Modal formal perlu menjangkau usaha produktif
Kredit inklusi adalah skema pembiayaan formal yang diarahkan kepada kelompok produktif yang sulit menjangkau layanan keuangan, agar modal dapat mengubah peluang usaha menjadi pendapatan dan kegiatan ekonomi yang lebih kuat di daerah. Gagasan ini penting karena usaha kecil dan petani kerap membutuhkan modal untuk mengembangkan kegiatan, sementara akses keuangan yang terbatas dapat menghambat pertumbuhan mereka. Di Tanah Datar, Bupati Eka Putra menyatakan dukungan terhadap perluasan pembiayaan produktif setelah menghadiri Rakornas TPAKD pada 22 Oktober 2026 di Jakarta. Muara Enim juga menyatakan komitmen memperluas akses pembiayaan formal bagi petani, nelayan, dan UMKM melalui Kredit Inklusi; pemerintah kabupaten itu sedang menyiapkan langkah penyalurannya, bukan mengumumkan hasil penyaluran. Skala kebijakan pusat memberi alasan kuat bagi daerah untuk bergerak: target pembiayaan mencapai Rp400 triliun, dengan jangkauan 28 juta keluarga atau sekitar 100 juta penduduk.
TPAKD menjadi penghubung, bukan sekadar nama program
Di Muara Enim, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mulai menyiapkan langkah untuk mendukung penyaluran kepada warga yang membutuhkan permodalan. Sektor yang menjadi perhatian mencakup kopi, padi, hortikultura, perikanan, serta usaha mikro dan kecil. Pilihan ini menunjukkan bahwa kredit inklusi UMKM dan pembiayaan petani lokal perlu mengikuti potensi ekonomi setempat, bukan dibagikan dengan pendekatan seragam. Pemerintah kabupaten itu juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan unsur perekonomian daerah, OJK, perbankan, serta pemerintah kecamatan dan desa. Koordinasi tersebut diarahkan untuk memeriksa keabsahan data calon penerima agar pembiayaan sampai kepada warga yang sesuai kriteria. Inilah bagian yang menentukan: akses pembiayaan formal tidak akan inklusif jika warga yang paling membutuhkan tertinggal dalam pendataan atau kesulitan memahami proses pengajuan. Kesiapan pemerintah daerah harus diukur dari kemampuan menghubungkan calon penerima dengan lembaga keuangan dan menjaga agar penyaluran tepat sasaran.
Keberhasilan harus terlihat dalam pendapatan warga
Tujuan program ini bukan sekadar memperluas jumlah pinjaman, melainkan mengurangi kesenjangan pembiayaan dan membantu usaha menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Pemerintah Tanah Datar berharap akses yang lebih mudah membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan, dan menguatkan ekonomi daerah. Muara Enim pun menempatkan peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal sebagai alasan memperluas pembiayaan. Namun, bahan yang tersedia menjelaskan komitmen dan persiapan, belum menunjukkan dampak terukur pada pendapatan penerima. Karena itu, penilaian program perlu menelusuri apakah modal benar-benar mendorong produktivitas dan kegiatan usaha. Arah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang meminta kepala daerah berfokus pada pendapatan riil dan daya beli masyarakat. Penyaluran kredit sekitar Rp53 triliun telah menjangkau kurang lebih dua juta penerima manfaat, menurut keterangan Presiden dalam Rakornas TPAKD 2026. Kesimpulannya, program pemerintah daerah akan berarti jika kemudahan akses disertai pendataan yang cermat dan hasil ekonomi yang bisa dirasakan warga.
