Rakornas TPAKD: Dari Angka Nasional ke Keadilan Akses di Tapal Batas
Rakornas TPAKD adalah forum koordinasi nasional yang menyatukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas keuangan untuk mempercepat akses keuangan daerah, dengan fokus pada inklusi keuangan UMKM dan rumah tangga rentan di wilayah kepulauan, perdesaan, dan perbatasan yang selama ini tertinggal layanan keuangan formal. Di Jakarta, Bupati Aceh Selatan, Bupati Kepulauan Meranti, Wabup Bone, Bupati Kepulauan Talaud, dan Wali Kota Kendari duduk dalam ruangan yang sama, menandai bahwa isu keuangan bukan lagi monopoli kota besar. Presiden menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus meningkatkan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan keluarga, bukan berhenti sebagai jargon kebijakan. Di atas kertas, 552 TPAKD telah terbentuk dan tingkat inklusi keuangan menembus lebih dari 93 persen, melampaui target RPJMN 2029. Pertanyaannya: apakah lonjakan angka ini sudah terasa di pulau terluar dan desa pesisir?
Aceh Selatan, Meranti, Bone, Talaud, Kendari: Komitmen yang Akan Diuji di Lapangan
Keikutsertaan kepala daerah di Rakornas TPAKD menunjukkan pengakuan bahwa akses keuangan daerah adalah prasyarat pemberdayaan ekonomi lokal, bukan pelengkap program sosial. Bupati Aceh Selatan menyatakan siap memperkuat TPAKD untuk memperluas layanan keuangan bagi UMKM, petani, nelayan, dan warga desa. Bupati Kepulauan Meranti menekankan bahwa akses pembiayaan yang aman dan sesuai kebutuhan adalah kunci menggerakkan ekonomi kerakyatan dari UMKM hingga pedagang di tingkat desa. Di Bone, Wabup menuntut agar perluasan akses keuangan memberi manfaat nyata: semakin banyak UMKM memperoleh pembiayaan dan layanan keuangan untuk mengembangkan usaha. Sementara itu, Wali Kota Kendari menautkan inklusi keuangan UMKM dengan perempuan pelaku usaha dan generasi muda, menempatkan mereka sebagai subjek utama peningkatan pendapatan keluarga. Di Talaud, isu menjadi lebih tajam: bagi daerah kepulauan dan wilayah perbatasan, akses keuangan menentukan hidup-matinya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Dashboard IKAD Lampung Selatan: Data Sebagai Senjata Politik Inklusi
Peluncuran Dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), yang diikuti Lampung Selatan secara virtual, adalah sinyal bahwa perang melawan ketimpangan akses keuangan harus dimulai dari data yang jernih. IKAD memetakan akses keuangan daerah dan mengidentifikasi kendala masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan formal, dari jarak ke kantor bank hingga minimnya produk yang relevan. Di sini letak taruhannya: bila IKAD hanya berhenti sebagai etalase angka, ia gagal. Keberhasilannya diukur dari seberapa jauh informasi itu dipakai untuk memperbaiki kebijakan dan membuka akses ekonomi yang lebih luas. Akses keuangan yang terukur dapat menjadi instrumen pembuka peluang usaha, penguat ekonomi masyarakat, dan alat pemerataan kesempatan ekonomi hingga desa. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan data menjadi program konkret—misalnya skema pembiayaan UMKM desa, agen laku pandai di pulau kecil, atau kredit nelayan di wilayah perbatasan.
Mengapa Wilayah Kepulauan dan Perbatasan Harus Jadi Prioritas Utama
Rakornas TPAKD memilih tema percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi makna keberlanjutan akan kosong bila wilayah kepulauan dan wilayah perbatasan tetap tertinggal. Di Talaud, misalnya, UMKM, petani, dan nelayan menjadi sasaran utama perluasan akses karena merekalah tulang punggung ekonomi lokal. Di Meranti, pemerintah daerah menegaskan bahwa sinergi dengan lembaga keuangan harus membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan, sebagai jalan meningkatkan kesejahteraan. Fakta bahwa TPAKD menjadi bagian dari agenda pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam Asta Cita menunjukkan bahwa inklusi keuangan UMKM bukan isu teknis, melainkan politik distribusi kesempatan. Dengan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan, perluasan inklusi keuangan di wilayah perbatasan dan kepulauan dapat diarahkan untuk mengurangi ketimpangan, bukan sekadar menambah jumlah rekening baru.
Dari Rakornas ke Aksi: Agenda Lanjutan TPAKD dan DNKK
Rakornas TPAKD bukan penutup, melainkan pembuka bab baru. Peserta sudah mulai membahas arah strategi TPAKD untuk 2027, dengan harapan mendorong pemerataan layanan keuangan dan memperkuat dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) menandai pergeseran fokus: bukan hanya memperluas kepemilikan rekening, tetapi meningkatkan kesejahteraan keuangan hingga tingkat keluarga. Di Kendari, pemerintah kota diharapkan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, mengidentifikasi kebutuhan akses keuangan masyarakat, dan mengembangkan program yang menjawab tantangan pembiayaan sektor produktif. Di Lampung Selatan, tantangan eksplisitnya adalah memastikan data IKAD berubah menjadi kebijakan yang memberi manfaat langsung bagi warga. Jika 552 TPAKD di seluruh daerah hanya memproduksi laporan tanpa perubahan di lapangan, capaian literasi 69 persen dan inklusi lebih dari 93 persen akan tampak seperti ilusi statistik belaka.
