Keterlambatan yang Membebani Pegawai
Gaji PPPK paruh waktu adalah penghasilan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dalam skema paruh waktu, dan ketepatan pembayarannya penting untuk menopang kebutuhan sehari-hari mereka. Pada Oktober 2026, sejumlah pegawai di beberapa daerah dilaporkan belum menerima gaji sesuai jadwal, termasuk ratusan PPPK paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon yang belum dibayar selama dua bulan. Tunggakan gaji PPPK bukan sekadar urusan administrasi: penghasilan yang terlambat dapat mengganggu kemampuan pegawai memenuhi kebutuhan rumah tangga. Keluhan seorang pegawai di Bangka, yang ditirukan Bupati Fery Insani, menggambarkan tekanan itu: “Kapan gaji kami dibayar, kami makan batu Pak”. Ungkapan tersebut seharusnya dibaca sebagai tanda bahwa kepastian pembayaran merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan kemewahan yang bisa menunggu selesainya urusan birokrasi.
Anggaran dan Administrasi Menjadi Penghambat
Penyebab keterlambatan yang disampaikan pemerintah daerah berkaitan dengan proses anggaran dan administrasi, tetapi penjelasan itu belum menghapus dampak yang dirasakan pegawai. Di Provinsi Bengkulu, gaji untuk September dan Oktober dilaporkan belum dapat dicairkan karena menunggu pengesahan APBD Perubahan 2026. Pemerintah daerah juga menyebut penyesuaian anggaran dan administrasi sebagai kendala pembayaran, sementara di Cilegon penyesuaian itu berkaitan dengan rencana perubahan besaran honor guru PPPK paruh waktu. Di Bangka, Bupati Fery Insani mengatakan penundaan terjadi karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran baru selesai diproses. Ini menunjukkan anggaran gaji daerah perlu disiapkan sejalan dengan keputusan kepegawaian. Jika pencairan baru dipikirkan setelah pegawai bekerja, risiko tunggakan akan terus berpindah ke mereka yang paling bergantung pada penghasilan tersebut.
Janji Pembayaran di Bangka Perlu Dituntaskan
Di Bangka, Pemerintah Kabupaten memastikan pembayaran gaji PPPK paruh waktu yang sempat tertunda akan segera disalurkan. Bupati Fery Insani menyampaikan kepastian itu pada Kamis, 29 Oktober 2026, saat menanggapi keluhan pegawai di media sosial. Ia berharap pembayaran dapat dilakukan pada Senin berikutnya karena DPA telah rampung diproses. Janji dengan tenggat yang jelas lebih meyakinkan daripada pernyataan umum, tetapi ukuran keberhasilannya tetap sederhana: gaji benar-benar masuk ke rekening pegawai. Fery juga menyebut komitmen kenaikan penghasilan Rp300.000 per bulan akan diupayakan berlanjut hingga tahun depan. Komitmen tambahan itu patut dikawal, namun prioritas pertama mestinya menuntaskan pembayaran yang tertunda. Pemerintah daerah perlu memberi informasi terbuka tentang jadwal pencairan agar pegawai tidak harus mencari kepastian melalui keluhan di media sosial.
Kepastian Pembayaran Harus Menjadi Standar
Persoalan ini tidak berhenti pada satu daerah. Kasus di Bengkulu dan Cilegon memperlihatkan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu belum selalu diikuti pembayaran yang lancar, sedangkan pengalaman Bangka menunjukkan pencairan dapat tertunda ketika dokumen anggaran belum selesai. Pemerintah daerah patut menjelaskan kendala, tetapi penjelasan harus disertai jadwal, penanggung jawab, dan langkah pencegahan agar keterlambatan tidak berulang. Bupati Bangka juga menyatakan sedang mengkaji peningkatan kesejahteraan guru PAUD, yang saat ini menerima penghasilan Rp250.000 per bulan. Kajian itu penting, namun jangan sampai janji baru mengaburkan kewajiban yang sudah ada. Pada akhirnya, anggaran gaji daerah harus dirancang agar hak pegawai dibayar tepat waktu. Menuntaskan tunggakan gaji PPPK dan menjaga kepastian pembayaran adalah ukuran paling nyata dari keseriusan pemerintah dalam mengelola skema kerja ini.
