4,9 dari publik dan 2,2 dari ahli. Sebanyak 69% responden ahli bahkan menempatkan kinerja pemerintahan di rentang nilai 1 hingga 3. Di ranah politik, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan, “dua tahun ini kondisi kita sedang tidak baik-baik saja” sambil menyoroti IHSG yang ambruk dan rupiah yang tertekan di atas 18.000 per dolar Amerika. Penilaian pemerintahan dua tahun ini, jika dibaca bersama, menggambarkan ketidaknyamanan yang meluas: dari ruang akademik hingga ruang politik.
Program Prioritas: MBG dan KDMP sebagai Cermin Buruk Tata Kelola
Jika ingin melihat masalah tata kelola pemerintah secara telanjang, cukup menengok dua program prioritas: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Di atas kertas, keduanya tampak pro-rakyat. Namun penilaian ahli menunjukkan sebaliknya. Sebanyak 87% responden ahli menginginkan MBG dihentikan; 50% ingin penghentian penuh, 37% meminta penghentian sementara untuk evaluasi menyeluruh. Hanya 4% yang mendukung kelanjutan dengan perbaikan tata kelola, pengawasan mutu, dan penganggaran. KDMP bahkan dinilai lebih bermasalah: 91% ahli menyatakan rancangan dan pelaksanaannya belum memadai untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa. Di kalangan masyarakat umum, 66% juga tidak setuju terhadap KDMP. Rapor kinerja kabinet di sini jelas: program besar bukan ukuran keberhasilan bila desain, pengawasan, dan akuntabilitas amburadul.
Isu Struktural: Harga Pangan, Hukum, dan Kebebasan Sipil
Di luar program unggulan, rapor kinerja kabinet Prabowo juga tercoreng oleh persoalan struktural yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Laporan CELIOS menyoroti harga kebutuhan pokok, lapangan kerja dan perlindungan pekerja, penegakan hukum, serta reformasi birokrasi sebagai bidang yang menuntut perbaikan segera. Penilaian pemerintahan tidak berhenti di ekonomi; tata kelola pemerintah dalam hal komunikasi publik, perlindungan kebebasan sipil, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum juga dinilai lemah. Dalam hal kebebasan sipil—kebebasan pers, berpendapat, berkumpul, dan berserikat—43% responden masyarakat menilai kebebasan itu tidak terlindungi, dengan 10% menyebutnya sangat tidak terlindungi. Kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum hanya berada di rata-rata 4,7 dari 10, dan 50% responden memberi nilai 1 hingga 4. Ini bukan sekadar catatan pinggir; ini adalah indikasi bahwa fondasi negara hukum sedang retak.
Evaluasi Dua Tahun: Dari Alarm Menuju Agenda Perbaikan
Dua tahun pemerintahan adalah momen ideal untuk berhenti sejenak dan membaca rapor kinerja kabinet dengan jujur. CELIOS secara tegas menyimpulkan perlunya koreksi arah kebijakan, terutama dalam perencanaan program, pengelolaan anggaran, transparansi evaluasi, dan akuntabilitas hasil kebijakan. Di sisi lain, Djarot mengingatkan agar evaluasi dua tahun tidak berubah menjadi ajang menyenangkan pemerintah, melainkan ruang untuk kritik konstruktif terhadap kebijakan yang belum memiliki tata kelola baik. Penilaian pemerintahan yang keras ini seharusnya dibaca sebagai alarm, bukan serangan politik semata. Jika pemerintah memilih defensif dan menolak koreksi, skor 2,9 dari 10 akan menjadi gejala awal kemunduran yang lebih dalam. Agenda ke depan mestinya jelas: benahi tata kelola, buka data, perkuat perlindungan kebebasan sipil, dan jadikan rapor buruk ini titik balik, bukan akhir cerita.
