Laut Batam Bukan Kavling Pribadi: Alarm untuk Tata Kelola Maritim
Pengkaplingan laut Batam adalah praktik penguasaan ruang laut yang semestinya menjadi ruang publik oleh pihak tertentu melalui penetapan kavling atau hak pemanfaatan, sering kali tanpa pemenuhan prosedur perizinan ruang laut, persetujuan lingkungan, dan persyaratan teknis lain, sehingga mengancam kepentingan masyarakat luas dan kedaulatan negara atas aset maritim strategis.
Laut Batam yang selama ini dikenal sebagai ruang publik kini menjadi sorotan karena dugaan kawasan laut dikapling tanpa prosedur perizinan yang semestinya. Ini bukan sekadar polemik izin, melainkan pertanyaan mendasar: sejak kapan laut boleh diperlakukan seperti lahan kavling perumahan? Ketika ruang laut dikuasai segelintir pihak, publik kehilangan akses, nelayan terpinggirkan, dan negara tampak gagap mengontrol asetnya sendiri. Dugaan maraknya pengkaplingan laut Batam tanpa prosedur resmi harus dibaca sebagai alarm keras bahwa tata kelola maritim saat ini lemah, terfragmentasi, dan terlalu mudah ditembus praktik ilegal. Jika alarm ini diabaikan, kasus Batam hanya akan menjadi contoh pertama dari rangkaian konflik serupa di wilayah lain.
DPR: Negara Jangan Kecolongan Lagi di Laut Strategis
Reaksi politik datang cepat. Anggota Komisi II DPR Aus Hidayat Nur menyoroti langsung pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid soal dugaan pengkaplingan laut Batam. Pesannya tegas: negara tidak boleh mengulangi kesalahan penguasaan kawasan laut yang pernah menjadi sorotan publik pada 2025. Laut bukan kavling pribadi; ia ruang publik yang harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
DPR menuntut lebih dari sekadar membongkar hasil akhir pengkaplingan. Yang disorot adalah rantai penuh: siapa mengajukan, siapa memproses, dan siapa memberi persetujuan, terutama bila Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), persetujuan lingkungan, dan proses reklamasi belum tuntas. Transparansi disebut sebagai kunci agar persoalan tidak terus berulang. Kalimat penutup yang seharusnya menggelitik nurani eksekutif adalah ini: negara jangan sampai baru bergerak setelah laut terlanjur dikapling; pengawasan harus hadir sebelum polemik meledak. Jika seruan ini kembali diabaikan, maka kegagalan bukan lagi kecolongan, melainkan pilihan.
Fragmentasi Perbatasan: Celah Ilegal dan Biaya Sosial untuk Publik
Kasus pengkaplingan laut Batam hanya gejala dari penyakit struktural yang lebih dalam: fragmentasi tata kelola perbatasan dan maritim. Dalam sistem yang masih terfragmentasi, tiap lembaga berjalan dengan jalurnya sendiri-sendiri. Hasilnya bukan hanya tumpang tindih kewenangan, tetapi juga ruang abu-abu tempat praktik ilegal bertumbuh. Ketika satu institusi menganggap urusan selesai, institusi lain bisa mengeluarkan izin tanpa melihat gambaran utuh.
Dampaknya terasa langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kawasan laut yang seharusnya ruang publik kini berpotensi tertutup dan meminggirkan akses warga. Di pelabuhan, pelaku usaha dipaksa mengulang pengisian data untuk banyak lembaga, sementara saat barang tertahan, tidak jelas instansi mana yang sedang memproses. Fragmentasi perbatasan nasional tidak hanya menciptakan ketidakefisienan operasional, tetapi juga membuka celah penyalahgunaan kewenangan. Selama data, keputusan, dan pengawasan tidak terhubung, pengkaplingan ilegal akan selalu menemukan jalan, dan publik yang menanggung biaya sosialnya.
NBEGS dan Mimpi Sistem Pelabuhan Terintegrasi
Di tengah kekacauan ini, Indonesian Audit Watch (IAW) menawarkan satu gagasan yang layak diseriuskan: National Border Economic Governance System (NBEGS), sebuah tata kelola nasional untuk mengintegrasikan seluruh proses perlintasan barang di pintu-pintu ekonomi. NBEGS bukan lembaga baru, melainkan penghubung data, keputusan, risiko, pelayanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban antarlembaga yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan ekonomi.
Intinya adalah sistem pelabuhan terintegrasi yang berjalan dengan prinsip single submission, di mana pelaku usaha cukup menyampaikan satu set data yang dapat digunakan berbagai lembaga sesuai kewenangannya. Prinsip once-only menegaskan negara tidak boleh meminta informasi yang sama berulang kali bila data sudah sah dan dapat dipertukarkan. Intervensi berbasis risiko mengarahkan pemeriksaan hanya pada transaksi, barang, perusahaan, atau jaringan berisiko. "Prinsip lainnya adalah pemisahan kekuasaan di dalam administrasi," ujar Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus. Desain ini menjaga agar integrasi tidak berubah menjadi pemusatan kekuasaan: lembaga tetap memegang kewenangan sektoral, tetapi proses dan keputusan mereka wajib terhubung dalam satu kerangka tata kelola.
Reformasi Tata Kelola Maritim sebagai Agenda Kedaulatan
Yang dipertaruhkan dalam kasus pengkaplingan laut Batam bukan hanya legalitas izin, tetapi otoritas negara atas ruang maritimnya. Dugaan maraknya pengkaplingan tanpa prosedur resmi seharusnya menjadi momentum pembenahan tata kelola perizinan ruang laut. Pengelolaan ruang laut, terutama di wilayah strategis seperti Batam, harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, kepercayaan publik runtuh dan aset negara perlahan dialihkan ke kepentingan sempit.
Aus Hidayat Nur mendorong Kementerian ATR/BPN bersama kementerian dan lembaga lain memperkuat pengawasan dan integrasi data perizinan ruang laut. Di sisi lain, IAW menunjukkan bahwa fragmentasi perbatasan hanya bisa diatasi bila ada satu sistem tata kelola nasional yang menghubungkan proses, data, dan pengawasan dalam kerangka sistem pelabuhan terintegrasi. Jalan keluarnya jelas: berhenti mengelola laut dengan pola tambal-sulam. Negara harus berani menggabungkan disiplin hukum, integrasi data, dan akuntabilitas lintas lembaga. Jika tidak, setiap skandal baru di laut hanya akan menjadi pengingat pahit bahwa kedaulatan bisa bocor, bukan karena serangan dari luar, tetapi karena kelalaian di dalam.
