Dua perkara, fokus berbeda
Sengketa tanah adalah perselisihan mengenai hak atau penguasaan atas bidang tertentu yang pihak-pihaknya minta diperiksa melalui proses pengadilan. Dua perkara yang kini berjalan di Banyumas dan Makassar memperlihatkan bahwa objek dan pihak yang berselisih dapat berbeda, meski keduanya sama-sama mempertanyakan siapa yang berhak atas tanah. Pemerintah Desa Pageralang menggugat Pemerintah Kabupaten Banyumas atas tanah kas desa yang dikenal sebagai Pasar Buntu; sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Banyumas pada 10 November 2026. Di Makassar, ahli waris Abd. Jabar Krg Kilo membawa sengketa tanah Jalan Alauddin seluas 7.200 meter persegi atau 72 are ke Pengadilan Negeri Makassar. Perbandingan ini penting untuk membaca konteks masing-masing perkara, bukan untuk menduga hasilnya.
Pasar Buntu: klaim atas aset desa
Perkara di Banyumas berpusat pada bidang seluas 2.917 meter persegi yang disebut tercatat dalam buku Letter C Desa Pageralang. Menurut kuasa hukum desa, Muchlis Fathulloh, desa tidak pernah menjual, menghibahkan, atau melepaskan tanah itu. Namun, sertifikat hak pakai atas nama Pemkab Banyumas telah terbit dan pemerintah kabupaten disebut menguasai lahannya. Di sini, titik sengketanya bukan klaim warisan keluarga, melainkan status tanah kas desa dan perbedaan catatan serta penguasaan yang dipersoalkan penggugat. Muchlis menyatakan gugatan tersebut dimaksudkan untuk membela hak warga, bukan sebagai perlawanan terhadap pemerintah daerah. Ia juga menyebut pihak desa terbuka pada mediasi, tetapi menegaskan tuntutan agar aset itu kembali ke desa. Pernyataan tersebut adalah posisi penggugat; pengadilan masih harus memeriksa perkara.
Jalan Alauddin: klaim ahli waris dan bangunan
Konteks Makassar berbeda. Para penggugat menyatakan lahan 7.200 meter persegi di Kelurahan Gunung Sari merupakan warisan Abu Sele alias Abu Krg Sele. Mereka mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum terkait bangunan yang berdiri di atas tanah yang mereka klaim sebagai warisan. Pihak yang digugat ialah Lapas Gunung Sari Kelas I A dan Kemenkumham Imigrasi, sementara BPN Kota Makassar menjadi turut tergugat. Ahli waris menyebut dokumen Buku F/C1 atas nama Abu Sele dan surat keterangan lurah tahun 2007 sebagai dasar klaim. Mereka juga mempersoalkan sejumlah bangunan, termasuk rumah dinas, tempat pencucian mobil, dan rumah makan, serta meminta kejelasan batas HGB yang diklaim pihak Lapas. Semua itu masih merupakan dalil penggugat, bukan penetapan kepemilikan oleh hakim. Pihak-pihak yang digugat belum memberikan tanggapan dalam laporan sumber.
Pembuktian menjadi tahap penentu
Perbedaan paling jelas terletak pada siapa yang mengajukan klaim dan apa yang dipersoalkan: di Banyumas, pemerintah desa menggugat pemerintah kabupaten atas status aset desa; di Makassar, ahli waris menggugat lembaga pemerintah terkait klaim tanah keluarga dan bangunan di atasnya. Membandingkan keduanya membantu menegaskan bahwa label sengketa tanah saja tidak menjelaskan pokok perkara. Pemkab Banyumas menyatakan akan mengikuti proses persidangan sesuai jadwal pengadilan. Di Makassar, ahli waris berharap dokumen dan keterangan resmi BPN menjadi bahan pertimbangan majelis, serta meminta peta blok, peta bidang, dan data HGB dibuka dalam persidangan. Pada akhirnya, batas dan status kepemilikan harus diuji melalui proses masing-masing. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan hasil atau menyamakan landasan kedua gugatan sebelum pemeriksaan pengadilan selesai.
