Dua Tahun Pemerintahan: Optimisme Istana versus Keraguan Publik
Dua tahun pemerintahan adalah periode awal yang cukup untuk menilai arah kebijakan, konsistensi pelaksanaan program, dan sejauh mana janji politik mulai berubah menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari warga, sekaligus membaca apakah negara bergerak menuju tata kelola yang lebih efektif atau sekadar menumpuk agenda besar tanpa penyelesaian yang jelas.
Prabowo Subianto telah memimpin selama dua tahun, dengan berbagai program besar yang diluncurkan dan sejumlah janji mulai dijalankan. Di Istana, pemerintah menegaskan akan mempercepat program strategis nasional dan menindak tegas penyimpangan yang menghambat pelayanan kepada masyarakat. Presiden bahkan menyatakan, “we are on the right track”, sambil menonjolkan swasembada pangan, Danantara, MBG, dan pembangunan infrastruktur dasar sebagai bukti capaian. Namun di luar tembok kekuasaan, kepercayaan publik terhadap arah negara merosot tajam: survei menunjukkan penilaian bahwa negara menuju arah yang benar turun dari 83 persen menjadi 48 persen dalam dua tahun. Kontras antara narasi optimisme pemerintah dan persepsi publik inilah yang menjadi titik awal evaluasi dua tahun pemerintahan.
Evaluasi Kinerja Kabinet: Banyak Gerak, Efektivitas Masih Dipertanyakan
Sidang Kabinet Paripurna bertajuk “Dua Tahun Pertama Pemerintahan: Kerja Nyata untuk Negeri” menjadi panggung resmi evaluasi kinerja kabinet. Di sana, Presiden menyoroti swasembada pangan, penguatan Danantara, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan sebagai portofolio keberhasilan. Ia menekankan bahwa semua itu ditujukan untuk memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, evaluasi kinerja kabinet tidak boleh berhenti pada daftar capaian; yang lebih penting adalah seberapa efektif kebijakan menyentuh persoalan riil: karhutla yang berulang, antrean BBM, mafia pangan, dan ketidakpastian tata kelola dana daerah. Ketika Presiden mengakui “pekerjaan banyak, tantangan banyak, kelemahan kita banyak” dan menyerukan kerja tim, pengakuan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa mesin kabinet belum bekerja seefektif klaim “di jalur yang benar”.
Pertumbuhan ekonomi yang dicatat badan statistik—5,29 persen pada triwulan II dan 5,45 persen secara kumulatif semester I—memang menunjukkan stabilitas makro. Tetapi konsumsi rumah tangga yang melambat dan inflasi yang tetap terasa di dapur warga mengungkap sisi lain: pertumbuhan belum otomatis berarti peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat kemiskinan 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang dan pengangguran terbuka 4,68 persen menegaskan bahwa pekerjaan rumah kabinet di bidang kesejahteraan masih berat. Evaluasi kinerja kabinet, karena itu, harus berani mengakui bahwa angka-angka keberhasilan belum cukup selama jutaan orang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan berjuang menutup kebutuhan bulanan.
MBG, Swasembada Pangan, dan Koperasi Desa: Antara Terobosan dan Tata Kelola
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan klaim swasembada pangan adalah dua ikon utama dua tahun pemerintahan ini. MBG diposisikan sebagai investasi strategis untuk kualitas sumber daya manusia, sementara swasembada beras dan pangan disebut sebagai fondasi ketahanan nasional. Di atas kertas, arah kebijakan ini tepat: negara menjamin gizi anak dan ketersediaan pangan. Namun, pelaksanaan di lapangan membuka sisi gelap tata kelola. Dalam pengawasan MBG, 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 203 orang diperiksa kejaksaan, 353 diberhentikan tidak hormat, dan 2.600 orang masih dalam proses pemeriksaan inspektorat. Angka ini menunjukkan keseriusan penindakan, tetapi sekaligus mengungkap lemahnya desain pengawasan sejak awal. Program unggulan yang mestinya menjadi kebanggaan berubah menjadi contoh betapa ambisi kebijakan tidak diimbangi sistem kontrol yang matang.
Swasembada beras diklaim telah tercapai oleh Menteri Pertanian. Namun swasembada pangan seharusnya tidak hanya berarti stok tersedia, melainkan juga harga terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Bagi keluarga miskin, beras adalah kebutuhan pokok yang dibeli berulang kali; kenaikan kecil di statistik bisa terasa besar di dompet. Di sisi lain, Presiden memaparkan pembentukan 10.000 Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor ekonomi kerakyatan. Gagasan koperasi desa patut diapresiasi, tetapi polemik wacana pembayaran gaji ASN melalui koperasi menunjukkan bahwa kebijakan yang mengatasnamakan pemberdayaan rakyat dapat menimbulkan kebingungan bila mekanisme dan perlindungan hak tidak dijelaskan secara terang. Di titik ini, dua tahun pemerintahan memperlihatkan pola yang sama: ide besar melaju cepat, sementara tata kelola dan komunikasi kebijakan tertinggal.
Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Pekerjaan Rumah yang Belum Tuntas
Pemerintah menjadikan renovasi sekolah, pembangunan rumah sakit, dan program bedah rumah sebagai bukti komitmen pada layanan dasar. Presiden melaporkan sekitar 440.000 unit rumah telah dibedah dan hampir 90.000 sekolah direnovasi dalam dua tahun. Ini bukan angka kecil; bagi banyak keluarga, rumah yang layak dan sekolah yang lebih baik adalah perubahan konkret. Namun, di saat yang sama, karhutla tetap berulang, dengan dampak pada kesehatan, kualitas udara, dan aktivitas ekonomi warga di kawasan terdampak. Antrean BBM di berbagai daerah menggerus waktu dan penghasilan sopir angkutan, nelayan, petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil. Pemberantasan mafia pangan masih menjadi pekerjaan yang belum tuntas. Infrastruktur fisik bergerak maju, tetapi infrastruktur tata kelola—dari pengawasan lingkungan hingga distribusi energi dan pangan—belum menunjukkan perbaikan sepadan.
Di balik klaim bahwa pemerintahan berada di jalur yang benar, pertanyaan mendasar tetap menggantung: ke mana negara sedang bergerak ketika satu masalah belum selesai, masalah lain datang menyusul? Dua tahun pemerintahan telah cukup untuk memperlihatkan watak kepemimpinan dan obsesi kebijakan. Prabowo tampil sebagai pemimpin dengan daya juang tinggi dan keberanian meluncurkan program besar, tetapi efektivitas penyelesaian persoalan sehari-hari rakyat belum sejalan dengan retorika negara kuat. Jika pemerintah ingin kepercayaan publik kembali naik, fokus harus bergeser dari sekadar menambah daftar program ke memastikan setiap program benar-benar mengurangi kemiskinan, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan memberi kepastian dalam hidup warga. Tanpa itu, dua tahun pemerintahan akan tercatat sebagai periode penuh gerak, tetapi kurang tuntas.
