Penghargaan yang Menuntut Hasil Nyata
Inklusi keuangan daerah adalah upaya memastikan warga dan pelaku usaha dapat menjangkau layanan keuangan yang sesuai, termasuk pembiayaan, agar kegiatan ekonomi tidak terhambat oleh keterbatasan akses. Dalam konteks itu, penghargaan TPAKD 2026 bagi Sulawesi Selatan bukan sekadar pengakuan seremonial: ukurannya harus terlihat pada kesempatan nyata bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha. Pemprov Sulsel meraih kategori TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Sulawesi, dan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menerima penghargaan tersebut pada Rakornas TPAKD di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam forum yang mengangkat tema percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Pengakuan ini memberi nilai lebih jika mendorong pemerintah daerah menjaga kerja bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota, OJK, serta lembaga jasa keuangan. Prestasi layak dirayakan, tetapi dampaknya bagi warga tetap menjadi ukuran yang lebih penting.
KUR Memberi Skala pada Capaian
Angka penyaluran menjadi alasan kuat mengapa capaian Sulsel menarik perhatian. Hingga Oktober 2026, realisasi KUR Sulsel mencapai Rp14,65 triliun, menempatkan provinsi ini dalam lima besar nasional dan menyumbang 5,68 persen dari total penyaluran KUR. Skala tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan telah menjangkau kegiatan ekonomi dalam jumlah besar, sementara pertumbuhan UMKM lokal disebut sebagai pendorong penyaluran. Namun, besarnya angka belum dengan sendirinya menjelaskan siapa yang berhasil memperoleh pinjaman, seberapa mudah prosesnya, atau apakah pembiayaan membantu usaha bertahan dan berkembang. Karena itu, akses pembiayaan UMKM perlu dinilai bukan hanya dari total kredit, melainkan juga dari jangkauan dan manfaatnya bagi pelaku usaha. TPAKD akan lebih berarti jika capaian penyaluran disertai upaya menjaga akses yang berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan modal.
Arahan Presiden dan Pekerjaan Berikutnya
Gubernur Andi Sudirman menyambut arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat akses keuangan masyarakat, terutama bagi UMKM, sejalan dengan agenda pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Dukungan terhadap arahan itu memberi penghargaan ini bobot kebijakan: perluasan pembiayaan harus menjadi bagian dari ikhtiar ekonomi daerah, bukan berhenti pada pencapaian angka. Pemprov Sulsel menyatakan akan memperluas jangkauan akses keuangan berkelanjutan untuk menguatkan ekonomi kerakyatan dan menekan kemiskinan secara terukur. Langkah berikutnya semestinya menjaga koordinasi lintas pemerintah daerah dan sektor keuangan, sekaligus menilai apakah layanan benar-benar menjangkau pelaku usaha yang memerlukan modal. Inklusi keuangan daerah tidak selesai ketika penghargaan diterima. Keberhasilannya akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan warga. Dengan demikian, capaian KUR dan penghargaan menjadi titik awal untuk memperluas kesempatan ekonomi, bukan garis akhir.
