Pembangunan di sungai menjadi sumber polemik
Jembatan Waetomu adalah proyek fasilitas yang digagas Kodam XV/Pattimura di kawasan Sungai Wai Tomu, Mardika, Ambon, dan kini dipersoalkan karena lokasi serta perizinannya berkaitan langsung dengan fungsi sungai. Kontroversi ini bukan sekadar perdebatan tentang pembangunan, melainkan ujian apakah proyek publik boleh didorong sebelum kepatuhan hukumnya terang.
Video pengerjaan yang memperlihatkan kayu penahan dan besi tulangan untuk bekisting menutup permukaan aliran sungai memicu perhatian publik. Sejumlah pihak mempertanyakan kesesuaian pembangunan dengan aturan pemanfaatan ruang sungai, perizinan, dan kemungkinan gangguan terhadap aliran air. Karena itu, kritik atas pembangunan sungai Ambon tidak patut diringkas sebagai penolakan terhadap pembangunan semata: persoalan pokoknya adalah apakah manfaat yang dijanjikan sejalan dengan aturan dan keselamatan lingkungan.
Kodam menyatakan proyek diarahkan untuk membantu aktivitas ekonomi pedagang dan UMKM serta menyediakan ruang publik, sembari menegaskan bahwa ketentuan hukum dan kelestarian lingkungan tetap diperhatikan. Namun, tujuan baik belum menjadi pengganti izin maupun kajian teknis. Tanpa penjelasan terbuka mengenai keduanya, dukungan terhadap proyek mudah dibaca sebagai pembenaran yang mendahului pemeriksaan.
Teguran BWS dan penghentian sementara
BWS Maluku menyatakan akan melayangkan surat peringatan ketiga kepada Kodam XV/Pattimura terkait pemanfaatan Sungai Waitomu tanpa izin. Peringatan pertama, menurut laporan, diserahkan pada 16 September 2026 setelah temuan pengerjaan tanpa izin. BWS juga meminta seluruh aktivitas proyek dihentikan dan fungsi sungai dikembalikan seperti semula apabila perizinan tidak disetujui.
Langkah berikutnya menegaskan bahwa proyek belum bisa dilanjutkan sebelum persyaratan dipenuhi. Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto menyatakan pembangunan dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan perizinan terpenuhi. Penegasan itu disampaikan dalam forum pembahasan pengembangan dan pemanfaatan Sungai Wai Tomu pada 29 Oktober 2026. Ini fakta penting yang perlu dibedakan dari tudingan warganet: status penghentian sementara dan permintaan BWS dilaporkan sebagai tindakan resmi, sedangkan dugaan pelanggaran harus tetap disebut sebagai persoalan yang dipersoalkan, bukan diputuskan sebagai kesimpulan hukum.
Kekhawatiran warga juga menyangkut dampak sehari-hari. Mardika dan sejumlah kawasan Ambon menghadapi banjir berulang setiap musim hujan. Risiko terhadap aliran sungai karenanya bukan isu abstrak; kejelasan kajian teknis dan izin penting bagi masyarakat yang tinggal, berdagang, dan beraktivitas di sekitar kawasan.
Dukungan Mourits Tamaela memantik reaksi
Di tengah keberatan BWS dan penolakan yang berkembang, Ketua DPRD Ambon Mourits Tamaela justru mengajak masyarakat mendukung inisiatif Kodam. Video pernyataannya berdurasi 32 detik beredar luas di Facebook pada Jumat, 30 Oktober 2026. Mourits beralasan daerah menghadapi efisiensi anggaran dan pemangkasan Transfer ke Daerah, sehingga inisiatif pembangunan dari Kodam patut didukung.
Argumen itu menjelaskan alasan dukungannya, tetapi tidak menjawab pokok keberatan: apakah persyaratan sungai dan perizinan sudah dipenuhi. Ketua DPRD semestinya membantu memastikan kepatuhan dan meminta kejelasan, bukan membuat dukungan politik terdengar seperti jalan pintas atas persoalan teknis. Kritik terhadap sikap Mourits karena itu punya dasar pada ketegangan antara ajakan mendukung dan status proyek yang masih dihentikan sementara.
Warganet kemudian melontarkan kecaman dan mempertanyakan sikap DPRD, termasuk tudingan bahwa lembaga itu mendukung tindakan yang melanggar aturan. Tudingan tersebut merupakan reaksi publik, bukan penetapan resmi bahwa pelanggaran telah terbukti. Mourits meminta masyarakat menyimak pernyataan lengkap dan mengatakan ia maupun DPRD tidak mendukung pembangunan yang menabrak aturan. Ia juga membalas seorang pengkritik dengan kalimat “Ale pung keluarga kapa,” yang ikut memperkeruh perdebatan.
Izin dan keselamatan harus mendahului dukungan
Polemik ini menuntut dua hal yang sering dipertentangkan secara keliru: pembangunan yang bermanfaat dan kepatuhan pada aturan. Keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan. Jika jembatan memang dapat membantu pedagang dan UMKM, manfaat itu perlu dibuktikan bersama izin, kajian dampak, serta jaminan bahwa fungsi sungai dan keselamatan warga tidak dikorbankan.
BWS Maluku telah meminta penghentian aktivitas dan membuka kemungkinan pengembalian fungsi sungai bila izin tidak disetujui. Dengan Pangdam menyatakan proyek berhenti sementara sampai persyaratan terpenuhi, langkah yang paling masuk akal adalah menunggu proses itu tuntas dan menyampaikan hasilnya secara terbuka. Dukungan politik semestinya memperkuat pengawasan, bukan mendahului keputusan teknis.
Kesimpulannya, kontroversi Jembatan Waetomu tidak akan selesai hanya dengan membela niat baik Kodam atau mengecam Mourits Tamaela. Ukurannya harus jelas: kepatuhan hukum, kelayakan teknis, perlindungan aliran sungai, dan manfaat nyata bagi warga. Sampai seluruh persyaratan dipenuhi dan dampaknya dapat dijelaskan, penghentian sementara lebih bertanggung jawab daripada melanjutkan proyek di tengah ketidakpastian.
