Pengawasan publik jadi bagian dari mutu program
Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah keterlibatan masyarakat dalam memeriksa operasional dapur dan mutu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, agar pelaksanaan program dapat dinilai sekaligus diperbaiki. Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang pengawasan itu bagi masyarakat, bukan hanya bagi petugas pemerintah. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan dorongan tersebut dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Arah kebijakan ini tepat: program yang menyentuh kebutuhan sehari-hari siswa tak seharusnya dinilai hanya melalui laporan internal. Orang tua siswa, petugas posyandu, guru, dan kepala sekolah dapat melihat atau mengecek dapur Makan Bergizi Gratis serta menyampaikan catatan, masukan, dan evaluasi tentang operasional maupun menu. Keterlibatan mereka memperluas pengawasan hingga ke orang-orang yang dekat dengan penerima manfaat. Namun, membuka pintu pengawasan baru bermakna jika laporan didengar dan ditindaklanjuti.
Posyandu dan orang tua membawa sudut pandang langsung
Pelibatan warga bukan sekadar simbol keterbukaan. Orang tua dapat menyampaikan pengamatan tentang makanan yang diterima anak, sementara petugas posyandu dapat menjadi penghubung yang memahami kebutuhan gizi di lingkungan setempat. Guru dan kepala sekolah pun berada dekat dengan siswa dan dapat memberi masukan mengenai pelaksanaan di sekolah. Dengan demikian, hubungan antara posyandu dan MBG berpotensi memperkaya penilaian yang mungkin tak tertangkap oleh pemeriksaan administratif saja.
Sudaryono menegaskan bahwa publik seluas-luasnya dapat mengawasi dan memeriksa dapur, serta BGN akan menindaklanjuti masukan untuk melakukan perbaikan. Pernyataan itu penting karena pengawasan yang tersebar dapat menangkap persoalan pada menu maupun proses kerja lebih cepat. BGN juga menyediakan Radar MBG agar masyarakat dapat melihat menu hari berjalan, penerima manfaat, penanggung jawab dapur, dan kandungan gizi. Akses informasi tersebut membuat masukan warga lebih terarah, bukan hanya berdasarkan dugaan.
Teknologi dan inspeksi harus melengkapi pengawasan warga
Pengawasan langsung perlu ditopang mekanisme yang memastikan temuan tidak berhenti sebagai keluhan. BGN menyebut telah memasang CCTV di 70 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan rencana memperluasnya secara bertahap hingga 300 SPPG dan terus menambah jangkauan. Targetnya, kamera yang terhubung ke pusat BGN terpasang di 5.000–10.000 SPPG hingga akhir 2026. Kamera ditujukan untuk memantau proses pengolahan dan penyajian agar sesuai standar.
BGN juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kepala daerah dan perangkatnya melakukan inspeksi mendadak ke dapur, menilai kondisi fasilitas serta kapasitasnya memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Perangkat teknologi dan sidak dapat membantu, tetapi tidak menggantikan penilaian orang yang berinteraksi langsung dengan anak dan layanan setempat. Pengawasan yang kuat membutuhkan jalur pengaduan yang bisa digunakan, evaluasi yang terbuka, dan tindak lanjut yang terlihat.
Keterbukaan harus dibuktikan dengan tindak lanjut
Dua pernyataan Sudaryono menegaskan satu pesan: pengawasan MBG harus dilakukan oleh banyak pihak, dari keluarga dan sekolah hingga posyandu serta pemerintah daerah. Perluasan pengawas memperbesar peluang untuk menemukan masalah pada dapur maupun menu, tetapi jumlah pihak yang terlibat saja tidak menjamin mutu. BGN perlu memastikan laporan masyarakat ditangani serius dan hasil perbaikannya dapat diketahui.
Pada akhirnya, keterbukaan bukan sekadar izin untuk melihat dapur. Ia harus menjadi siklus yang jelas: warga mengamati, menyampaikan temuan, dan mendapat kepastian bahwa masukan diproses. Jika BGN menjalankan komitmen tindak lanjut itu bersama pengawasan teknologi dan inspeksi daerah, keterlibatan publik dapat menjadi pengaman nyata bagi kualitas program. Jika tidak, ajakan mengawasi berisiko tinggal sebagai pernyataan tanpa dampak.
