Percepatan untuk mengejar tenggat
RAPBD Batam 2027 adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah kota yang merinci rencana pendapatan dan belanja untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik. Ketepatan pembahasannya penting agar prioritas warga tidak tertunda oleh proses anggaran yang meleset dari jadwal. Banggar DPRD Batam mempercepat pematangan rancangan itu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan target pembahasan selesai dan RAPBD disahkan sebelum akhir November 2026.
Langkah tersebut bukan sekadar mengejar tenggat administratif. Rapat koordinasi Banggar dan TAPD berlangsung pada Senin, 16 November 2026, dipimpin Koordinator Banggar sekaligus Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra. Dengan waktu yang terbatas, percepatan harus dibarengi pemeriksaan yang sungguh-sungguh: keputusan yang dibuat sekarang akan menentukan apakah anggaran daerah Batam menjawab kebutuhan nyata atau hanya menuntaskan dokumen tepat waktu.
Angka besar perlu diuji manfaatnya
Pembahasan anggaran Batam melibatkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Di antaranya, perangkat yang menangani kesehatan dan pendidikan, RSUD Embung Fatimah, infrastruktur, perumahan, kebencanaan, sosial, ketenagakerjaan, serta pertanahan. Kehadiran banyak OPD menunjukkan luasnya agenda, tetapi ukuran keberhasilan rapat bukan jumlah usulan yang dibahas. Setiap alokasi perlu ditautkan pada kebutuhan, sasaran kegiatan, dan manfaat yang bisa dirasakan warga.
Aweng menyebut anggaran pendidikan dan kesehatan tergolong besar karena mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga membutuhkan pembahasan lebih mendalam. Ia juga menegaskan, “Kita ingin memastikan setiap program yang diusulkan memiliki perencanaan yang jelas, kebutuhan yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.” Penekanan ini tepat: besarnya alokasi bukan alasan untuk melonggarkan pengawasan. Sebaliknya, semakin besar anggaran, semakin kuat pula alasan untuk meminta dasar perhitungan dan target yang terang.
Tenggat harus diiringi ketelitian
Banggar meminta OPD menjelaskan setiap usulan secara rinci, termasuk dasar kebutuhan dan target yang hendak dicapai. Koordinasi dengan TAPD diperlukan agar persoalan substansial tidak tertinggal, sementara usulan yang perlu diperbaiki dapat segera dikomunikasikan. Ini bagian penting dari percepatan: proses yang lebih cepat hanya berguna jika pertanyaan kritis tetap diajukan dan penyesuaian tidak diabaikan.
Setelah materi anggaran dirampungkan, Banggar berharap pembahasan berlanjut ke rapat paripurna DPRD Kota Batam sesuai jadwal, dengan target pengesahan sebelum akhir November 2026. Bagi warga, mutu proses ini akan terasa melalui layanan dasar dan prioritas pembangunan yang didanai. Kesimpulannya, mengejar waktu memang perlu, tetapi ukuran keberhasilan RAPBD Batam 2027 bukan hanya pengesahan sebelum tenggat: anggaran harus terukur, sesuai kemampuan daerah, dan memberi manfaat yang jelas bagi masyarakat.






