Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran: Lompatan Investasi, Target Pertumbuhan Tinggi
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Gibran adalah penilaian menyeluruh atas arah kebijakan ekonomi pemerintah, mulai dari capaian investasi, program sosial, hingga kesiapan institusional untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dijanjikan tercapai pada 2029, beserta risiko dan tantangan yang menyertainya.
Dua tahun setelah dilantik, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki fase di mana angka dan janji mulai diuji oleh realitas. Di atas kertas, kinerja ekonomi terlihat mengesankan: pertumbuhan ekonomi semester I mencapai 5,5 persen, inflasi tahunan sekitar 3,28 persen, dan realisasi investasi ekonomi Indonesia menembus Rp3.423,2 triliun sejak akhir 2024 hingga triwulan III 2026. Namun, di balik angka-angka itu, pertanyaannya sederhana: apakah fondasi yang dibangun cukup kuat untuk membawa ekonomi melesat ke pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, seperti yang dijanjikan sejak awal pemerintahan Prabowo Gibran? Jawaban jujurnya: belum tentu.
Investasi Rp3,4 Triliun dan Peran Danantara: Kekuatan atau Sumber Risiko?
Lonjakan investasi adalah kartu andalan narasi keberhasilan pemerintahan Prabowo Gibran. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan realisasi investasi selama dua tahun mencapai Rp3.423,2 triliun dan menyerap 5,4 juta tenaga kerja. Lebih dari separuh investasi, 51,8 persen atau Rp2.031 triliun, mengalir ke luar Jawa, sementara Jawa menyerap Rp1.892,2 triliun. Secara politik, ini adalah amunisi kuat: pemerataan investasi ekonomi Indonesia bisa dijual sebagai bukti bahwa pembangunan tidak lagi Jawa-sentris.
Namun lonjakan ini tidak datang tanpa arsitektur baru. Pemerintahan Prabowo Gibran membentuk Danantara, sebuah sovereign wealth fund yang mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah, dengan mandat besar menyatukan aset BUMN dan membangun ekosistem investasi yang terpusat. Di atas kertas, Danantara menjanjikan efisiensi alokasi modal dan posisi tawar yang lebih kuat di kancah global. Tetapi konsentrasi kekuasaan dan perlakuan "karpet merah" menimbulkan risiko moral hazard dan intervensi politik, terutama karena kerugian Danantara dapat ditanggung negara tanpa ancaman pembubaran lembaga. Tanpa tata kelola yang disiplin dan transparansi penuh, instrumen yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan bisa berubah menjadi sumber tekanan fiskal jangka panjang.
Program Sosial Masif: MBG, Cek Kesehatan Gratis, dan Ruang Fiskal
Di sisi sosial, pemerintahan Prabowo Gibran memilih strategi populis sekaligus ambisius: memperluas program prioritas yang langsung menyentuh rumah tangga. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim telah menjangkau 62,96 juta orang hingga Oktober 2026, sementara program Cek Kesehatan Gratis melayani lebih dari 105 juta warga sejak diluncurkan. Bagi keluarga miskin dan rentan, ini bukan sekadar angka, tetapi pengurangan beban pengeluaran harian dan akses kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkau.
Namun skala program sosial ini menuntut ruang fiskal yang besar. Pemerintah merencanakan peningkatan belanja negara dari Rp1.200 triliun menjadi Rp1.300 triliun pada periode yang sama, sebuah sinyal bahwa mesin anggaran dipaksa bekerja lebih keras. Kebijakan ekonomi pemerintah yang agresif di sisi belanja bisa menjadi pendorong pertumbuhan jangka pendek, tetapi tanpa peningkatan penerimaan yang sepadan dan pengelolaan risiko fiskal yang hati-hati—termasuk dari proyek Danantara—beban keuangan publik berpotensi menumpuk. Program sosial yang populer bisa berubah menjadi beban jika tidak diimbangi produktivitas dan kualitas pertumbuhan yang lebih tinggi.
Jarak 5,5 Persen ke 8 Persen: Tantangan Struktural yang Tak Bisa Diabaikan
Pertumbuhan ekonomi 5,5 persen di semester I 2026 memberi kesan bahwa mesin ekonomi bergerak stabil. Tetapi dari sudut pandang target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, angka ini mengungkap jarak yang lebar. Untuk mengejar selisih itu, ekonomi harus tumbuh lebih cepat, lebih lama, dan lebih berkualitas. Sementara itu, inflasi 3,28 persen masih dalam batas wajar, tetapi bukan jaminan bahwa daya beli akan terus terjaga jika tekanan harga komoditas dan pangan meningkat.
Di lapangan, tantangan struktural mulai menggerus narasi keberhasilan. Kebakaran hutan dan lahan tetap menjadi persoalan, mengancam produktivitas, kesehatan publik, dan citra lingkungan negara. Di pasar keuangan, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan memaksa pemerintah membahas penyesuaian batas auto rejection bawah menjadi 7 persen dan percepatan reformasi pasar modal demi memulihkan kepercayaan investor. Ketergantungan pada instrumen seperti Danantara menambah satu lapis risiko baru: jika tata kelola lemah, alih-alih memperkuat pasar, ia bisa memperbesar volatilitas dan risiko fiskal.
Menuju 2029: Syarat Agar Janji Pertumbuhan 8 Persen Tidak Tinggal Slogan
Janji pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 adalah standar yang dipasang tinggi oleh pemerintahan Prabowo Gibran sejak awal masa jabatan. Dua tahun berjalan, fondasi awal sudah tampak: investasi besar, program sosial luas, dan pembentukan Danantara sebagai mesin baru pengelolaan kekayaan negara. Namun para ekonom mengingatkan, dampak lembaga seperti Danantara baru akan terlihat dalam lima sampai sepuluh tahun, sehingga penilaian hari ini masih bersifat awal dan penuh ketidakpastian.
Agar janji tidak berhenti sebagai slogan, ada beberapa syarat minimum. Pertama, kebijakan ekonomi pemerintah harus berani mengutamakan kualitas investasi, bukan sekadar mengejar angka triliunan rupiah. Kedua, tata kelola Danantara harus transparan, dengan batas jelas atas perlakuan khusus dan mekanisme akuntabilitas yang tegas untuk mencegah moral hazard. Ketiga, program sosial seperti MBG dan Cek Kesehatan Gratis perlu diintegrasikan dengan strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja, bukan hanya konsumsi jangka pendek. Tanpa koreksi di titik-titik ini, dua tahun pertama yang penuh angka besar bisa berakhir sebagai periode euforia, bukan landasan kokoh menuju pertumbuhan 8 persen.
