Besarnya anggaran menuntut penjelasan terbuka
Anggaran mamin adalah alokasi belanja pemerintah untuk menyediakan makanan dan minuman dalam kegiatan kedinasan, yang penggunaan serta pemilihan penyedianya perlu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di Sampang, pos ini menjadi sorotan setelah Dinas Pendidikan (Dispendik) mengakui mengelola Rp604 juta untuk pengadaan mamin. Kepala Dispendik Sampang Nor Alam menyebut anggaran tersebut mencakup berbagai kegiatan, termasuk O2SN, konsumsi Hari Pendidikan Nasional, dan rapat lainnya. Besarnya alokasi itu patut dijelaskan lebih rinci, bukan hanya dinyatakan wajar. Terlebih, belanja tersebut disebut terbagi dalam 23 paket dan muncul ketika pemerintah menjalankan efisiensi. Tanpa rincian kebutuhan, volume, dan hasil kegiatan, masyarakat sulit menilai apakah pengeluaran sebanding dengan manfaatnya. Dalam belanja pemerintah daerah, keterbukaan bukan pelengkap administrasi: itulah dasar untuk menguji prioritas dan mencegah penggunaan anggaran menjadi rutinitas yang luput dari evaluasi.
Rapat perlu dinilai dari hasil, bukan frekuensinya
Kritik mahasiswa menyasar pertanyaan mendasar: seberapa penting setiap rapat yang dibiayai publik, dan apa hasil konkretnya? Ketua BEM Sampang Iftitahul Elmy menilai anggaran tersebut tidak wajar serta mempertanyakan urgensi rapat dan keluaran yang dihasilkan. Pertanyaan itu layak dijawab dengan informasi yang bisa diperiksa, seperti tujuan kegiatan, peserta, biaya konsumsi, dan tindak lanjut rapat—bukan sekadar klaim bahwa kegiatan telah berlangsung. Elmy juga menyoroti fasilitas pendidikan yang masih memprihatinkan dan mempertanyakan apakah rapat rutin berisiko menjadi formalitas. Kritik ini tidak membuktikan bahwa rapat tidak berguna, tetapi memperjelas beban pembuktian bagi instansi: semakin besar belanja, semakin terang pula alasan dan manfaat yang semestinya disampaikan. Transparansi pengadaan harus mencakup bukan hanya siapa yang memasok makanan, melainkan juga mengapa kegiatan itu perlu dibiayai.
Pemilihan penyedia dan prioritas sekolah harus dibuka
Nor Alam menyatakan penyediaan mamin menggunakan pihak ketiga melalui e-Katalog. Namun, penyebutan kanal pengadaan belum menjawab semua pertanyaan tentang mekanisme pemilihan penyedia, dasar pembagian paket, ataupun cara memastikan kewajaran belanja. Mahasiswa secara khusus meminta keterbukaan atas proses tersebut; tuntutan ini patut ditanggapi dengan dokumen dan penjelasan yang dapat diuji, bukan dibelokkan menjadi perdebatan soal dugaan. HMI Sampang, melalui ketuanya Hasyim, mengingatkan bahwa sekolah masih menghadapi kerusakan infrastruktur, keterbatasan sarana dan prasarana, serta sengketa lahan. Ia mencontohkan SDN Sokobanah Tengah 2 yang ditutup permanen sehingga muridnya menumpang di PAUD. Kondisi itu membuat pertanyaan tentang prioritas anggaran terasa nyata bagi keluarga dan siswa. Perbandingan tersebut bukan bukti bahwa dana mamin otomatis dapat dialihkan untuk perbaikan sekolah, tetapi alasan kuat agar Dispendik menjelaskan bagaimana kebutuhan pendidikan ditimbang.
Akuntabilitas harus sejalan dengan penghematan
Di tengah kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer ke daerah yang disoroti HMI, setiap pos belanja pemerintah daerah semestinya diuji dengan standar manfaat yang sama. Pengeluaran untuk konsumsi kegiatan tidak otomatis keliru; rapat dan acara pendidikan bisa memiliki kebutuhan yang sah. Namun, kewajaran tidak cukup ditentukan oleh ada atau tidaknya batas minimum dan maksimum. Publik perlu mengetahui dasar anggaran, rincian kebutuhan, mekanisme pemilihan penyedia, serta keluaran kegiatan agar dapat menilai penggunaan dana secara utuh. Rp604 juta yang dikelola Dispendik Sampang bukan sekadar angka: ia menjadi ukuran apakah penjelasan dan pertanggungjawaban mengikuti besarnya belanja. Kesimpulannya, tuntutan dewan pendidikan dan mahasiswa sebaiknya dijawab dengan transparansi pengadaan yang rinci dan mudah diperiksa. Tanpa itu, keraguan mengenai urgensi rapat dan keseimbangan prioritas pendidikan akan tetap beralasan.
