Besarnya belanja perlu dijelaskan
Anggaran mamin Sampang adalah alokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang untuk pengadaan makanan dan minuman dalam berbagai kegiatan, yang kini dipersoalkan karena mencapai Rp604 juta. Besarnya angka itu, di tengah kebijakan efisiensi, patut disertai penjelasan terbuka tentang kebutuhan dan manfaatnya.
Kepala Dispendik Sampang Nor Alam mengakui anggaran tersebut melekat pada seluruh kegiatan dinas, termasuk O2SN, konsumsi Hari Pendidikan Nasional, dan rapat lainnya. Ia menyebut dana itu masih wajar karena tidak ada batas minimum atau maksimum untuk belanja mamin. Namun, ketiadaan batas bukan alasan untuk menghindari pengujian publik: kewajaran juga bergantung pada jumlah kegiatan, peserta, biaya per kegiatan, dan hasil yang dicapai. Anggaran itu dipecah menjadi 23 paket pengadaan, sehingga publik semestinya dapat menilai dasar pembagian dan kebutuhan setiap paket.
Rapat dan penyedia harus bisa dipertanggungjawabkan
Ketua BEM Sampang Iftitahul Elmy mempertanyakan urgensi rapat yang dibiayai anggaran pemerintah serta keluaran yang dihasilkan. Ia menilai belanja mamin senilai Rp604 juta tidak wajar ketika peningkatan mutu pendidikan belum terlihat merata dan sejumlah fasilitas sekolah masih memprihatinkan. Kritik ini bukan sekadar soal konsumsi rapat; yang dipertaruhkan ialah apakah setiap kegiatan memang perlu dan apakah hasilnya sebanding dengan belanja.
Dispendik menyatakan menggunakan pihak ketiga melalui e-Katalog. Meski begitu, penggunaan platform tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan tentang bagaimana penyedia makanan minuman dipilih, bagaimana paket dibagi, dan apa dasar penetapan kebutuhan. Elmy meminta transparansi anggaran dan mempertanyakan mekanisme pemilihan vendor. Membuka rincian yang relevan akan membantu membedakan pengadaan yang tertib dari proses yang sekadar memenuhi administrasi, sekaligus meredakan kecurigaan mahasiswa mengenai kemungkinan praktik KKN.
Kebutuhan sekolah semestinya lebih dahulu terlihat
HMI Sampang menilai Dispendik kurang sigap menangani kerusakan infrastruktur, keterbatasan sarana dan prasarana, serta sengketa lahan sekolah. Ketua Cabang HMI Kabupaten Sampang Hasyim menyebut persoalan-persoalan itu lebih mendesak daripada belanja mamin, terlebih ketika pemerintah menjalankan efisiensi dan transfer ke daerah dikurangi. Kritik tersebut mengarahkan perhatian pada dampak nyata kebijakan: anggaran pendidikan seharusnya menjawab hambatan belajar yang dialami murid, bukan hanya mendukung kegiatan birokrasi.
Contoh paling jelas ialah SDN Sokobanah Tengah 2, yang ditutup permanen dan membuat muridnya menumpang di PAUD. Hasyim juga menyinggung sengketa lahan di Torjun dan Omben. Keadaan itu membuat pertanyaan tentang prioritas belanja sulit diabaikan. Dispendik perlu menunjukkan bahwa kebutuhan sekolah telah dipetakan dan bahwa belanja kegiatan tidak menggeser penyelesaian masalah dasar. Tanpa penjelasan tersebut, pembelaan bahwa anggaran masih wajar tidak cukup menjawab keresahan warga.
Transparansi adalah ukuran kewajaran
Anggaran mamin tidak otomatis bermasalah hanya karena besar, tetapi nilainya menuntut pembuktian yang sepadan. Dispendik Sampang perlu membuka rincian 23 paket, dasar kebutuhan tiap kegiatan, proses pemilihan penyedia, dan hasil yang diharapkan—serta menjelaskan bagaimana belanja itu diseimbangkan dengan perbaikan sekolah. Informasi tersebut memungkinkan publik menilai keputusan berdasarkan bukti, bukan dugaan.
Dalam kondisi sekolah masih menghadapi kerusakan, keterbatasan fasilitas, dan sengketa lahan, urutan prioritas harus tampak dalam tindakan maupun anggaran. Kesimpulannya sederhana: transparansi bukan pelengkap pengadaan, melainkan syarat agar belanja publik dipercaya. Jika rapat memang penting, Dispendik perlu menunjukkan manfaatnya; jika kebutuhan sekolah lebih mendesak, kebutuhan itulah yang semestinya mendapat perhatian nyata.
