Pencegahan dimulai dengan bekal yang bisa dipakai siswa
Pencegahan radikalisme di sekolah adalah upaya membekali pelajar agar mampu mengenali ajakan kekerasan, menilai informasi secara kritis, dan mencari bantuan ketika menghadapi pengaruh yang mengancam diri maupun orang lain. Bekal itu tak cukup berupa larangan: siswa perlu memahami cara pengaruh menyebar, terutama melalui ruang digital yang mereka gunakan setiap hari. Pada 1 November 2026, SMP Negeri 2 Sidoarjo mengapresiasi penyuluhan Polresta Sidoarjo mengenai pencegahan radikalisme, media sosial, dan teknologi di aula sekolah. Kepala sekolah Sukardi menilai kegiatan tersebut memberi para siswa informasi awal tentang bahaya radikalisme. Penyuluhan polisi sekolah ini diikuti ratusan siswa kelas 8, dengan Wakil Kepala Polsekta Sidoarjo AKP Joko Priyono meminta mereka menyimak materi dan berperan aktif. Langkah tersebut tepat sebagai pembuka edukasi radikalisme siswa, tetapi penyuluhan satu kali tidak akan cukup. Dampaknya bergantung pada apakah siswa dapat menghubungkan materi dengan pilihan yang mereka hadapi di kelas, di rumah, dan di media sosial.
Dari aturan ponsel ke kebiasaan digital yang sehat
SMP Negeri 2 Sidoarjo mengaitkan pencegahan radikalisme dengan kedisiplinan penggunaan ponsel. Sukardi menegaskan bahwa HP harus disimpan di loker dan hanya boleh digunakan untuk pembelajaran atas izin guru yang bersangkutan. Aturan ini memberi batas yang jelas di sekolah, sementara tujuan yang lebih luas ialah membentuk penggunaan gadget bijak, termasuk saat siswa mengakses media sosial di luar kelas. Kepala sekolah juga mendorong siswa meneruskan ilmu yang diperoleh kepada adik kelas, kakak kelas, dan lingkungan sekitar, khususnya para anggota OSIS yang hadir. Gagasan berbagi ini dapat memperpanjang jangkauan penyuluhan, asalkan pesan yang diteruskan tetap akurat dan tidak berubah menjadi kecurigaan terhadap perbedaan pendapat atau identitas. Pendekatan tersebut menunjukkan peran sekolah sebagai pengatur kebiasaan dan penguat tindak lanjut, sedangkan kepolisian membawa materi kewaspadaan. Agar aturan ponsel tidak berhenti pada penertiban, sekolah perlu menjelaskan kaitan antara disiplin digital, verifikasi informasi, dan keselamatan siswa.
Forum Gedangan menambahkan literasi kritis dan pengawasan
Sehari kemudian, 2 November 2026, SMP Negeri 1 Gedangan menggelar forum Pencegahan dan Penanganan Pengaruh Paham Radikalisme di aula sekolah. Kegiatan pukul 09.00–11.00 WIB itu melibatkan dewan pendidik dan 70 siswa pilihan dari kelas 7, 8, dan 9. Berbeda dari penyuluhan di SMP Negeri 2 yang menonjolkan keterlibatan kepolisian dan aturan ponsel, forum Gedangan memadukan sekolah dengan unsur pemerintahan dan legislatif. Kepala sekolah Aris Setiawan merumuskan tiga pilar: pengawasan digital, larangan perundungan siber, mitigasi hoaks, dan penguatan literasi kritis. Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin mengingatkan pentingnya tabayyun, sementara Farkhan dari Bakesbangpol Sidoarjo membahas modus infiltrasi digital yang menyasar pelajar, termasuk siswa berprestasi. Kombinasi ini lebih menyeluruh karena menghubungkan pengawasan, kemampuan memeriksa informasi, dan pemahaman risiko. Namun, pemilihan 70 siswa membuat tindak lanjut di kelas dan penyebaran materi kepada siswa lain menjadi penting.
Sekolah harus menjaga kesinambungan, bukan sekadar menggelar acara
Dua kegiatan tersebut memperlihatkan pembagian peran yang saling melengkapi. Kepolisian memberi penyuluhan tentang bahaya radikalisme dan mendorong siswa menyerap materi; sekolah mengatur lingkungan sehari-hari, mulai dari disiplin ponsel hingga pengawasan digital dan literasi kritis. Kehadiran narasumber luar memperluas sudut pandang, tetapi guru dan keluarga tetap berada dekat dengan siswa ketika kegiatan selesai. Pencegahan radikalisme sekolah akan lebih berarti jika materi tidak hanya disampaikan saat forum, melainkan diulang lewat diskusi kelas, pendampingan, dan komunikasi yang membuat siswa nyaman melaporkan tekanan atau ajakan mencurigakan. Sekolah Gedangan berharap kegiatan serupa terus digalakkan, sementara SMP Negeri 2 mendorong siswa membagikan bekal penyuluhan kepada lingkungan mereka. Kesimpulannya, penyuluhan polisi memberi peringatan dan pengetahuan awal, sedangkan sekolah menentukan apakah pengetahuan itu menjadi kebiasaan. Keduanya perlu berjalan bersama: bukan dengan menanamkan ketakutan, melainkan dengan membangun pelajar yang kritis, tertib bermedia, dan berani mencari bantuan.
