Penolakan izin mengubah arah polemik
Konstruksi Sungai Waitomu adalah bangunan yang dikerjakan di badan sungai di Kota Ambon, dan keberadaannya kini dipersoalkan karena permohonan persetujuan penggunaan sumber daya air untuk proyek tersebut ditolak. Keputusan itu membuat legalitas pembangunan menjadi perkara mendesak, bukan lagi sekadar urusan administrasi yang bisa ditunda. Berdasarkan surat Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku tertanggal 27 Oktober 2026, hasil evaluasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyatakan permohonan tidak disetujui dan prosesnya tidak dapat dilanjutkan untuk konstruksi yang diajukan. Artinya, proyek tidak memiliki persetujuan yang dimohonkan sebagai dasar penggunaan sumber daya air. Ketika sebagian struktur sudah telanjur berdiri, membiarkannya tanpa kepastian hanya memperpanjang persoalan legalitas sekaligus risiko di lapangan. Penolakan tersebut semestinya menjadi titik bagi pihak berwenang untuk memastikan pekerjaan tak berlanjut dan status bangunan ditangani dengan terang.
DPRD menuntut penghentian dan pembongkaran
Komisi III DPRD Maluku meminta seluruh pekerjaan fisik dihentikan dan struktur yang sudah berdiri di badan sungai dibongkar. Ketua Komisi III Alhidayat Wajo menyampaikan desakan itu setelah rapat kerja dengan BWS Maluku pada Rabu, 4 November 2026; ia menilai penghentian saja tidak cukup karena bangunan telanjur ada di lokasi. Sikap tersebut tepat, sebab keputusan izin yang ditolak perlu diikuti tindak lanjut yang jelas, bukan dibiarkan menggantung. Namun, pembongkaran juga harus dilakukan melalui koordinasi dan kewenangan yang sah agar penyelesaian tidak menciptakan masalah baru. Komisi III berencana berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan jajaran Kodam XV/Pattimura untuk membahas penertiban serta kemungkinan pembongkaran konstruksi. Tantangannya kini adalah memastikan semua pihak bergerak cepat, tanpa mengaburkan tanggung jawab atas pekerjaan yang sudah telanjur dilakukan.
Risiko sungai tak menunggu kepastian
Alasan mendesak untuk bertindak bukan hanya persoalan legalitas. Struktur di badan sungai dikhawatirkan mempersempit penampang aliran, mengganggu fungsi sungai, dan meningkatkan risiko luapan banjir di permukiman warga. Kekhawatiran itu semakin relevan karena Kota Ambon akan memasuki musim penghujan; bangunan yang dibiarkan tanpa keputusan dapat menjadi persoalan keselamatan, sementara pembongkaran pun perlu ditangani dengan tertib. Karena itu, pemerintah dan instansi terkait perlu mengutamakan perlindungan warga serta fungsi alami sungai, bukan membiarkan polemik berlarut. Risiko tersebut bukan alasan untuk menyimpulkan bahwa banjir pasti terjadi, tetapi cukup untuk menuntut pemeriksaan teknis dan keputusan segera.
Penjelasan BWS dan keputusan tindak lanjut
DPRD Maluku juga berencana meminta penjelasan BWS mengenai status dan kelengkapan izin, prosedur teknis yang wajib dipenuhi, serta pembagian kewenangan pengelolaan sungai. Komisi III menyatakan kemungkinan mengundang pihak BWS pada pekan berikutnya untuk menjelaskan aspek-aspek tersebut. Langkah ini penting agar keputusan penertiban berdiri di atas keterangan resmi, sekaligus menjawab siapa yang berwenang mengawasi dan menindaklanjuti pembangunan. Namun, pemanggilan tidak boleh menjadi pengganti tindakan pencegahan: pekerjaan harus dihentikan sementara proses klarifikasi dan penentuan nasib konstruksi berlangsung. Kesimpulannya, penolakan izin sumber daya air telah memberi alasan kuat untuk menghentikan proyek, sementara risiko terhadap aliran sungai menuntut penyelesaian tanpa penundaan. BWS, DPRD, dan pihak terkait perlu memastikan status bangunan diputuskan secara terbuka, sesuai aturan, dan dengan keselamatan warga sebagai prioritas.
