Akses jalan bukan perkara sepele
Penutupan akses jalan adalah pembatasan jalur yang biasa dipakai masyarakat untuk bergerak, dan dampaknya dapat meluas dari perjalanan harian hingga kegiatan usaha. Karena itu, pemerintah kota perlu memastikan status hukum jalan sekaligus menimbang beban yang ditanggung warga sebelum menentukan langkah.
Dua polemik di Malang dan Semarang memperlihatkan persoalan yang sama, tetapi dengan latar berbeda: warga kehilangan akses, sementara pemerintah harus memastikan dasar penutupan dan kewenangannya. Dalam kedua kasus, menunggu kepastian administrasi memang penting, tetapi tidak cukup jika warga dibiarkan menanggung dampaknya tanpa penjelasan dan tenggat tindak lanjut.
Di Griyashanta, warga berbeda sikap tetapi sama-sama terdampak
Polemik Griyashanta Malang bermula ketika sekelompok warga menutup gerbang utama untuk menolak pembangunan jalan tembus. Kini, sebagian warga meminta Pemkot Malang membuka kembali akses tersebut. Mereka menyampaikan desakan melalui surat resmi pada 20 Oktober 2026, dengan alasan portal berpotensi bertentangan dengan aturan lalu lintas dan ketertiban umum.
Gerbang itu sebelumnya menghubungkan Jalan Soekarno-Hatta dengan Jalan Simpang Candi Panggung dan Jalan Vinolia. Sejak ditutup, mobilitas warga terganggu dan pelaku usaha di dalam kompleks mengeluhkan kawasan yang makin sepi serta omzet yang menurun. Ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan tentang jalan tembus; akses jalan warga dan keberlangsungan usaha ikut dipertaruhkan.
Pemkot Malang belum membuka portal secara langsung. Pemerintah memilih menunggu perkembangan tiga perkara yang masih bergulir di pengadilan: gugatan class action dan gugatan terkait AMDAL yang telah masuk tahap kasasi, serta perkara PTUN yang masih berlangsung. Sikap hati-hati dapat melindungi kepastian hukum, tetapi warga juga berhak mendapat penjelasan tentang bagaimana dampak penutupan akan ditangani selama proses berjalan.
Jalan Amarta perlu diperiksa, bukan dibiarkan menggantung
Di Semarang, Jalan Amarta Semarang diduga ditutup pengembang BSB Village. Jalan di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, itu menghubungkan Tambangan dengan Dukuh Sodong. Warga memprotes karena penutupan mengganggu aktivitas sehari-hari dan memaksa mereka menempuh jalur lain dengan tambahan jarak sekitar tujuh kilometer.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pada 10 November 2026 bahwa Pemkot akan menelusuri status dan riwayat jalan sebelum menentukan penyelesaian. Pemeriksaan awal melibatkan lurah dan camat setempat, disertai koordinasi dengan Dinas Penataan Ruang untuk memeriksa peta kawasan dan dokumen perizinan.
Langkah pemeriksaan itu tepat karena dugaan penutupan jalan pengembang tidak boleh disimpulkan tanpa dokumen yang jelas. Namun, pernyataan bahwa pengembang tidak semestinya menutup fasilitas publik tanpa dasar administrasi harus diikuti pemeriksaan yang terbuka dan hasil yang disampaikan kepada warga. Kepastian status jalan penting; kepastian kapan warga mendapat jawaban juga sama pentingnya.
Kepastian hukum harus berjalan bersama perlindungan akses
Perbedaan utama kedua kasus terletak pada respons pemerintah. Di Malang, Pemkot menahan langkah langsung karena tiga perkara masih diproses di pengadilan. Di Semarang, pemerintah baru memulai penelusuran administratif, dengan memeriksa status serta riwayat Jalan Amarta. Keduanya menunjukkan kehati-hatian, tetapi kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi alasan untuk membiarkan keluhan warga tanpa batas waktu.
Pemerintah kota perlu menyampaikan dasar hukum, tahapan pemeriksaan, dan tindak lanjut secara jelas. Jika akses terbukti berstatus publik, perlindungannya harus ditegakkan; jika dokumen menunjukkan status lain, warga tetap perlu mendapat penjelasan dan solusi atas gangguan mobilitas. Kesimpulannya, sengketa akses tidak selesai hanya dengan menyebut adanya proses hukum atau pemeriksaan. Pemkot harus memastikan keputusan yang sah sekaligus merespons dampak nyata penutupan bagi masyarakat.
