Dua laporan, persoalan yang berbeda
Sengketa lahan adalah perselisihan mengenai hak penguasaan atau penggunaan tanah yang dapat meluas menjadi dugaan perusakan dan pembatasan akses bagi masyarakat. Dua laporan yang masuk di Sumatera Selatan pada 3 November 2026 memperlihatkan mengapa perkara semacam ini harus ditangani dengan menguji bukti, bukan memenangkan klaim yang paling keras. Di Ogan Ilir, Kusmanto melaporkan dua anggota Polres Ogan Ilir berinisial SN dan M ke Bidpropam Polda Sumsel terkait dugaan kejanggalan dalam penanganan laporan kerusakan lahan. Di Palembang, Ketua Masyarakat Cinde Bersatu (MCB), Eddy Susila, melaporkan dugaan penyerobotan tanah dan pengrusakan terkait penutupan akses di kawasan Eks Cineplex ke Polda Sumsel. Meski sama-sama mencerminkan sengketa lahan Sumsel, pelapor, lokasi, dan inti dampaknya berbeda: satu berpusat pada lahan dan kerusakan di atasnya, satu lagi pada jalan yang diklaim digunakan masyarakat.
Ogan Ilir: klaim kepemilikan dan kerusakan
Perkara di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, menyangkut lahan Ogan Ilir seluas sekitar 10 hektare yang menurut kuasa hukum Kusmanto telah dibeli kliennya dari Albet Lasi, pensiunan anggota Polri. Kuasa hukum juga menyebut kepemilikan tanah, rumah, dan tanaman telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3260 K/Pdt/2012. Namun, dugaan penguasaan dan kerusakan tetap harus diuji melalui dokumen serta pemeriksaan pihak terkait. Menurut laporan, konflik mencuat kembali pada 2024 setelah warga berinisial BU mengklaim lahan itu; pihak BU diduga merobohkan rumah, menimbun kolam, dan menebang tanaman. Kerugian di sini bukan sekadar batas bidang tanah: rumah, kolam, dan tanaman yang disebut rusak merupakan bagian dari pemanfaatan lahan. Pelaporan dua polisi ke Propam menambah lapisan penting, yakni perlunya pemeriksaan atas cara laporan awal ditangani, tanpa menganggap dugaan sebagai kesimpulan.
Eks Cineplex: ketika sengketa menutup jalan
Di kawasan Eks Cineplex, Jalan 24 Ilir, Bukit Kecil, persoalan paling langsung dirasakan warga adalah tertutupnya jalur yang disebut telah digunakan sejak 1969. MCB menyatakan dugaan pemagaran beton diketahui pada 8 Juni 2026 sekitar pukul 11.00 WIB dan melaporkan dugaan penyerobotan tanah serta pengrusakan ke Polda Sumsel. Laporan itu merujuk pula pada Putusan Wali Kota Palembang Nomor 210, yang menurut pelapor berkaitan dengan status lahan sebagai fasilitas umum. Klaim tersebut belum menggantikan pemeriksaan resmi atas status tanah, tetapi dampak penutupan akses jalan Palembang tidak bisa dianggap sebagai urusan batas lahan semata. Masyarakat dan pedagang di sekitar lokasi disebut kesulitan menjalankan kegiatan sehari-hari, termasuk jual beli dan mencari nafkah. Karena itu, penelusuran status jalan dan riwayat penggunaannya perlu berjalan beriringan dengan pemeriksaan atas dugaan perusakan.
Kepastian hukum harus mencakup dampak bagi warga
Perbandingan kedua kasus menunjukkan bahwa penyerobotan tanah dapat menimbulkan bentuk kerusakan yang berlainan: di Ogan Ilir, dugaan menyasar rumah, kolam, dan tanaman; di Eks Cineplex, persoalan akses menghambat aktivitas warga dan pedagang. Keduanya juga melibatkan pelapor berbeda—Kusmanto di Ogan Ilir dan Eddy Susila mewakili MCB di Palembang—sehingga tidak tepat mencampuradukkan klaim maupun bukti dari masing-masing perkara. Tim kuasa hukum MCB meminta laporan ditindaklanjuti melalui penyelidikan, pemeriksaan pihak terkait, serta penelusuran status dan riwayat penggunaan lahan. Langkah serupa berupa pemeriksaan bukti dan proses yang akuntabel penting agar laporan ke Propam maupun laporan dugaan pidana menghasilkan kejelasan, bukan memperpanjang ketegangan. Kesimpulannya, penanganan yang adil harus memastikan siapa berhak atas tanah sekaligus menilai kerusakan dan dampak nyata pembatasan akses. Tanpa itu, kepastian hukum bagi pemilik maupun masyarakat tetap tertunda.
