Kesepakatan terlambat, waktu penyusunan menyempit
KUA-PPAS adalah dokumen kesepakatan pemerintah daerah dan DPRD yang menetapkan kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Di Kalimantan Timur, dokumen untuk tahun anggaran 2027 baru ditandatangani pada 19 November, sekitar tiga bulan setelah tenggat regulasi pada minggu kedua Agustus. Keterlambatan ini bukan soal tanggal semata: tahap berikutnya, penyusunan RAPBD Kaltim, kini harus dikerjakan dalam waktu yang jauh lebih sempit. Pemprov dan DPRD menyepakati proyeksi pendapatan Rp12,76 triliun dan belanja Rp13,74 triliun. Angka itu menjadi pijakan pembahasan lanjutan, bukan alasan untuk menganggap pekerjaan sudah selesai. Kesepakatan KUA-PPAS Kaltim baru membuka jalan bagi rancangan APBD; percepatan pembahasan berikutnya harus tetap memberi ruang untuk pemeriksaan dan kejelasan proses.

Lima perubahan jadwal memicu pertanyaan prosedur
Rangkaian penundaan membuat rapat paripurna Kaltim menjadi sorotan. Anggota Badan Anggaran DPRD, M. Darlis Pattalongi, mencatat agenda penandatanganan telah mengalami perubahan jadwal lima kali. Ia menyampaikan interupsi pada rapat 18 November, setelah agenda kembali digeser ke hari berikutnya, meski pembahasan Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah disebut telah mencapai kesepakatan pada malam sebelumnya. Darlis juga mempertanyakan landasan prosedur: ia mengatakan agenda penandatanganan tidak tercantum dalam jadwal Badan Musyawarah yang dimilikinya dan meminta dasar pelaksanaan paripurna diperjelas sebelum dokumen diteken. Keberatan itu layak dijawab secara terbuka. Kepatuhan administratif bukan urusan kecil yang bisa dikesampingkan demi mengejar kalender; kejelasan agenda dan catatan resmi membantu menjaga pertanggungjawaban lembaga.

Alasan penundaan perlu dijelaskan
Ada beberapa penjelasan atas perubahan jadwal, tetapi penjelasan itu belum menghapus kebutuhan akan pertanggungjawaban yang terang. Pemprov sebelumnya meminta penjadwalan ulang, antara lain karena penyelesaian administrasi anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pada penundaan berikutnya, pimpinan DPRD menyebut penyesuaian agenda dan sinkronisasi waktu antara pihak legislatif dan eksekutif; Ketua DPRD juga merujuk pada kegiatan serta kondisi mendesak. Namun, alasan yang tersebar tidak menggantikan jawaban terperinci yang diminta Darlis dari tim anggaran pemerintah daerah: apa yang membuat KUA-PPAS baru dibawa ke paripurna pada November? Pertanyaan itu penting karena jadwal kesepakatan rancangan KUA dan PPAS diatur paling lambat minggu kedua Agustus. Menyebut masih tersedia tenggat persetujuan APBD sampai 30 November tidak dengan sendirinya menjelaskan keterlambatan tahap sebelumnya.
Kejar RAPBD tanpa mengorbankan ketelitian
Setelah penandatanganan pada 19 November, Banggar DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah harus mempercepat pembahasan RAPBD 2027. Persetujuan bersama rancangan Perda APBD ditargetkan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai; sumber menyebut batas waktu yang tersisa adalah 30 November 2026. Waktu yang mepet menuntut koordinasi lebih disiplin, bukan sekadar menumpuk agenda rapat. Darlis mengingatkan adanya konsekuensi administratif apabila pengesahan terlambat, sementara pimpinan DPRD menyatakan proses masih berada dalam koridor aturan dan mengacu pada tata tertib dewan. Kedua hal itu harus diuji lewat tahapan yang transparan dan dokumentasi yang rapi. Kesimpulannya, mengejar anggaran Kaltim 2027 memang mendesak, tetapi kecepatan tidak boleh menjadi pengganti kepastian prosedur. Pemprov dan DPRD perlu menuntaskan RAPBD tepat waktu sekaligus menjelaskan mengapa proses KUA-PPAS berulang kali bergeser.






