Antrean yang melampaui batas wajar
Antrean BBM adalah penumpukan kendaraan di stasiun pengisian yang terjadi ketika pasokan atau penyaluran bahan bakar tidak mampu memenuhi kebutuhan warga secara lancar. Di Bangka Belitung, masalah ini kini bukan sekadar gangguan perjalanan: antrean panjang mulai menghambat kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi perwakilan ulama se-Pulau Bangka untuk membahas carut-marut antrean BBM Babel. Ketua DPRD Didit Srigusjaya menyebut situasinya mengkhawatirkan dan sudah di luar batas kewajaran. Keluhan para ulama penting karena memperlihatkan bahwa krisis BBM Bangka telah meluas dari persoalan pengendara menjadi masalah publik. Jika warga harus kehilangan waktu dan pedagang tak bisa menggerakkan barang, penanganan tidak cukup dengan meminta masyarakat bersabar.
Dampak nyata bagi warga dan pedagang
Kelangkaan BBM dan antrean berkepanjangan ikut menghambat distribusi barang, mendorong kenaikan harga bahan pokok, serta menyebabkan kerugian materiil bagi pedagang. Sebagian pedagang tak memperoleh bahan bakar untuk berjualan, sementara waktu yang habis mengantre membuat barang dagangan berisiko busuk. Bagi warga, antrean bahkan dapat berlangsung hingga mereka melewatkan waktu salat Magrib dan Isya. Dampak tersebut menunjukkan mengapa persoalan ini patut ditangani sebagai urusan layanan publik, bukan sekadar ketidaknyamanan di jalan. Saat pasokan tersendat, beban menyebar ke rantai pasok dan rumah tangga. Keluhan ini juga mempertegas bahwa solusi harus menjawab kebutuhan kelompok berbeda, termasuk pedagang dan nelayan, bukan hanya memperlancar antrean kendaraan.
DPRD jadwalkan pemanggilan pihak terkait
DPRD Babel berencana mengundang GM Pertamina, Kapolda Babel, serta para pemilik SPBU se-Bangka Belitung untuk membahas penyelesaian masalah. Pertemuan itu dijadwalkan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Langkah DPRD Babel Pertamina ini perlu menghasilkan penjelasan yang terbuka mengenai pasokan dan penyaluran, bukan berhenti pada pertemuan seremonial. Didit menyebut adanya dugaan pengerit yang membeli BBM berulang kali dengan keterlibatan oknum petugas SPBU; dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti dan dibuktikan, bukan dianggap sebagai kesimpulan. DPRD juga menyoroti tata kelola kebutuhan solar bagi nelayan berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Babel. Pemeriksaan yang jelas terhadap dugaan dan pengaturan distribusi dapat membantu memastikan akses yang lebih adil di SPBU Bangka Belitung.
Solusi harus terasa di lapangan
Pemanggilan Pertamina dan pemilik SPBU adalah awal, bukan hasil akhir. Warga membutuhkan perubahan yang terlihat: alur penyaluran yang dapat dipantau, tata kelola solar nelayan yang sesuai kebutuhan, serta penanganan terhadap dugaan pembelian berulang yang merugikan pengguna lain. DPRD menyatakan fokusnya mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Didit juga mengatakan DPRD akan memperjuangkan penambahan tangki di depot Pertamina di Bangka Belitung, meski prosesnya panjang. Upaya kapasitas jangka panjang itu tidak menggantikan kebutuhan akan langkah cepat untuk meredakan antrean dan memulihkan distribusi. Kesimpulannya, pertemuan 29 Oktober harus menjadi titik awal tindakan yang terukur dan dapat ditagih. Tanpa tindak lanjut, antrean akan terus membebani pedagang, nelayan, dan warga yang sekadar membutuhkan bahan bakar.
