Pengawasan dimulai dari warga yang menerima manfaat
Pengawasan dapur MBG adalah pemeriksaan oleh masyarakat dan pemerintah terhadap kondisi dapur, proses pengolahan makanan, serta menu yang disajikan kepada penerima manfaat. Langkah ini penting karena mutu program makan bergizi tidak cukup dinilai dari makanan yang sampai ke siswa; cara makanan disiapkan dan kandungan gizinya juga harus diperhatikan. Pada Kamis, 29 Oktober 2026, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan bahwa orang tua siswa, petugas posyandu, guru, dan kepala sekolah dipersilakan mengecek dapur serta menyampaikan masukan atau laporan. Pelibatan itu patut didukung: orang-orang yang dekat dengan penerima manfaat dapat melihat masalah yang mungkin luput dari pemeriksaan administratif. Namun, keterbukaan hanya berarti jika catatan warga ditanggapi dan diikuti perbaikan, bukan sekadar dihimpun.
Pengawasan ini menjadi prioritas BGN sejak Sudaryono mulai memimpin lembaga tersebut pada 22 Juli 2026. Cakupannya melampaui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): warga juga dapat menilai menu dan kecukupan informasi gizinya. Pemerintah daerah pun disiapkan untuk memeriksa standar fasilitas serta kapasitas produksi dapur. Dengan banyak mata yang mengamati, pengelola mendapat dorongan untuk menjelaskan bagaimana layanan dijalankan. Tetapi pembagian peran perlu jelas agar laporan masyarakat, pemeriksaan pemerintah daerah, dan tindak lanjut BGN saling melengkapi, bukan saling melempar tanggung jawab.
Informasi, aduan, dan kamera untuk memperkuat pemantauan
Tiga sarana yang disebut BGN mengisi fungsi berbeda: Radar MBG membuka informasi, hotline pengaduan MBG menyediakan jalur laporan, sedangkan CCTV dapur MBG berbasis kecerdasan buatan membantu memantau proses. Diluncurkan beberapa hari setelah Sudaryono dilantik, Radar MBG memungkinkan masyarakat melihat menu pada hari berjalan, penerima manfaat, kepala dapur yang bertanggung jawab, dan kandungan gizi makanan. Informasi semacam ini membuat pengawasan lebih terarah: orang tua dapat membandingkan menu yang diumumkan dengan makanan yang diterima anak, lalu menyampaikan keluhan melalui hotline bila ada ketidaksesuaian. Nilainya bukan pada banyaknya kanal, melainkan pada kemudahan akses dan kejelasan tindak lanjut.
CCTV yang terhubung dengan kantor pusat dan dilengkapi AI ditujukan untuk membantu mendeteksi praktik pengolahan yang tidak sesuai standar kebersihan, seperti bahan makanan diletakkan di lantai atau petugas mengolah makanan tanpa sarung tangan. Kamera dapat memperluas pemantauan, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan manusia: konteks kejadian tetap perlu dinilai dan temuan perlu diverifikasi sebelum ditindaklanjuti. Menurut Sudaryono, CCTV telah terpasang di 70 SPPG; jumlahnya direncanakan naik menjadi 300 dan diperluas bertahap, dengan target pemasangan terhubung ke kantor pusat di 5.000 hingga 10.000 SPPG sampai akhir 2026. Skala itu menjanjikan jangkauan lebih luas, tetapi ukuran keberhasilannya adalah masalah yang ditemukan dan diperbaiki.
Aduan harus berujung pada perbaikan
BGN menyatakan laporan dan masukan publik akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi layanan. Komitmen tersebut penting, sebab kanal pengaduan yang tidak memberi kabar tentang hasilnya hanya memindahkan beban kepada pelapor. Agar pengawasan warga menghasilkan perubahan, masyarakat perlu mengetahui cara menyampaikan temuan, sementara lembaga perlu mencatat, memeriksa, dan menjelaskan tindak lanjutnya. Pemeriksaan pemerintah daerah terhadap standar fasilitas dan kapasitas dapur juga dapat menambah lapisan akuntabilitas. Bila temuan tentang kebersihan, proses memasak, atau menu berulang, respons seharusnya tidak berhenti pada satu dapur, tetapi menjadi bahan evaluasi tata kelola yang lebih luas.
BGN juga menyebut pembenahan aturan pelaksanaan, termasuk menambahkan ketentuan yang belum ada dan memperbaiki aturan yang dinilai keliru. Ini langkah yang tepat, karena pengawasan baru efektif bila ada standar yang jelas untuk menilai dapur dan kualitas layanan. Pelibatan orang tua, guru, petugas posyandu, serta penggunaan Radar MBG, hotline, dan CCTV berbasis AI dapat membantu membuka masalah yang sebelumnya tidak terlihat. Namun, teknologi dan partisipasi bukan pengganti tanggung jawab lembaga. Kesimpulannya, pengawasan publik layak menjadi bagian tetap dari MBG—dengan laporan yang ditangani secara nyata, standar yang diperjelas, dan perbaikan menu yang bisa dirasakan penerima manfaat.
