Dari Janji Asta Cita ke Dampak Nyata di Lapangan
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran adalah penilaian menyeluruh atas program prioritas pemerintah, mulai dari kebijakan sosial hingga pembangunan fisik, dengan fokus pada seberapa jauh program-program itu mengubah akses warga terhadap gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan peluang ekonomi sehari-hari. Sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo datang dengan Asta Cita, 17 program prioritas, dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat sebagai kompas kebijakan. Di atas kertas, daftar program terlihat ambisius. Namun ukuran keberhasilan tidak bisa berhenti pada jumlah program atau besarnya anggaran, melainkan pada kesejahteraan masyarakat yang benar-benar meningkat. Di sinilah evaluasi dua tahun menjadi penting: memilah mana program yang sudah menyentuh dapur, dompet, dan masa depan warga, dan mana yang masih sebatas proyek besar di dokumen perencanaan.
Makan Bergizi Gratis dan Kebijakan Sosial: Antara Skala dan Kualitas
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah wajah paling terlihat dari kebijakan sosial baru pemerintahan ini. Diluncurkan 6 Januari 2025, program ini menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Hingga 30 September 2026, pemerintah mencatat 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi, dengan realisasi anggaran Rp153,2 triliun. Menurut GREAT Institute, MBG bersama Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat memperluas akses terhadap gizi, pemeriksaan kesehatan, dan pendidikan bagi kelompok yang membutuhkan. Ini adalah lompatan penting dalam kebijakan sosial. Namun skala besar memunculkan masalah kualitas: 1.276 dapur MBG ditutup sementara karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Artinya, keberhasilan program prioritas pemerintah ini baru bisa diakui penuh jika ekspansi diimbangi standar keamanan pangan yang ketat dan pengawasan yang konsisten.
Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih: Investasi Jangka Panjang Kesejahteraan
Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan bahwa pemerintah mencoba menggabungkan kebijakan sosial dengan penguatan basis ekonomi warga. Sekolah Rakyat berasrama menanggung kebutuhan hidup dan belajar anak dari keluarga miskin dan rentan, dan sudah beroperasi di 182 lokasi dengan lebih dari 44.000 peserta didik, lebih dari 90 di antaranya memakai gedung permanen. Ini bukan sekadar program pendidikan, tetapi strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Di sisi lain, lebih dari 80.000 koperasi Merah Putih dibentuk, namun baru 10.070 yang dilaporkan beroperasi hingga pertengahan Oktober 2026. Koperasi ini dirancang memperpendek distribusi kebutuhan pokok, membantu pemasaran hasil pertanian, dan membuka usaha baru di desa. Di sini terlihat jurang antara desain dan implementasi: keberhasilan tidak diukur dari banyaknya akta koperasi, melainkan dari seberapa murah harga kebutuhan warga dan seberapa besar pendapatan petani naik.
Swasembada Pangan, Energi Surya, dan Perumahan: Pembangunan yang Masih Berjalan
Di luar kebijakan sosial, pemerintah mendorong swasembada pangan, energi, dan perumahan sebagai fondasi kesejahteraan jangka panjang. Produksi beras pada 2025 tercatat 34,69 juta ton, naik 13,29% dibanding tahun sebelumnya, sehingga pemerintah tidak mengimpor beras umum untuk konsumsi sepanjang tahun itu. Namun pemerintah sendiri mengakui kemandirian pangan belum tercapai di komoditas lain seperti daging sapi, susu, dan bawang putih. Di energi, program PLTS 100 GW resmi diluncurkan Presiden Prabowo pada 25 Agustus 2026 di Bali sebagai sinyal pergeseran ke energi terbarukan. Sementara di perumahan, realisasi pembangunan dan perbaikan rumah mencapai 324.213 unit hingga 13 Juni 2026, dan penyaluran rumah subsidi 180.600 unit atau 51,6% dari target 350.000 unit. Kebutuhan rumah layak masih besar, sehingga target tiga juta unit per tahun masih jauh dan menuntut percepatan nyata, bukan sekadar komitmen di atas mimbar.
Delapan Capaian, Banyak Catatan: Mengukur Kesejahteraan di Balik Angka
GREAT Institute mengidentifikasi delapan capaian kunci dua tahun pemerintahan, mulai dari perluasan MBG hingga pemulihan aset negara dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini menilai pemerintah berupaya memperluas pelayanan dasar, memperkuat perlindungan pekerja, dan meningkatkan peran negara dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Di sisi lain, sebuah kajian mengumpulkan sekitar sepuluh program prioritas dan proyek unggulan berskala besar sebagai wajah agenda pembangunan pemerintah saat ini. Deretan angka penerima manfaat, tonase produksi, dan unit rumah memberi gambaran kemajuan, tetapi belum otomatis berarti pertumbuhan ekonomi yang dirasakan merata. Inti persoalan tetap sama: apakah program prioritas pemerintah sudah mengurangi kecemasan orang tua soal gizi anak, memudahkan akses kesehatan, menurunkan beban biaya hidup, dan membuka pekerjaan layak. Dua tahun pertama menunjukkan arah keberpihakan yang lebih tegas pada kesejahteraan masyarakat, tetapi keberhasilan sejati baru bisa diklaim jika tiga tahun berikutnya dipakai untuk merapikan kualitas layanan, menutup celah ketimpangan, dan memastikan setiap rupiah anggaran berujung pada perubahan nyata di kehidupan warga biasa.
