Taman median bukan ruang untuk reklame tanpa kepastian
Reklame di taman median jalan adalah pemasangan media promosi pada ruang hijau di tengah jalan yang semestinya ditata agar tetap mendukung keindahan dan fungsi lingkungan kota. Karena itu, ketika tiang-tiangnya bermunculan tanpa kejelasan izin dan tindak lanjut, pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya aturan, tetapi juga tindakan yang akan dilakukan. Maraknya tiang reklame taman di Kota Malang kembali disorot DPRD Kota Malang setelah pemasangan terlihat di median Jalan Soekarno-Hatta dan muncul lagi di sisi selatan Jalan Raya Dieng.
Dalam rapat paripurna pada Senin, 9 November 2026, Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arief Wahyudi menyampaikan keberatan atas jawaban Pemkot yang dinilainya masih normatif. Ia menggambarkan perubahan fungsi taman dengan tegas: “Taman Kota Malang ini seolah bukan lagi taman bunga, tetapi menjadi taman reklame”. Kritik itu tepat sasaran: taman yang dibangun dan dirawat sebagai ruang hijau tidak semestinya berubah fungsi tanpa dasar yang jelas. Pemkot harus mengungkap status perizinan dan memastikan koordinasi kewenangan tidak menjadi alasan untuk menunda penataan.
Kabel semrawut menambah risiko di ruang publik
Sorotan DPRD bukan hanya soal reklame Kota Malang. Arief juga menilai jaringan kabel udara yang semrawut sudah lama menjadi persoalan dan pemerintah tidak seharusnya mengulang rencana tanpa memastikan pelaksanaannya. Ini bukan sekadar perkara tampilan kota: kabel menjuntai dan tiang yang tidak tertata menyangkut ketertiban ruang publik serta keselamatan pengguna jalan. Menunggu infrastruktur permanen tidak boleh berarti membiarkan bahaya yang bisa ditangani lebih awal.
Pemkot tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah beserta kajian teknis penataan jaringan kabel. Salah satu pilihan yang dikaji ialah sistem ducting, yakni memindahkan kabel udara ke bawah tanah, dengan pelaksanaan ditargetkan mulai pada 2027. Skema tiang bersama juga sedang dipertimbangkan. Namun, semua itu masih bergantung pada penyusunan aturan, kajian, pembiayaan, dan pelaksanaan. Sementara proses berjalan, pemerintah tetap perlu memberi kepastian siapa yang bertanggung jawab atas kabel yang menjuntai dan memastikan kondisi yang berisiko segera ditangani.
Janji koordinasi harus berujung pada hasil
Arief menegaskan bahwa penataan reklame dan kabel bukan agenda baru; persoalan itu telah menjadi perhatian dan pengawasan sejak pemerintahan sebelumnya. Karena itu, penilaian bahwa penanganan berjalan lamban bukan sekadar soal kurangnya rencana, melainkan soal berulangnya pembahasan tanpa kepastian hasil di lapangan. Warga membutuhkan pemerintah yang menetapkan tahapan, penanggung jawab, dan tindak lanjut yang dapat diperiksa.
Pemkot menyatakan akan berkoordinasi, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bila lokasi berkaitan dengan kewenangan provinsi. Dinas Lingkungan Hidup juga memastikan akan memeriksa kembali legalitas dan perizinan reklame, lalu menelusuri pemasangnya; reklame tanpa izin disebut harus dibongkar. Langkah ini baru berarti jika pemeriksaan segera dilakukan dan hasilnya diumumkan dengan jelas. Kesimpulannya, DPRD benar menuntut percepatan: taman median perlu dilindungi, kabel berbahaya harus ditangani sambil menunggu solusi permanen, dan setiap rencana harus berakhir pada tindakan nyata.
