Integritas perlu diajarkan sebagai kebiasaan
Pendidikan antikorupsi di sekolah adalah upaya membangun pengetahuan, sikap, dan kebiasaan agar pelajar jujur, bertanggung jawab, serta menolak kecurangan dalam kehidupan sehari-hari. Nilainya baru bermakna ketika tidak berhenti sebagai materi sosialisasi, tetapi tampak dalam keputusan kecil yang dibuat siswa setiap hari. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya menyampaikan penyuluhan hukum dan edukasi antikorupsi kepada siswa SMPN 2 Surabaya. Kasi Intel I Made Agus Mahendra Iswara menekankan bahwa integritas bukan hanya soal memahami tindak pidana, melainkan juga soal membiasakan perilaku benar. Contohnya konkret: tidak menyontek, mengerjakan tugas secara mandiri, menaati aturan, dan tidak mengambil yang bukan haknya. Pendekatan ini tepat karena hukum terasa dekat ketika dikaitkan dengan pengalaman siswa. Namun, satu sesi penyuluhan tidak akan cukup jika kebiasaan di kelas justru memberi toleransi pada kecurangan.
Kejaksaan mengaitkan hukum dengan tanggung jawab
Di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Empat Lawang menggelar Kampanye Antikorupsi pada 28 Oktober 2026. Kegiatan yang disampaikan personel Bidang Intelijen itu menargetkan peningkatan pemahaman hukum sekaligus kesadaran integritas pelajar. Kekuatan pendekatan kejaksaan ialah menjelaskan bahwa perilaku koruptif tidak terbatas pada penyalahgunaan uang negara. Ketidakjujuran, penyalahgunaan kepercayaan, pelanggaran aturan, dan sikap tidak bertanggung jawab juga bertentangan dengan integritas. Pesan ini membantu siswa mengenali pola pikir yang bisa tumbuh menjadi pelanggaran lebih besar. Kejaksaan juga melihat edukasi sejak dini sebagai langkah preventif yang perlu berkelanjutan. Itu berarti kampanye semestinya menjadi awal kerja bersama, bukan acara yang selesai ketika pemateri meninggalkan sekolah. Sinergi dengan satuan pendidikan dapat menjaga agar pemahaman hukum diterjemahkan menjadi iklim belajar yang tertib dan adil.
Kampus mengukur pemahaman, pemerintah mendorong penularan nilai
Kelompok mahasiswa Telkom University memilih jalur pendidikan karakter sekaligus penelitian di SMPN 13 Bandung. Mereka mengenalkan sembilan nilai antikorupsi: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kegiatan pada 30 Oktober 2026 melibatkan 60 siswa kelas VIII; hasil kuesioner menunjukkan pemahaman tentang kejujuran dan tanggung jawab rata-rata mencapai 85%. Angka tersebut memberi petunjuk, bukan bukti bahwa perilaku siswa telah berubah. Nilai integritas siswa perlu dinilai juga dari praktiknya, misalnya kejujuran saat ujian dan tanggung jawab dalam tugas kelompok. Keunggulan pendekatan kampus adalah sifatnya yang interaktif dan terukur; hasil penelitian diharapkan menjadi bahan refleksi dan rekomendasi untuk pendidikan karakter berkelanjutan. Sementara itu, DWP Inspektorat Jakarta Timur menyosialisasikan nilai antikorupsi kepada siswa kelas VII, VIII, dan OSIS SMPN 7 Jakarta pada 29 Oktober 2026. Dengan rumus “Jumat Bersepeda KK”, sembilan nilai diingatkan sebagai bekal dari keluarga hingga sekolah, lalu diharapkan dibagikan kepada teman sebaya.
Sekolah harus mengubah pesan menjadi budaya
Keempat pendekatan saling melengkapi: kejaksaan membawa pemahaman hukum, kampus menguji pengetahuan dan menghubungkannya dengan contoh, sedangkan pemerintah daerah memperluas sosialisasi serta mendorong siswa menjadi penyebar nilai. Namun, sekolah memegang peran paling menentukan karena di sanalah pelajar berulang kali menghadapi pilihan untuk jujur atau curang. Karena itu, pendidikan antikorupsi sekolah sebaiknya tidak bergantung pada kunjungan narasumber. Guru dan pengelola sekolah perlu memastikan aturan berlaku konsisten, tugas dikerjakan secara mandiri, dan kecurangan ditangani secara adil. Dengan cara itu, edukasi antikorupsi pelajar dan penyuluhan hukum sekolah menjadi bagian dari pengalaman nyata, bukan sekadar istilah dalam acara. Kesimpulannya, integritas tidak tumbuh dari hafalan sembilan nilai saja. Ia terbentuk ketika pesan kejaksaan, kampus, dan pemerintah diperkuat oleh praktik sekolah setiap hari—mulai dari tidak menyontek sampai berani menolak penyalahgunaan kepercayaan.
