Belanja konsumsi perlu diuji dengan manfaatnya
Anggaran mamin Sampang adalah alokasi dana Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang untuk menyediakan makanan dan minuman bagi berbagai kegiatan dinas, termasuk rapat dan acara pendidikan. Besarnya belanja itu patut dinilai bukan hanya dari jumlah paket, tetapi juga dari manfaat yang diterima sekolah dan masyarakat. Kepala Dispendik Sampang Nor Alam mengakui anggaran mamin lembaganya mencapai Rp604 juta dan terbagi dalam 23 paket pengadaan. Ia menyebut kebutuhan itu mencakup kegiatan O2SN, konsumsi Hari Pendidikan Nasional, serta rapat lainnya. Penjelasan tersebut memberi gambaran penggunaan, tetapi belum menjawab pertanyaan pokok: apakah setiap kegiatan perlu konsumsi yang dibiayai anggaran publik, dan apakah hasilnya sepadan? Ketika pemerintah menjalankan efisiensi, belanja sebesar ini semestinya disertai alasan yang rinci dan mudah diperiksa.
Desakan dewan dan mahasiswa menyoroti keterbukaan
Ketua Dewan Pendidikan Sampang, Imam Abu Holid, menilai anggaran mamin rapat di Dispendik besar dan meminta keterbukaan atas penganggarannya. Dari kalangan mahasiswa, Ketua BEM Sampang Iftitahul Elmy mempertanyakan urgensi rapat yang seluruh pembiayaannya bersumber dari anggaran pemerintah, sekaligus meminta penjelasan tentang mekanisme pemilihan penyedia. Kritik itu penting karena pengadaan Dispendik Sampang tidak cukup dipertanggungjawabkan dengan menyebut penggunaan e-Katalog. Publik juga perlu memahami kebutuhan tiap kegiatan, dasar jumlah konsumsi, dan cara penyedia dipilih. E-Katalog dapat menjadi sarana pengadaan, tetapi transparansi pengadaan tetap bergantung pada informasi yang bisa ditelusuri dan penjelasan yang menjawab keraguan. Tanpa itu, pemilihan penyedia berisiko dipersepsikan tidak terbuka, meski belum ada bukti dalam bahan yang tersedia untuk menyimpulkan terjadinya pelanggaran.
Kebutuhan sekolah seharusnya menjadi ukuran prioritas
Sorotan mahasiswa juga berangkat dari kesenjangan antara belanja kegiatan dan persoalan pendidikan yang belum tertangani. Ketua Cabang HMI Sampang Hasyim menilai alokasi tersebut kurang etis saat sekolah masih menghadapi kerusakan infrastruktur, keterbatasan sarana prasarana, dan sengketa lahan. Ia mencontohkan SDN Sokobanah Tengah 2 yang ditutup permanen, sehingga muridnya menumpang di PAUD, serta persoalan lahan di Torjun dan Omben. Kritik ini tidak otomatis membuktikan bahwa anggaran konsumsi bisa langsung dialihkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, ia menegaskan perlunya Dispendik menjelaskan bagaimana keputusan belanja disusun dan bagaimana kebutuhan sekolah ditimbang. Di tengah efisiensi anggaran dan pengurangan dana transfer ke daerah yang disorot Hasyim, setiap pengeluaran perlu menunjukkan alasan yang kuat, bukan sekadar tercantum sebagai kebutuhan kegiatan.
Rp604 juta bukan angka yang dengan sendirinya membuktikan pemborosan, tetapi skala belanja dan kondisi sekolah membuat pertanyaan publik wajar. Dispendik perlu membuka rincian kegiatan, urgensi rapat, dan dasar pemilihan penyedia agar warga dapat menilai kewajaran alokasi. Akuntabilitas semacam itu juga membantu memastikan bahwa belanja konsumsi tidak mengaburkan kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak. Kesimpulannya, persoalan utama bukan semata-mata adanya anggaran mamin, melainkan apakah penggunaannya dapat dijelaskan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan terhadap prioritas pendidikan.
