Paradigma Kerakyatan: Janji Besar, Ukuran Hasil Masih Kabur
Kebijakan ekonomi Prabowo Gibran adalah rangkaian program dan arah pembangunan yang diklaim berpusat pada rakyat kecil, menguatkan ekonomi desa, koperasi, dan UMKM, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi nasional melalui ketahanan pangan, energi, dan infrastruktur, namun setelah dua tahun pelaksanaan, efektivitas konversi berbagai sumber daya negara menjadi peningkatan nyata kesejahteraan rakyat masih dipertanyakan dan membutuhkan ukuran yang lebih transparan serta merata di semua daerah. Dua tahun pemerintahan ini menjadi momen penting untuk menilai bukan sekadar banyaknya program, tetapi ke mana energi negara diarahkan dan siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya. Sekjen salah satu partai koalisi menyebut ada pergeseran paradigma pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai pusat dan subjek pembangunan. Namun pengakuan politik tidak otomatis berarti keberhasilan di lapangan; kesejahteraan rakyat dua tahun ini perlu dibaca lewat data dan pengalaman warga, bukan sekadar narasi keberhasilan.
Ekonomi Desa, UMKM, dan Koperasi: Niat Strategis, Koordinasi Lemah
Sejak pidato perdana, Presiden menegaskan kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Koperasi disebut sebagai alat untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan dan ketidakberdayaan, sementara program UMKM dan koperasi diposisikan sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi lokal. Secara konsep, ini adalah arah yang tepat: ekonomi desa, koperasi, dan UMKM bisa menjadi basis kemandirian ekonomi nasional. Tetapi Integrated Reality Theory mengingatkan bahwa energi kebijakan tidak otomatis menjadi kesejahteraan; ia harus melewati institusi, informasi, koordinasi, dan kapasitas koreksi. Di sinilah celah mulai tampak. Program seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat memang menyentuh rakyat kecil, tetapi belum jelas sejauh mana program UMKM dan koperasi terintegrasi dengan rantai pasok, akses pembiayaan, dan pendampingan yang konsisten di desa-desa.
Kemandirian Ekonomi: Ketahanan Pangan dan Energi Masih Tahap Fondasi
Agenda kemandirian ekonomi nasional diwujudkan lewat fokus ketahanan pangan dan energi. Pemerintah mengklaim swasembada sejumlah komoditas dengan cadangan beras sekitar 5,2 juta ton sebagai penyangga sistem pangan. Di sisi energi, kebijakan biodiesel B50 yang diluncurkan Juli 2026 diproyeksikan menghemat devisa hingga Rp170 triliun dan menargetkan penghentian impor solar, sementara program PLTS 100 GWp dengan tahap awal 14 proyek berkapasitas 5,3 GWp dan investasi Rp1.140 triliun disebut sebagai fondasi energi terbarukan. Secara angka, ini tampak mengesankan dan sering diulang dalam pesan politik koalisi sebagai bukti keberhasilan. Namun pertanyaannya: apakah semua ini sudah menurunkan ketergantungan pada energi fosil, memperkuat industri domestik, dan menambah kapasitas produksi di daerah? Tanpa indikator yang jelas tentang penurunan impor, peningkatan produktivitas, dan keterlibatan pelaku lokal, kemandirian ekonomi masih lebih banyak hadir sebagai slogan daripada realitas yang dirasakan warga.
Ketimpangan Daerah dan Implementasi: Sumsel sebagai Cermin
Di tingkat daerah, ketimpangan implementasi kebijakan ekonomi Prabowo Gibran mulai terlihat. Seorang gubernur menyampaikan selamat atas dua tahun kepemimpinan dengan catatan banyak kesuksesan, tetapi sekaligus mengingatkan agar pembangunan nasional berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan daerah. Program pembangunan tiga juta rumah misalnya, memberi alokasi 13.321 unit bagi satu provinsi dan membuka akses hunian serta menggugah berbagai pihak untuk terlibat di sektor perumahan. Namun di saat yang sama, ia meminta agar proyek strategis nasional, program pembangunan nasional, dan proyek prioritas daerah tetap dilanjutkan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur. Permintaan agar daerah mendapat perhatian khusus menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur daerah belum sepenuhnya sejalan dengan narasi pusat tentang pemerataan. Kampung Nelayan Merah Putih di Tongke-Tongke yang menaikkan harga tuna dari sekitar Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram dan pendapatan nelayan 40%-50% adalah contoh keberhasilan lokal, tetapi juga menegaskan bahwa manfaat kebijakan masih sangat bergantung pada kualitas eksekusi di titik-titik tertentu, bukan merata.
Dari Banyak Program ke Konversi Nyata: Tahun Ketiga Harus Jadi Bukti
Koalisi pemerintah menegaskan keyakinan bahwa orientasi pembangunan sudah berada di koridor yang tepat dan hanya butuh waktu untuk melihat hasil dari apa yang ditanam. Survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang cukup tinggi terhadap pemerintahan ini dan penilaian bahwa kebijakannya berpihak pada rakyat kecil, sebuah modal politik yang besar. Namun penilaian dua tahun tidak boleh berhenti pada input dan output; ukuran keberhasilan harus bergeser ke outcome dan transformasi. Tahun ketiga harus menjadi periode pembuktian, bukan penambahan daftar program baru. Pertanyaan kuncinya: seberapa jauh program MBG, koperasi, UMKM, perumahan, energi, dan infrastruktur mengubah struktur ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan? Tanpa metrik kesejahteraan rakyat dua tahun yang transparan—misalnya perubahan pendapatan, kualitas layanan dasar, dan kapasitas produksi desa—kebijakan ekonomi Prabowo Gibran berisiko berhenti sebagai katalog ambisi. Pemerintah perlu berani mempublikasikan indikator konversi: berapa banyak energi anggaran dan investasi yang benar-benar menjadi kapasitas produktif baru, bukan konsumsi sesaat.
