Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Lima Kali Tertunda, Kesepakatan Anggaran Akhirnya Tercapai

Lima Kali Tertunda, Kesepakatan Anggaran Akhirnya Tercapai
Minat|Asia Tenggara

Kesepakatan datang setelah penundaan berulang

KUA-PPAS adalah dokumen yang merumuskan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon belanja sementara sebagai dasar penyusunan APBD, sehingga kesepakatannya menjadi tahap penting sebelum rancangan anggaran daerah dibahas lebih lanjut. DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya menandatangani KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-36 di Gedung Utama DPRD, Kamis, 19 November 2026. Namun, tercapainya kesepakatan tidak menghapus catatan tentang proses yang tersendat. Anggota Badan Anggaran DPRD, M. Darlis Pattalongi, menyebut agenda paripurna penandatanganan telah berubah jadwal lima kali. Angka itu lebih dari sekadar urusan kalender: ketika tahapan penting terus bergeser, lembaga yang mengelola anggaran daerah Kaltim perlu menjelaskan penyebabnya secara terbuka. Kesepakatan pada November memang membuka jalan bagi proses berikutnya, tetapi ketepatan waktu dan kejelasan prosedur tetap menjadi ukuran akuntabilitas.

Lima Kali Tertunda, Kesepakatan Anggaran Akhirnya Tercapai

Darlis mempertanyakan jadwal dan dasar prosedur

Keberatan Darlis bukan hanya soal rapat yang berkali-kali mundur. Dalam rapat paripurna pada 19 November, ia menyatakan tidak menemukan agenda penandatanganan tersebut dalam jadwal Badan Musyawarah yang dimilikinya dan meminta pimpinan dewan memastikan landasan pelaksanaan rapat sebelum dokumen disahkan. Pertanyaan itu patut dijawab, sebab kepastian agenda merupakan bagian dari tertib pengambilan keputusan, bukan formalitas yang boleh dilewati ketika pembahasan sudah selesai. Darlis juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjelaskan mengapa KUA-PPAS baru dibawa ke paripurna pada November. Sehari sebelumnya, ia telah menginterupsi rapat setelah agenda yang dijadwalkan pada 18 November kembali bergeser keesokan harinya; ia mengatakan pembahasan Banggar dan TAPD disebut sudah mencapai kesepakatan pada malam sebelumnya. Dengan demikian, keterlambatan dan prosedur sama-sama memerlukan jawaban resmi.

Lima Kali Tertunda, Kesepakatan Anggaran Akhirnya Tercapai

Alasan penundaan tidak menghapus keterlambatan

Sebagian perubahan jadwal dikaitkan dengan penyelesaian administrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI). Penundaan lain disebut dipengaruhi penyesuaian agenda dan sinkronisasi waktu antara DPRD dengan pemerintah provinsi. Penjelasan itu memberi konteks, tetapi belum cukup untuk menutup pertanyaan tentang mengapa proses sampai sejauh ini melampaui jadwal. Aturan yang dikutip dalam pemberitaan menetapkan kesepakatan rancangan KUA dan PPAS paling lambat pada minggu kedua Agustus; penandatanganan 19 November berarti mundur sekitar tiga bulan. Keterlambatan tersebut membuat ruang bagi tahapan berikutnya semakin sempit. Darlis juga mengingatkan adanya konsekuensi administratif bila persetujuan APBD tidak tuntas sesuai tenggat yang berlaku. Dalam urusan publik, alasan teknis harus disertai penjelasan tentang langkah pencegahan agar hambatan serupa tidak berulang.

Tahap berikutnya menuntut ketepatan waktu

Penandatanganan akhirnya mengakhiri kebuntuan jadwal, bukan pekerjaan penyusunan APBD Kaltim 2027. Kesepakatan KUA-PPAS menjadi pijakan bagi DPRD dan pemerintah provinsi untuk melanjutkan penyusunan rancangan APBD sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Pada saat kesepakatan ditandatangani, keduanya masih memiliki waktu hingga 30 November 2026 untuk menuntaskan persetujuan APBD. Batas waktu yang dekat membuat tindak lanjut perlu berjalan tertib dan terukur, sementara pertanyaan Darlis tentang agenda Banmus dan sebab keterlambatan semestinya dijawab dalam catatan serta penjelasan kelembagaan. Kesepakatan pada November adalah kemajuan yang diperlukan, tetapi bukan alasan untuk menganggap rangkaian penundaan sebagai perkara kecil. Ukuran keberhasilan kini bukan hanya dokumen yang ditandatangani, melainkan juga apakah tahap selanjutnya diselesaikan tepat waktu dan dengan prosedur yang jelas.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!