Dua tahun: membaca arah, bukan sekadar daftar program
Ekonomi kerakyatan adalah pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat luas sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat kegiatan ekonomi, bukan hanya sebagai sasaran program atau penonton pertumbuhan. Pada 20 Oktober 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun. Masa ini belum cukup untuk menilai seluruh warisan pemerintahan, tetapi cukup untuk menguji arah kebijakan: apakah tenaga negara berubah menjadi kapasitas produktif dan perbaikan hidup yang nyata. Fokus pada ekonomi kerakyatan dan swasembada pangan memberi agenda ini tujuan yang mudah dipahami publik. Namun, banyaknya program bukan bukti bahwa manfaatnya telah merata. Evaluasi 98 Resolution Network menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan dan reformasi tata kelola sumber daya alam sebagai perhatian utama. Ukuran yang semestinya dipakai bukan besarnya ambisi, melainkan siapa yang memperoleh manfaat dan apakah hasilnya bertahan.
Pangan mencatat kemajuan, tetapi swasembada harus terasa
Capaian pangan memberi pemerintah alasan untuk optimistis, tetapi angka produksi belum otomatis menjawab persoalan keterjangkauan dan pemerataan. Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dari tahun sebelumnya, dan Indonesia tidak mengimpor beras umum untuk konsumsi sepanjang tahun itu. Pemerintah juga menyebut cadangan beras sekitar 5,2 juta ton serta klaim swasembada sejumlah komoditas. Itu kemajuan penting bagi agenda swasembada pangan 2026, tetapi bukan alasan untuk berhenti menguji pelaksanaannya. Penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi hingga 20 persen dilaporkan sebagai dukungan bagi sektor pangan. Selanjutnya, pemerintah perlu menunjukkan apakah kebijakan tersebut memperkuat rantai pasok dan manfaat ekonomi di tingkat lokal. Program Makan Bergizi Gratis berpotensi memperluas permintaan produk pertanian domestik, tetapi potensi hanya berarti jika pengadaan dan pelaksanaannya benar-benar tersambung dengan produsen dalam negeri.
Angka sosial positif, hasilnya perlu dirasakan lebih luas
Penurunan kemiskinan menjadi kabar baik, tetapi angka nasional tidak boleh menutup pertanyaan tentang daya beli dan mutu kesempatan kerja. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 8,07 persen atau 22,93 juta orang, turun 920.000 orang dibandingkan Maret 2025. Program Makan Bergizi Gratis dan bantuan sosial memberi manfaat langsung bagi sebagian warga; program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima hingga September 2026. Pemerintah juga mencatat realisasi investasi akumulatif Rp3.923 triliun sejak kuartal IV-2024 hingga kuartal III-2026, dengan penyerapan tenaga kerja 5.485.944 orang. Besarnya angka itu patut dicatat, tetapi penilaian seharusnya juga melihat kualitas pekerjaan dan keterlibatan perusahaan domestik. Cek kesehatan gratis telah menjangkau 106,3 juta warga. Bagi keluarga, keberhasilan akhirnya diukur lewat harga beras, biaya pendidikan, rumah, transportasi, pekerjaan, dan pendapatan yang dibawa pulang setiap bulan.
Tahun ketiga harus membuktikan perubahan struktural
Ekspektasi publik tinggi, sementara masalah yang datang bersamaan menguji kemampuan negara menjalankan prioritas. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan, antrean BBM dilaporkan di sejumlah daerah, pasar modal menghadapi tekanan, dan pemerintah harus menjaga ambisi pembangunan dalam ruang fiskal terbatas
