Makna Nilai 2,9: Alarm Serius bagi Kinerja Kabinet
Survei kinerja pemerintah adalah proses sistematis untuk mengukur persepsi publik dan ahli terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program, dan tata kelola dalam periode tertentu, yang hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi arah pemerintahan dan kualitas pelayanan negara kepada warga. Laporan evaluasi kabinet dua tahun yang disusun lembaga riset CELIOS menunjukkan nilai rata-rata kinerja Kabinet Merah Putih hanya 2,9 dari skala 10 berdasarkan penilaian ahli. Angka ini bukan sekadar rapor buruk, melainkan sinyal bahwa fondasi kebijakan dan pelaksanaannya dipandang lemah oleh kalangan yang menguasai isu ekonomi, hukum, dan tata kelola. Lebih mengkhawatirkan lagi, mayoritas responden ahli, yakni 69%, memberi nilai hanya di rentang 1 hingga 3 terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini menunjukkan ketidakpuasan yang bersifat struktural, bukan sekadar keluhan sesaat.
Kontras Tajam: Penilaian Ahli vs Kepuasan Publik Pemerintahan
Meski penilaian ahli sangat rendah, survei kinerja pemerintah juga memperlihatkan bahwa masyarakat umum masih memberi skor sedikit lebih tinggi. Berdasarkan penilaian masyarakat, nilai rata-rata rapor dua tahun Kabinet Prabowo-Gibran adalah 4,7 dari 10. Untuk Presiden Prabowo Subianto, masyarakat memberi nilai 4,6, sementara kelompok ahli hanya 2,8. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat 4,9 dari publik, tetapi hanya 2,2 dari ahli. Kontras ini penting: kepuasan publik pemerintahan tampak moderat, namun kalangan ahli menilai arah kebijakan jauh dari memadai. Ketika 69% ahli memberi nilai 1–3 terhadap kinerja pemerintahan, itu menandakan kritik mendalam terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas kebijakan, meski sebagian warga masih melihat ada upaya yang patut diapresiasi.
Kebijakan Pemerintah dan Stres Publik: Rapor Psikologis yang Buruk
Dimensi paling mengganggu dari survei ini adalah dampak kebijakan pemerintah terhadap kesehatan mental warga. Berdasarkan survei yang melibatkan 1.142 responden, 75 persen mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Ini bukan angka kecil; ini adalah rapor psikologis yang buruk. Ketika kebijakan pemerintah stres menjadi fenomena luas, artinya komunikasi, konsistensi, dan rasa keadilan dalam kebijakan gagal menenangkan masyarakat. Laporan CELIOS juga mencatat persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja dan perlindungan pekerja, penegakan hukum, serta reformasi birokrasi sebagai bidang yang paling mengganggu kepercayaan publik. Di sisi lain, perlindungan kebebasan sipil dinilai lemah: 43% responden menyatakan kebebasan pers, berpendapat, berkumpul, dan berserikat tidak terlindungi. Kombinasi tekanan ekonomi dan rasa tidak aman secara politik sangat mungkin menjadi sumber utama stres kolektif ini.
Program Prioritas: Besar Anggaran, Minim Kepercayaan
Survei CELIOS tidak hanya menilai figur presiden, wakil presiden, dan kabinet, tetapi juga menguji kualitas program prioritas pemerintah. Hasilnya keras. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu sorotan utama: 87% responden ahli menginginkan program ini dihentikan, baik sepenuhnya maupun sementara untuk evaluasi menyeluruh. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga mendapat penilaian negatif; 91% ahli menyatakan tidak setuju bahwa rancangan dan pelaksanaannya memadai untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Laporan menyoroti besarnya anggaran program prioritas yang tidak diimbangi keterbukaan informasi mengenai pemantauan, evaluasi, dan dampaknya bagi masyarakat. Intinya, nilai kinerja kabinet yang rendah tidak lepas dari persepsi bahwa program besar lebih sibuk menghabiskan anggaran daripada menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan warga.
Respons Gibran dan Jalan Keluar: Evaluasi Serius, Bukan Sekadar Retorika
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi hasil survei evaluasi dua tahun pemerintahan saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Senayan. Ia menyatakan menghargai setiap hasil survei, kajian, maupun kritik yang disampaikan masyarakat dan lembaga independen, dan menyebut semuanya sebagai bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri. Pernyataan ini tepat secara normatif, tetapi tantangannya adalah mengubah kritik menjadi koreksi nyata. Laporan CELIOS menyimpulkan perlunya koreksi terhadap arah kebijakan pemerintah, terutama dalam perencanaan program, pengelolaan anggaran, transparansi evaluasi, dan akuntabilitas hasil kebijakan. Jika pemerintah hanya menjawab dengan retorika tanpa perubahan konkret di bidang harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, penegakan hukum, dan kebebasan sipil, maka nilai 2,9 dari 10 akan menjadi simbol stagnasi, bukan titik balik. Kesimpulannya, jalan keluar menuntut keberanian mengakui kegagalan dan merombak cara bekerja, bukan sekadar mengelola persepsi.
